Bamsoes Soroti Kabinet Prabowo - Gibran Belum Berpihak pada Penyandang Disabilitas

JAKARTA - Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Disabilitas Indonesia (PERPEDIN) Bambang Susilo atau Bamsoes menyoroti komposisi kabinet pemerintahan Presiden-Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang belum diisi oleh keterwakilan dari unsur penyandang disabilitas.

Sebagaimana diketahui, Prabowo telah memanggil sejumlah calon menteri-calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta, beberapa hari lalu, serta dilanjutkan dengan memberi pembekalan kepada para calon pejabat tersebut di Hambalang, Jawa Barat.

Menurut Bamsoes, kaum disabilitas seyogianya dapat dilibatkan sebagai subyek dari pembangunan ekonomi nasional melalui kementerian/lembaga, jangan hanya dilihat melalui perspektif obyek dari pembangunan.

Ia menekankan, persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak dapat diselesaikan semata melalui Kementerian Sosial (Kemensos) saja. Akan tetapi, negara harus hadir dan berpihak pada penyandang disabilitas melalui kementerian/lembaga khusus. Sebab, angkanya mencapai 10 persen dari total penduduk Indonesia.

Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 saja, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 28,05 juta jiwa. Angka ini setara dengan 10,38% dari total populasi nasional.

"Disabilitas dengan berbagai permasalahan kompleks menjadi permasalahan bersama, angkanya cukup besar, saya rasa ini (kabinet Prabowo-Gibran) belum berpihak pada disabilitas," kata Bamsoes saat dihubungi Teropongnews di Jakarta, Sabtu (19/10/2024).

Bamsoes menilai, kaum disabilitas juga berhak memperjuangkan hak-hak atas ekonomi, dalam artian sudah sepatutnya dilibatkan dalam pembangunan nasional dengan hal ada keterwakilan disabilitas di kementerian/lembaga yang bergerak di bidang ekonomi. Terlebih, saat ini nomenklatur kementerian/lembaga era kabinet Prabowo-Gibran santer dikabarkan bertambah.

Menurut dia, akan sangat bagus seandainya perwakilan dari kaum disabilitas yang memang memiliki kompetensi itu mendapatkan porsi lebih seperti dilibatkan melalui Kementerian Investasi atau Kementerian Koperasi atau UMKM.

"Karena ini berkaitan dengan usaha-usaha disabilitas. Perjuangan disabilitas yang berkaitan dengan ekonomi menyangkut di berbagai struktur kementerian, utamanya yang menyangkut perekonomian. Peran disabilitas sangat besar, jangan dilihat dari sudut pandang masalah soaial alias charity," ucap Bamsoes. 

Bamsoes mendorong Prabowo-Gibran dapat meniru poin positif Presiden-Wakil Presiden RI Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang mengangkat representasi dari disabilitas sebagai staf khusus di lingkaran Istana.

Sebagai informasi, Angkie Yudistia ialah penyandang disabilitas pertama yang ditunjuk sebagai staf khusus dan juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini pondasi bagus di dalam strktural ada perwakilan dari disabilitas. Perpedin berpandangan Prabowo-Gibran seharusnya meneruskan tradisi bagus yang sudah ada. Ini sangat tepat disabilitas masuk ke dalam struktur pemerintahan," ucapnya.

"Bahkan kalau bisa ada kementerian disabilitas sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan disabilitas, terlebih yang berkaitan dengan ekonomi. Disabilitas tidak bisa dipandang dari sudut sosial saja. Paling utama kan masalah ekonomi. Hampir 99 persen ekonomi disabilitas di bawah pendapatan per kapita. Rata-rata disabilitas pendidikannya rendah, terancam tidak punya pekerjaan atau usaha," kata Bamsoes menambahkan.

Saat ini, kata Bamsoes, Perpedin akan berupaya menjadi anggota luar biasa melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pihaknya tengah memperjuangkan blue print Indonesia emas 2045, yang terinspirasi dari Presidensial KTT G20 di Bali. 

Bamsoes punya mimpi untuk bisa melahirkan organisasi ekonomi dunia bagi disabilitas semisal "International Disability Organization" yang langsung berada di bawah naungan organisasi bangsa-bangsa atau PBB. Maka itu pihaknya merasa harus menyuarakan aspirasi ini melalui Kadin Indonesia.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Berkaca dari Presidensi G20, ekonomi Indonesia dianggap sebagai 20 negara maju. Namun, klaim tersebut dinilai belum mewakili disabilitas.

"Tetapi ekonomi disabilitas di dalam negeri belum diberdayakan sebagaimana mestinya. Belum ada perhatian dari pemerintah untuk menggerakkan keekonomian. Saya berharap pemerintah Prabowo-Gibran bisa merangkul Perpedin untuk dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, menggerakkan perekonomian disabilitas," kata Bamsoes.