Menghadapi Tantang Geopolitik, Geoekonomi, Over-Regulasi, dan Perubahan Iklim

Menghadapi Tantangan Geopolitik, Geoekonomi, Over-Regulasi, dan Perubahan Iklim: Peran Strategis Indonesia di Era Global

Perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia dewasa ini memunculkan tantangan besar bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara G20, Indonesia harus mampu mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai dinamika global, seperti konflik geopolitik, over-regulasi dalam tata kelola hukum, hingga krisis perubahan iklim. Artikel ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat merespons tantangan ini dengan kebijakan yang tangguh dan terintegrasi.

Geopolitik dan Geoekonomi: Ancaman Ketidakstabilan Global

Perang Rusia-Ukraina, konflik China-Taiwan, sengketa di Laut China Selatan, hingga ketegangan di Semenanjung Korea menjadi beberapa pemicu ketidakstabilan global yang berdampak pada politik dan ekonomi internasional. Eskalasi konflik ini tidak hanya memengaruhi keamanan regional tetapi juga mengubah dinamika ekonomi global, memunculkan kekuatan-kekuatan baru, dan meningkatkan persaingan antarnegara.

Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia memiliki peran strategis untuk membangun diplomasi proaktif yang tangguh. Melalui penguatan kebijakan hubungan internasional, Indonesia dapat memastikan posisinya tetap relevan dalam forum internasional. Salah satu langkah penting adalah berpartisipasi aktif dalam berbagai konvensi global untuk mengamankan kepentingan nasional, seperti keamanan maritim, perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan.

Kondisi Over-Regulasi: Tantangan Tata Kelola Regulasi di Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam tata kelola regulasi, yaitu "over-regulation". Dengan jumlah regulasi mencapai 568.778 (data dari jdihn.go.id), kondisi ini mencerminkan tumpang tindih aturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun, ironi terbesar justru terletak pada timpangnya jumlah regulasi yang direncanakan dengan yang benar-benar direalisasikan.

Beberapa masalah yang perlu diatasi dalam tata kelola regulasi meliputi:

1. Ego sektoral kelembagaan dalam pembentukan peraturan.
2. Kepatuhan lembaga yang rendah terhadap proses pembentukan regulasi.
3. Kurangnya kualitas SDM di bidang hukum dan regulasi.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan.

Peningkatan kualitas tata kelola regulasi membutuhkan pendekatan lintas sektoral, peningkatan kapasitas SDM, dan optimalisasi proses perencanaan hukum. Indonesia harus mendorong regulasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil agar dapat mendukung stabilitas hukum dan ekonomi.

Perubahan Iklim: Urgensi Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Perubahan iklim yang melibatkan tiga krisis global---The Triple Planetary Crisis---yakni kerusakan lingkungan, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati, menjadi tantangan utama bagi seluruh dunia. Bagi Indonesia, tantangan ini membutuhkan kebijakan yang seimbang antara pengurangan emisi gas rumah kaca dan pertumbuhan ekonomi.

Tren ekonomi hijau dan rendah karbon kini menjadi prioritas global. Indonesia harus mengadopsi regulasi yang berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Langkah ini akan mendukung pembangunan rendah karbon, mengurangi risiko perubahan iklim, dan sekaligus memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Membangun Masa Depan yang Tangguh

Sebagai negara berkembang dengan pengaruh global yang semakin besar, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi contoh dalam mengatasi tantangan geopolitik, tata kelola regulasi, dan perubahan iklim. Melalui:

• Diplomasi internasional yang proaktif,
• Optimalisasi regulasi yang berorientasi pada hasil, dan
• Komitmen terhadap ekonomi hijau,

Indonesia dapat memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan tangguh. Peran aktif dalam forum internasional, pelibatan masyarakat dalam tata kelola regulasi, serta penguatan kebijakan berbasis data menjadi kunci keberhasilan menghadapi masa depan.

Mari bersama membangun Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan, demi mencapai visi Indonesia Emas 2045.