Mengenai sistem pemerintahan sebuah negara, tidak bisa kita menutup mata akan kenyataan bahwa ada sejarah yang membentuk sistem tersebut. Kaum Marxis percaya bahwa demokrasi, sistem pemerintahan, hukum, politik, budaya, ekonomi bahkan sub-kultur yang lain adalah ekspresi/cerminan dari modus produksi yang berlangsung tiap zamannya.
Sekarang, trias politika menjadi tidak lagi efektif dalam pelaksanaannya, makin sulit dikontrol oleh apparatus struktural Negara.
Wujud konkrit dari sulitnya mengontrol konsep trias politika adalah dengan dibentuknya banyak sekali komisi-komisi dalam Negara yang (tentu saja) memboroskan uang Negara. Belum lagi, banyaknya komisi-komisi yang terbentuk menjadi sangat politis, artinya adalah komisi tersebut digunakan pula sebagai kekuatan politik bagi fraksi-fraksi borjuis/partai politik yang bertarung dalam parlemen (pertarungan antar elite borjuis), untuk menguatkan posisi politiknya. Missal, keberadaan KPK; Lihat saja kasus KPK dan pemberantasan korupsi yang tebang pilih.
Dari awal dibentuknya hingga kini, ternyata KPK menjadi sangat politis dan selalu menyesuaikan dengan alur nada yang dominan dalam peta politik. Apalagi ditambah dengan politisasi pemilihan struktur KPK, pengutamaan pengungkapan kasus yang hanya menguntungkan pemerintahan terpilih, dan tak bisa dijaminnya pejabat komisi ini bersih dari kasus masa lalu, karena pada umumnya para pejabat KPK tersebut berasal dari institusi bobrok semacam kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan sebagian pengacara.
Missal, pemberantasan korupsi oleh pemerintah secara massif hanya diarahkan kepada musuh politiknya (yang sama jahatnya) seperti Golkar, PDI-P, dll hingga menyeret kadernya ke meja hijau, bahkan ancaman masuk bui, hal ini tentu merugikan kedua partai tersebut. Kemudian terkuaklah kasus Century. Isu tersebut dijadikan sebagai penguatan posisi politik partai “oposisi gadungan” sebagai alat mengancam pemerintahan dengan konsesi agar tidak terlalu bersemangat menangkap koruptor dari fraksi Golkar, PDI-P, dll yang menjadi musuh politiknya pemerintah. Dan terbukti cukup efektif. Kasus Century makin kabur, koruptor bebas dari jerat hukum. Dan rakyat masih percaya akan ‘ketulusan’ KPK.
Suprastruktur (sistem politik) borjuis sebagai alat represi kesadaran dan memapankan jalannya produksi kapital.
Para borjuis,memang sepanjang hidupnya akan terus menyempurnakan Negara sebagai alat untuk menindas, mengabdi kepada investasi; dengan diperkuat melalui instrument hukumnya, system pemerintahannya, system politiknya yang diatur untuk melapangkan jalan bagi proses produksi kapitalis. Dimana dalam pelaksanaan instrument-instrumen tersebut, seringkali Negara menggunakan struktur represinya berupa militer.
Kesalahan-kesalahan konsep trias politika akan bisa lebih jelas jika kita menarungkannya dengan sistem demokrasi kerakyatan. Apa itu demokrasi kerakyatan?
Demokrasi; dalam makna landasan pembangunan kekuatan sebuah struktur Negara, haruslah disandarkan pada kedaulatan rakyat. Selama kedaulatan rakyat belum mendapatkan tempatnya yang layak di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya, selama itu pula gerakan rakyat akan terus melakukan perlawanannya untuk menuntut kesejatian dari makna demokrasi.
(Tulisan berikut kukutip dari materi dasar Pendidikan Politik PEMBEBASAN)
Kritik atas Demokrasi Liberal dan Demokrasi Indonesia Sekarang.
