Prognosis Eksistensi dan Masa Depan Polri di Era Presiden Prabowo

Pemerintahan Prabowo juga akan menghadapi sorotan terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM), terutama yang melibatkan aparat penegak hukum. Polri akan berada di garis depan dalam menghadapi kritik terkait penanganan aksi unjuk rasa, konflik agraria, serta perlindungan terhadap kelompok rentan seperti aktivis, perempuan, dan minoritas.

Polri harus mampu menyeimbangkan antara tugas menjaga ketertiban dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan represif terhadap isu-isu ini akan memicu reaksi keras dari masyarakat sipil dan komunitas internasional. Oleh karena itu, reformasi pendekatan penegakan hukum berbasis HAM harus menjadi prioritas untuk menjaga citra dan legitimasi Polri dalam masyarakat.

Kejahatan Transnasional dan Globalisasi Keamanan

Masa depan Polri juga akan dipengaruhi oleh meningkatnya kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme lintas negara. Pemerintahan Prabowo perlu memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan kejahatan lintas negara, yang akan menuntut Polri untuk memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam menangani kejahatan dengan dimensi global.

Penutup

Eksistensi dan masa depan Polri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan sangat ditentukan oleh kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap tantangan zaman yang semakin kompleks. Polri perlu melakukan transformasi ke arah yang lebih modern, humanis, dan profesional. 

Di sisi lain, tantangan terkait reformasi internal, transparansi, serta netralitas politik harus terus diatasi agar Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya publik. Jika Polri mampu menjalankan peran tersebut dengan baik, mereka akan tetap menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia selama lima tahun ke depan.

BUDI SATRIA DEWANTORO

Sekretaris Eksekutif Komite Pendukung & Pengawas Polri