Pileg 2014 memang masih tiga hari lagi, tetapi warga Indonesia yang tengah bermukim di luar negeri sudah lebih dahulu memberikan suaranya. Hari ini, 6 April 2014, Pemilu LN dilaksanakan serentak di lebih dari 30 negara termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja hingga Jepang dan Prancis.
[caption id="" align="aligncenter" width="432" caption="Lengang - TPSLN KBRI KL. Sumber: @ppiiium"][/caption] Di Malaysia, tempat pemungutan suara sudah mulai dibuka sejak pukul 08:00 pagi dan akan terus dibuka hingga pukul 18:00. Tersebar di 6 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) - Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Kuching, Kota Kinabalu dan Tawau, lebih dari 1 juta pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN) Malaysia. Jumlah tersebut sama dengan lebih dari separuh dari jumlah pemilih luar negeri secara keseluruhan.
Meski demikian, suasana pemilu cenderung sepi. Di TPS KBRI KL misalnya, dari sekitar 30.000 terdaftar kurang dari 1000 pemilih yang sudah menggunakan haknya. Suasana yang sama kurang lebih juga terjadi di 102 TPS di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Bahkan di Shah Alam baru sekitar 100 pemilih yang menggunakan haknya dari 18.000-an pemilih yang terdaftar sebagaimana disebutkan akun twitter resmi Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia per pukul 14:00 waktu Malaysia.
Rendahnya partisipasi warga negara Indonesia di Malaysia ini setali tiga uang dengan kondisi di Hong Kong minggu lalu yang hanya mencapai 6,54 %. Pertanyaannya, ada apa?
Jawaban utama atas kondisi yang menyedihkan ini bagi saya ada pada 'mahalnya' informasi yang seharusnya menjadi hak pemilih.
Pemilih tidak mendapatkan surat pemberitahuan memilih
[caption id="attachment_330322" align="alignnone" width="473" caption="Surat pemberitahuan wajib disampaikan pada pemilih "][/caption]
Mulai tahun ini, KPU mengganti format surat undangan memilih - yang wajib dibawa ketika memilih, menjadi surat pemberitahuan memilih saja. Surat tersebut memberitahukan kepada pemilih bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih tetap Pemilu 2014 dan akan memberikan suaranya di TPS X, lengkap dengan alamat dan juga tanggal pelaksanaan pemilu. Surat pemberitahuan memilih ini wajib diBerikan oleh Ketua KPPS setidaknya 3 hari sebelum hari pemilihan. Dan nyatanya kami sebagai pemilih tidak pernah menerima surat semacam itu.
Dan ini tentu akibatnya sangat fatal karena banyak pemilih yang tidak tahu apakah dia mempunyai hak memilih, harus memilih dimana, dan sebagainya. Seorang pekerja asal Bangkalan Madura misalnya, ia berpikir bahwa pemilu tahun ini ia akan memilih via pos seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Namun nyatanya yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih di TPS Wisma Duta KL.
PPLN KL yang menggunakan web sebagai corong utama penyampaian informasi tentu telah membuat keputusan yang kurang bijak mengingat tidak semua pekerja memiliki akses internet. Dan hal ini lantas diperparah dengan tidak datangnya surat pemberitahuan. Ada apa?
Informasi yang terus berubah dari waktu ke waktu
Melalui web ppln.kbrikl.org, PPLN KL memberikan setiap data yang berkaitan dengan Pemilu Luar Negeri. Mulai dari Daftar Pemilih Tetap hingga Daftar Caleg Tetap. Melalui laman tersebut pemilih dapat mengetahui akan memilih di TPS mana. Yang lantas menjadi 'masalah' adalah data yang terus berubah dari waktu ke waktu tanpa adanya pemberitahuan - mulai dari perubahan TPS, penggantian TPS dsb. Saya menyadari bahwa perubahan data tersebut untuk tujuan yang baik, namun di sisi lain juga berakibat buruk pada pemilih yang tidak mengecek data terbaru tersebut.
Sosialisasi Pemilu LN yang kurang maksimal
PPLN KL secara umum sudah memberikan sosialisasi Pemilu LN secara baik. Bahkan hingga berkunjung ke pelosok-pelosok Kelantan di ujung utara. Tetapi rasanya sosialisasi tersebut belum maksimal berjalan.
Contoh kecil yang saya ambil adalah tidak dimanfaatkannya kantong kegiatan TKI dan Mahasisw di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang berlangsung setiap hari Minggu. Setiap minggunya, tak kurang dari seratus orang terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah yang bernauh di bawah KBRI KL ini. Mulai dari Edukasi untuk Bangsa (pelatihan Bahasa Inggris dan Komputer gratis untuk WNI di KL dan sekitar), Universitas Terbuka Pokjar KL hingga MyWNI Peduli (komunitas sosial WNI di Malaysia). Tetapi PPLN tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan sosialisasi sehingga sosialisasipun seringkali hanya dilakukan secara mandiri dan seadanya.
Stigma "Semua Tugas PPLN"
Di luar semua itu, stigma "Semua tugas PPLN" juga menyebabkan banyak hal yang seharusnya bisa berjalan secara mandiri menjadi tidak berjalan. Orang-orang menjadi merasa tidak perlu tahu seluk beluk Pemilu hanya karena sudah ada PPLN. Orang-orang menjadi acuh pada masalah-masalah Pemilu karena sudah ada PPLN. Dan sebagainya. Tetapi untuk yang satu ini memang bukanlah hal yang mudah untuk dibenahi karena abstrak dan berhubungan erat dengan sumber daya manusia bangsa ini.
Ke depan, masalah informasi ini harus ditangani secara serius karena bagaimana Pemilu bisa berhasil apabila pemilihnya sendiri tidak tahu kalau ada Pemilu? Media sosialisasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di wilayah bersangkutan. Kesadaran bahwa Pemilu milik bersama juga harus digalakkan sehingga semua pihak bisa bersama turun tangan mewujudkan Pemilu yang keren!
Dan lebih dari semua itu, para caleg harus mulai berpikir untuk tidak sekedar menjual diri, tetapi bagaimana mereka bisa memberikan edukasi kepada publik. Sangat minim caleg sekarang ini yang peduli dengan bagaimana agar bisa mendapatkan hak pilih, bagaimana mengecek tempat penyelenggaraan pemilu, hingga bagaimana alur memilih. Semuanya hanya fokus menjual diri dengan janji-janji yang basi, belum banyak yang sadar akan kekuatan informasi.