Salah satu tantangan utama yang dihadapi masyarakat Dayak adalah risiko kehilangan tanah adat dan sumber daya alam yang menjadi dasar kehidupan mereka. Pembangunan IKN memerlukan lahan yang sangat luas, dan jika tidak diatur dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan penggusuran atau hilangnya hak atas tanah adat. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam untuk mendukung pembangunan dapat mengganggu ekosistem yang selama ini menjadi tumpuan hidup masyarakat Dayak.
2. Erosi Budaya dan Identitas
Masuknya penduduk baru dan modernisasi yang intensif dapat membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Dayak. Ada kekhawatiran bahwa arus budaya luar yang kuat dapat menyebabkan erosi budaya dan identitas masyarakat Dayak. Ketika generasi muda lebih tertarik pada budaya modern, ada risiko bahwa tradisi, bahasa, dan nilai-nilai Dayak bisa terkikis atau bahkan hilang.
3. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
Meski ada peluang peningkatan ekonomi, namun tidak semua anggota masyarakat Dayak mungkin mampu memanfaatkan peluang tersebut. Perbedaan dalam keterampilan, pendidikan, dan akses ke modal bisa menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi antara masyarakat Dayak dengan pendatang baru atau kelompok lain yang lebih mampu memanfaatkan situasi ini. Hal ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya.
4. Gangguan terhadap Lingkungan Hidup
Pembangunan IKN membawa risiko gangguan serius terhadap lingkungan hidup di Kalimantan, yang merupakan salah satu paru-paru dunia. Deforestasi, pencemaran, dan perubahan iklim yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur dapat berdampak langsung pada masyarakat Dayak yang sangat bergantung pada alam. Hutan dan sungai yang selama ini menjadi sumber makanan, obat-obatan, dan kehidupan spiritual mereka terancam oleh aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan.
Strategi Menghadapi Tantangan
1. Penguatan Hak atas Tanah Adat
Salah satu langkah yang bisa diambil untuk melindungi masyarakat Dayak adalah penguatan dan pengakuan hak atas tanah adat. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses pemindahan IKN menghormati hak-hak masyarakat adat, dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Program-program sertifikasi tanah adat dan pelatihan mengenai hak-hak hukum bagi masyarakat adat bisa menjadi bagian dari solusi untuk menghindari konflik agraria.
2. Pemberdayaan Ekonomi dan Pendidikan
