Mohon tunggu...
Budi Satria Dewantoro
Budi Satria Dewantoro Mohon Tunggu... Pengacara - Praktisi Hukum

Dekat dengan isu hukum-HAM, human security, kepolisian, penggemar sepak bola, peminat budaya, dan penikmat kuliner Nusantara.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Pengkhianatan Amtenar, Musuh Terberat Negara: Mampukah Presiden Prabowo Menuntaskan Revolusi Mental

8 November 2024   16:21 Diperbarui: 8 November 2024   16:21 58
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Istilah amtenar, yang berasal dari bahasa Belanda "ambtenaar," dulu merujuk pada pegawai pemerintahan kolonial, dan kini menggambarkan aparatur sipil negara (ASN) Indonesia yang idealnya melayani masyarakat. Namun, kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang terlibat dalam melindungi situs perjudian merupakan penyimpangan dari nilai pengabdian. Perilaku korup ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan integritas birokrasi.

Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo memikul tanggung jawab besar. Selain mengimplementasikan visi Asta Cita untuk reformasi birokrasi yang bersih dan amanah, ia juga harus melanjutkan visi besar Presiden Jokowi terkait revolusi mental. Pada 2016, Jokowi meluncurkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) melalui Instruksi Presiden Nomor 12, dengan tujuan memperkuat karakter bangsa yang berintegritas, giat bekerja, dan mengedepankan gotong royong. Revolusi mental ini diharapkan menciptakan ASN yang melayani, tertib, mandiri, dan bersatu—nilai-nilai yang berlawanan dengan tindakan oknum ASN Komdigi yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi.

Presiden Prabowo menghadapi tantangan untuk menghidupkan kembali semangat revolusi mental tersebut. Dengan visi Asta Cita, khususnya upaya memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, ia diharapkan mampu menindak tegas para pengkhianat yang menggerogoti tubuh birokrasi. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup; diperlukan upaya pembentukan karakter ASN yang memprioritaskan pelayanan publik di atas kepentingan pribadi, sesuai semangat GNRM. Revitalisasi mental ini tidak hanya tentang mengubah perilaku, tetapi juga tentang mengembangkan cara pandang dan sikap yang berorientasi pada kemajuan serta jiwa gotong royong yang menjadi fondasi bangsa.

Dalam konteks Kementerian Komdigi, Presiden Prabowo perlu mengambil langkah sistemik untuk memperbaiki pengawasan internal dan menerapkan sanksi yang tegas sebagai bagian dari revolusi mental ASN. Selain itu, perlu memperkuat pendidikan etika dan antikorupsi, serta memberdayakan gerakan Indonesia Bersih dan Indonesia Melayani dari GNRM agar ASN tidak lagi tergoda oleh praktik suap. Dengan menekankan integritas dan gotong royong, Prabowo dapat menghidupkan kembali nilai-nilai revolusi mental yang diusung Jokowi, sekaligus mengarahkan ASN menjadi amtenar yang sejati, yang benar-benar melayani negara dan rakyatnya.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, mantan Pangkostrad di ujung periode orba itu dihadapkan pada tugas berat untuk memberantas korupsi, menumbuhkan mental yang berorientasi pelayanan, serta mengukuhkan birokrasi sebagai pelindung kesejahteraan publik. Jika berhasil, ini akan menjadi langkah penting menuju negara yang lebih besar dan berdaya saing di panggung dunia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun