Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029 membawa ekspektasi dan tantangan baru bagi institusi Polri. Sebagai salah satu institusi yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara, masa depan Polri di bawah pemerintahan Prabowo akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan keamanan nasional, strategi pemberantasan kejahatan, serta dinamika sosial-politik di Indonesia. Seperti apa 'prognosis' eksistensi dan masa depan Polri dalam lima tahun ke depan?
 Stabilitas Keamanan Nasional: Penekanan pada Pertahanan Internal
Sebagai presiden dengan latar belakang militer, Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan perhatian besar terhadap stabilitas keamanan nasional. Kendati lebih dikenal dengan gagasan memperkuat pertahanan militer, Polri sebagai lembaga penegak hukum akan tetap memainkan peran sentral dalam menjaga ketertiban dalam negeri.Â
Dalam masa pemerintahannya, Polri akan dihadapkan pada upaya penanggulangan berbagai ancaman keamanan internal, seperti terorisme, radikalisme, serta potensi konflik horizontal yang masih rentan terjadi di beberapa daerah.
Mantan Pangkostrad di penghujung Orba itu mungkin akan menekankan sinergi antara Polri dan TNI dalam menangani ancaman-ancaman tersebut. Sinergi ini berpotensi memperkuat penanganan masalah keamanan di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi Polri untuk tetap mempertahankan otonomi mereka sebagai lembaga sipil dalam konteks penegakan hukum dan keamanan publik.
Transformasi Polri Menuju Institusi Modern
Sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks, masa depan Polri diperkirakan akan diwarnai oleh transformasi menuju institusi yang lebih modern dan adaptif terhadap perubahan teknologi.Â
Prabowo kemungkinan akan mendorong Polri untuk memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem keamanan, penegakan hukum, dan pencegahan kejahatan.Â
Penguatan Cyber Crime Unit serta pemanfaatan data digital untuk pengawasan dan investigasi akan menjadi prioritas untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan siber yang terus meningkat.
Namun, tantangan terbesar dalam transformasi ini adalah kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai. Polri perlu mempercepat peningkatan kapasitas aparat mereka, termasuk penguasaan teknologi informasi, serta pembaruan infrastruktur untuk mendukung efektivitas penegakan hukum berbasis teknologi.
Penguatan Fungsi Human Security
