Gambar kreasi dari sumber yang jelas.
KIS, KIP dan KKS Presiden Jokowi ternyata hanya PENCITRAAN ?
Peluncuran Kartu Indonesia sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, yang diluncurkan Presiden Jokowi pada tanggal 3 Nopember 2014 yang kemudian mengundang banyak kritik, bahkan di perkirakan menabrak beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, ternyata benar-benar sudah Clean and clear, seperti yang disampaikan Komisioner KPK Adnan Pandu Praja.
Pengadaan/pencetakan Kartu Indonesia sehat, Kartu Indonesia Pintar termasuk Kartu Keluarga Sejahtera, yang dilaksanakan melalui penunjukan langsung, ternyata juga sudah sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku, tidak melampaui batas nilai Rp. 200 juta dan dipertanggung jawabkan oleh salah satu Dirjen atau Direktorat dibawah Menteri Sosial yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dimana ternyata kebijakan ini diambil setelah lebih dulu dikonsulatasikan kepada BPK dan bahkan KPK. Jadi adalah benar apa yang dikatakan Adnan Pandu Praja sangat bisa dipertanggung jawabkan.
Semua yang tertlis diatas dapat kita lihat dalam acara ILC yang ditayangkan TV One, Selasa malam, tanggal 11 Nopember 2014. Bahwa alasan diluncurkannya segera Kartu Indonesia sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera, menurut Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari, adalah merupakan kewajiban dari Presiden Jokowi untuk memenuhi janji-janji Presiden Jolowi selama kampanye.
Adalah menjadi sangat wajar bila kemudia Presiden Jokowi merasa bertanggung jawab untuk segera meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang merupakan Program-program unggulan yang selaludijanjikan dan dikumandangkan selama kampanye dibarisan yang paling depan. Yang oleh rakyat Indonesia diharapkan sebagai “ sesuatu yang baru “dan yang sangat menjanjikan yang selama ini belum tersentuh oleh Pemerintahan yang terdahulu.
Disaksikan jutaan rakyat Indonesia, polemic peluncuran kartu-kartu; KIS, KIP dan KKS yang dianggap controversial selesailah sudah. Acara ILC TV One telah berhasil membuka tabir adanya kebohongan sebuah janji kampanye, bahwa Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera adalah sesuatau yang baru yang pantas menjadi tumpuan harapan Rakyat Indonesia yang merupakan ide orisinil (original) seorang Presiden Jolkowi.
Kartu Indonesia Sehat yang selama ini dijanjikan dan yang oleh rakyat kecil dianggap sebagai sebuah Program “yang sangat Istimewa”ternyatahanya merupakan sebuah kebijakan susupan yang dimasukkan kedalam salah satu Program Layanan BPJS dan casting baru bagi masyarakat miskin Penerima Bantuan Iuran BPJS. Bukan sesuatu yang betul-betul baru dan “ISTIMEWA“
Kalau Kartu Indonesia Sehat ternyata “bukan barang baru“ yang istimewa dan yang memang sudah ada pada system layanan Kesehatan pada Pemerintahan sebelumnya yang bahkan sudah beberapa kali mendapat perbaikan, maka Kartu Indonesia Pintar yang ternyata juga hanya meneruskan dan mengganti nama Program BSM, salah satu Program layanan masyarakat yang ada dalam sytem Pendidikan Nasional, sama halnya dengan yang terjadi pada Kementerian Sosial yang juga hanya meneruskan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menyalurkan bantuan kedalam Kartu Keluarga Sejahtera lewat Bank Mandiri.
Sama sekali tidak ada yang baru, kecuali hanya menambah kuantitas dan perubahan Cover atau kemasannya saja. Klaim yang dilakukan dengan menyatakan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera yang dikemas dalam Program Keluarga Produktif adalah MURNI IDE Pemerinthan JOKOWIkarena kepeduliannya kepada Wong Cilik, apakah itu bukan sekedar TRIK POLITIK?
Bila dilihat lebih jauh, penambahan kuantitas bantuan dan sasaran, tanpa didahului oleh sebuah studi kelayakan yang memadai apakah akan tepat sasaran ? Persoalan yang kelihatannya mudah diatasi pada saat mengalokasikan anggaran pada sasaran yang dituju, akan banyak sekali menemui kendala di lapangan. Human error yang terjadi akibat ketidak fahaman, atau keberfihakkan perangkat ditingkat basis akan menjadi masalah tersendiri yang sulit ditangani.
Satu-satunya Lembaga Pemerintah yang pernah mengembangkan satu system pendataan keluarga, secara systematis dan berkelanjutan dengan melakukan survey / pendataan setiap tahun, yang juga didukung oleh tenaga lapangan yang mempunyai kompetensi yang memadai, hanyalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengandalkan Petugas Lapangan Keluarga Berencana ( PLKB ) dengan ratio rata-rata satu PLKB mencakup lima desa, yang masih dibantu oleh Relawan pada POS KB Desa (PKB) ditiap Desa dan Kelompok Paguyuban Keluarga Berencana/Paguyuban Keluarga Sejahtera yang tiap bulan memperbarui Peta Keluarga Sejahtera dimasing-masing RT nya dan mencatat pada Buku register yang seragam di seluruh Indonesia dan melaporkan kepada PLKB, setiap pertemuan bulanan di tingkat Desa secara langsung, sehingga data sasaran tiap bulan selalu baru.
Dengan pola yang dilakukan oleh BKKBN diatas, yang merupakan satu-satunyasystem pencatatan dan pelaporan kependudukan terbaik yang pernah ada di Indonesia ternyata tingkat kebenarannya belum pernah mencapai diatas 80 % dalam tiga bulan berturut-turut, dengan human error masih selalu diatas 15 %.
BKKBN sampai saat ini masih berdiri tegak, akan tetapi bak burung elang sudah kehilangan sayap dan kakinya hilang terpangkas Otonomi Daerah, apa yang pernah dilakukan nyaris tanpa bekas. Jangan lagi ditanya Peta Keluarga Sejahtera yang dulu sekarang ada dimana? bahkanPKLB nya yang adalah PNS sekarang tak ketahuan rimbanya.
Bila apa yang pernah dilakukan oleh BKKBN seperti yang tertulis diatas, ternyata masih menyisakan Human Error sampai diatas 15 %, maka adalah satu kesombongan dan kebodohan atau bahkan kebohonganyang disengaja bila berani mengatakan semua Bantuan yang disalurkan melalui tiga Kartu Saktiitu pasti dan telah “ tepat sasaran “
Bu Menteri Sosial Khofifah Endar Parawansa, yang pernah duduk sebagai Menteri Peranan Wanita sekaligus Kepala BKKBN di era Presiden Gus Dur, seharusnya tahu bahwa bantuan yang disalurkan dalam Program Keluarga Produktif melalui tiga Kartu Sakti Jokowi, dengan berdasarkan data basis yang tidak tahu dari mana asalnya, adalah program pencitraan semata.
Tidak akan pernah tepat sasaran ! dengan human error diatas 50 %.
Salam prihatin untuk kartu sakti Presiden Jokowi.