Wujudkan Pemerintahan Kelas Dunia, Bapas Bekasi Ikuti Monev Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Cikarang, 05/12/2023, Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi TW IV (B12) Tahun 2023 secara virtual. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM di D.I Yogyakarta tersebut diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia.

Pada kegiatan tersebut,  Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Lilik Sujandi menyampaikan materi mengenai Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020-2024. Selain itu disampaikan juga Penetapan Sasaran RB Kemenkumham Tahun 2023, Tahapan Pelaksanaan RB, Rekapitulasi Hasil Monitoring dan Evaluasi RKT RB, Hambatan Pelaksanaan RB Tahun 2023 serta Tindak Lanjut Penguatan RB Berdampak 2024.  

Kegiatan dilanjutkan dengan arahan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu. Dalam arahannya Razilu menyampaikan isu-isu dan permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran RB di Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi turunnya indeks RB Kementerian Hukum dan HAM dimana pada tahun 2021 mendapatkan nilai 80,18 sementara Tahun 2022 turun menjadi 79,55. 6 (enam) faktor tersebut diantaranya yaitu Manajemen SDM belum terkelola dengan baik, Capaian Perjanjian Kinerja belum dijadikan dasar sebagai penentu prestasi Kepala Satuan Kerja, Aplikasi untuk memonitor capaian kinerja belum terintegrasi, Inovasi belum tersosialisasi, Mitigasi Risiko belum optimal, dan Pemantauan WBK/WBBM masih secara administratif. 

Razilu juga menyampaikan bahwa target Indeks RB Tahun 2024 adalah 85 atau predikat sangat baik. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah dalam mewujudkan tujuan tersebut yaitu tetap menjaga komitmen dan semangat, tingkatkan proses pembangunan RB, beri perhatian yang lebih terhadap penyelesaian masalah yang nyata yang ada di masing-masing satuan kerja, manfaatkan momentum monev RKT untuk menciptakan dan memperbaiki strategi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, serta beradaptasi dengan perkembangan zaman agar dapat menjawab tuntutan publik dan membuat Indonesia dapat terus bersaing di persaingan global. Terakhir Razilu menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi harus berdampak langsung kepada masyarakat. digitalisasi pemerintahan menjadi pendorong nyata dalam peningkatakan kualitas layanan publik di kemenkumham yang berujung pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan.

Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi TW IV (B12) Tahun 2023 ini, Kepala Bapas Bekasi, Bambang Triwidoto melakukan monitoring secara langsung pemenuhan data dukung RKT RB Tahun 2023. Capaian RKT RB Bapas Kelas II Bekasi pada periode B03, B06, dan B09 Tahun 2023 sudah 100%, sementara pada periode B12 capaiannya yaitu 89,5% dimana data dukung sudah 100% diunggah dan menunggu verikasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. (Foto/Red : Humas Babe Cika)