Pemindahan IKN: Tinjauan dan Rancangan UU dalam Studi Kebijakan Publik

Di lansir dari kajian riset politik bersama Mahasiswa FH Universitas Brawijaya (Mas Endrianto) Pada pertengahan tahun tepatnya tanggal 16 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia Bpk. Joko Widodo meminta izin kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Pulau Kalimantan. Namun demikian, selama tahun 2020 hingga pertengahan 2021 wacana pemindahan tersebut nampaknya terhenti akibat refocusing kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat diamati dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2020 dan 2021 yang biasanya menguraikan rencana kebijakan strategis nasional, sama sekali tidak menyinggung rencana pemindahan IKN. Baru setelah pandemi Covid-19 mereda di triwulan akhir 2021, wacana pemindahan IKN kembali muncul disertai sejumlah kebijakan yang menimbulkan polemik di masyarakat.  

Menurut pemerintah pusat, terdapat beberapa tujuan pemindahan Ibukota Negara diantaranya: (1) menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan ekonomi; (2) mengurangi beban permasalahan Pulau Jawa khususnya Kota Jakarta yang overpopulated; (3) mewujudkan IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan; serta (4) menciptakan peradaban baru sebagai representasi kemajuan bangsa dengan konsep modern, smart, and green city. Pemerintah menginginkan konsep pembangunan di IKN yang baru diadopsi menjadi role model tata kelola pembangunan daerah-daerah di Indonesia kelak. Meski demikian, rencana pemindahan IKN penting dikritisi untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang mengakomodasi hak-hak masyarakat terdampak dan kepentingan umum. Dalam tulisan ini, kebijakan pemindahan IKN akan diuraikan secara terbatas pada aspek legitimasi hukum kebijakan dan politik hukum.

Kajian Pembentukan UU IKN

Ambisi dan keseriusan pemerintah terkait pemindahan IKN tampak dari pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) hingga kebijakan terbaru yang melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN pada 10 Maret 2022. UU IKN pun telah menetapkan nama ibu kota baru yakni 'Nusantara,' serta mengatur beberapa aspek strategis mulai dari cakupan wilayah geografis, bentuk dan susunan pemerintahan, penataan ruang dan pertanahan, pemindahan kementerian/lembaga, pemantauan dan peninjauan, hingga sumber keuangan. Berdasarkan laporan Pansus RUU IKN, pembentukan UU IKN dimaksudkan supaya ada kepastian hukum yang jelas dan kontinu (legitimate) mengenai status dan proses pemindahan IKN. Jika ditinjau dari perspektif politik, pembentukan UU IKN tersebut dijadikan sebagai jaminan yuridis bahwa proses pemindahan IKN nantinya tidak serta merta bisa dibatalkan. Dengan demikian, ada kontinuitas kebijakan yang berkelanjutan meski terjadi pergantian pemegang kekuasaan, baik di rumpun eksekutif maupun legislatif.

Lalu, apakah pembentukan UU IKN tersebut sudah dianggap ideal dalam mengakomodasi aspirasi kepentingan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu perlu memahami konsep dasar mengenai pembentukan undang-undang sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 yang mengharuskan terpenuhinya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas terkait yang  diulas dalam tulisan ini diantaranya: asas kejelasan tujuan; asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; asas dapat dilaksanakan; serta asas keterbukaan.

 

Tinjauan Kebijakan Publik dan Politik Hukum

Jika ditinjau secara normatif-yuridis UU IKN memiliki banyak kekurangan substansi yang mendasar karena minimnya ruang lingkup pengaturan. Substansi pengaturan yang termaktub dalam UU IKN banyak yang digambarkan secara abstrak atau tidak detail mengatur persoalan konkret. Contoh paling jelas pengaturan yang abstrak adalah Pasal 21 dan Pasal 37 UU IKN.

Pasal 21 pada pokoknya mengatur hak-hak masyarakat mengenai penataan ruang, pengalihan hak atas tanah, dan lingkungan hidup. Pada dasarnya keberadaan Pasal 21 di atas sangatlah penting dalam melindungi hak-hak individu dan masyarakat adat. Sebagaimana diketahui hingga saat ini Indonesia belum memiliki UU khusus yang memberikan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat. Karena secara kepastian hukum hak masyarakat adat belum dibentuk, sudah semestinya pembentukan UU IKN harus mengakomodasi secara khusus hak-hak masyarakat adat secara komprehensif.

Pasal 37 mengatur partisipasi masyarakat terkait proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan IKN. Pada pasal ini tidak dijelaskan secara detail mengenai mekanisme pengawasan dan pelibatan masyarakat secara langsung selama pembangunan IKN. Satu aspek mendasar yang juga luput tidak diatur UU IKN adalah mekanisme persetujuan masyarakat adat (indigenous peoples consent) terhadap semua program kebijakan yang berkaitan dengan pemindahan IKN.