Rupanya Program rumah uang muka (down payment/DP) nol persen yang ditawarkan Anies sandi berhasil membuat pendukung Ahok keluar dan menampakan diri. pendukung yang saya maksud bukanlah pendukung orang biasa-biasa, tapi lebih kepada pejabat tinggi, dengan adanya jurus Anies ini tercatat Gubernur BI Agus Martowardoyo, Menteri KemenPU/Pera, Dirut bank BTN, dan banyak lagi lainya. ikut mengeroyok Anies melalui berbagai komentarnya di media.
Agus martowardoyo mengatakan jika Dp 0 persen untuk perumahan menyalahi aturan, jadi sebaiknya tidak di lakukan. dan Menteri Basuki menambahkan " Ada regulasinya, BI sudah bantah. Saya financing memang tidak menguasai, kalau ditanya itu ya menurut BI sudah membantah. Karena kalau yang bersubsidi saja ada uang muka 1%, jadi kalau 0% pelanggaran menurut BI,"
Hal senada diungkapkan Direktur Utama BTN, Maryono. Ia mengatakan uang muka 0% tidak diperbolehkan. "Namanya uang muka 0% itu sebetulnya tidak diperbolehkan regulator di Indonesia,"
Anies sendiri tetap fokus dan selalu menjawab jika  program tersebut untuk warga agar bisa sejahtera dengan mereka bisa memiliki rumah, bahkan Anies mempertanyakan kepanikan rival yang bisanya hanya membully.
Masa untuk motor, mobil, kemudahannya luar biasa, tetapi kenapa rumah nggak bisa, mari kita miliki (rumah). Aturannya mungkin ada legal opinion-nya. Ini serius, bukan main-main. Jangan panik kalau lawan ada terobosan, tawarkan yang lebih baik. Masa cuma nge-bully bisanya? Tawarin dong yang lebih baik,, ini menyangkut tiga hal yang penting, yaitu sandang pangan papan," Anies
Dalam hal ini Anies menyoroti soal mudahnya pembangunan rumah mewah di dalam segala perijinan sampai pelaksanaan bahkan hingga dengan skema pembiayaanya. mengapa di saat dirinya akan memberikan untuk mereka yang bergolongan menegah kebawah semua ribut dan kebakaran jenggot, apakah jakarta hanya untuk orang Kaya saja dan para cukong.
Mari kita lepaskan polemik politiknya, sebagai orang yang pernah membeli papan (rumah), saya memang melihat banyak kemudahan untuk kepemilikan rumah dan Apartmen yang berskala menengah keatas, dari program Non Dp hingga Dp 0% dan Dp di Cicil sampai 6 kali.
Saya mencontohkan pernah membeli sebuah apartmen di pusat Kota Jakarta (jalan Gatot subroto) dengan mencicil selama 12 kali tanpa persyaratan apapun.kini apartmen sudah milik saya, lalu orang Tua saya juga pernah membeli sebuah rumah di Partai Indah Kapuk juga demikian, mencicil sebanyak 24 kali tanpa dp maupun tanpa apapun, namun sekali lagi ini contoh dalam pengadaan Rumah mewah, saya belum melihat untuk kalangan menengah kebawah melakukan hal ini.
Saya sempat bertanya kepada pihak pengembang tempat saya membeli produknya. bagaimana mereka mensiasati tentang tata cara skema pembayaran yang terkesan ringan, (non Dp non bunga dan non administrasi). mereka menjawab, perusahaan kamu sudah terlebih dahulu mendapat kredit dari bank, dan kami menjual dengan harga yang baik.(tidak membebankan bunga kepada konsumen), kami hanya mengambil laba dari penjualan. Benarkah?
Lalu saya coba bertanya kepada staf analis keuangan di kantor, mengapa mereka bisa menjual dengan skema seperti itu, si analis mengatakan sebuah rumus. Harga pokok penjualan (HPP) + laba + Pajak + Bunga Bank selama 1 sampai 2 tahun dari harga setelah pajak = harga di Jual kepada konsumen.(dengan cara harga tersebut di bagi 12 kali atau 24 kali cicilan.)
Lalu apakah konsumen bisa di katakan di perdaya.? jawabnya tentu saja. well,. Apakah ini strategi marketing yang melanggar aturan atau strategi marketing yang memang di sarankan. Mengingat di atas Gubernur BI, kementrian Pu/Pera dan Lainya mengatakan harus ada Dp. menjadi sangat menarik ketika mereka semua berkomentar tentang program Anies, tapi di satu sisi mereka melupakan bahwa di jakarta ini sangat banyak program yang mirip bahkan sama dengan yang di tawarkan Anies,perbedaan mungkin hanya di kelas saja.apakah ada yang luput ataukah ada yang menikmati atas strategi tersebut.
