Agaknya, fenomena ini tidak hanya terjadi di Kota Madiun atau Kota/ Kabupaten sebagaimana disebutkan oleh Adi Atmaja dikoran Tempo mengenai maraknya praktek plagiarisme, itu hanya menjadi puncak gunung es bahwa praktek itu jamak dilakukan. Jika demikian, maka cita-cita pembangunan pemerintah yang termaktub daam UU No 1 tahun 2011,Permen PUPR No 2 tahun 2016 dan Perpres No 2 tahun 2015 yang memandatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan, akan mengalami hambatan serius.
Penuntasan luasan kawasan kumuh yang menjadi agenda pemerintahan Jokowi menjadi 0 % ditahun 2019 akan menghadapi batu sandungan yang berartti jika berbagai dokumen sektoral yang menyokong dan sebagai kerangka acuan dalam perencanaan pembangunan di daerah tidak sesuai fakta yang ada di lapangan. Dan pada gilirannya daerah yang terindikasi kumuh tidak akan menjadi kumuh bahkan yang benar-benar kumuh tapi tidak terlalu kumuh mengingat dokumen tersebut hasil  menjipak dari daerah lain. Lantas apa kontribusi kita untuk menuntaskan kumuh sesuai dengan target, tidak ada pilihan lain untuk melobi dan negosiasi agar pemerintah daerah secepat mungkin untuk sadar dan siuman bahwa menuntaskan kumuh itu mandat UU yang harus segera dilakukan[]