Hapus Data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Jika Tidak Bayar Pajak Selama 2 Tahun?

            Oleh karena itu untuk memudahkan WP dalam kewajiban membayar pajak dan mengganti plat baru kendaraan bermotor adalah dengan merivisi pasal-pasal atau menerbitkan turunan aturan pajak kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah  (PD Dan RD)   antara lain : 

      Pasal  7

(2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.

(4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

      

      Direvisi sehingga Pasal 7 berbunyi   

      Pasal  7

(2) dihapus

(2a) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dapat  dipungut di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia

(2b) Dalam hal wajib pajak bayar pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana pada ayat (2a) berbeda identitas alamat dengan kepengurusan atau pembayaran di kota/kabupaten wajib pajak harus menunjukan asli KTP dan Asli STNK kepada pejabat pemungut pajak kendaraan bermotor

(2c) Dalam hal wajib pajak mengurus pergantian plat baru kendaraan  berbeda identitias sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) wajib pajak harus menunjukan asli KTP, Asli BPKB  dan Asli STNK kepada pejabat yang berwenang

(3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.

(4) Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

 Pasal 94
(1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen)

             

Direvisi sehingga Pasal 94 berbunyi  

Pasal 94
(1) Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan atau dikabupaten/kota saat pajak dipungut dengan ketentuan sebagai berikut:
a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota misal sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dan dibagikan kepada kabupaten/kota yang memungut misal sebesar 2% (dua)persen

             

     Dari uraian kebijakan tersebut diatas dapat disimpulkan lebih banyak manfaat dari pada mudoratnya, lebih efektif dan efisien.