Sebagai informasi, Angkie Yudistia ialah penyandang disabilitas pertama yang ditunjuk sebagai staf khusus dan juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ini pondasi bagus di dalam strktural ada perwakilan dari disabilitas. Perpedin berpandangan Prabowo-Gibran seharusnya meneruskan tradisi bagus yang sudah ada. Ini sangat tepat disabilitas masuk ke dalam struktur pemerintahan," ucapnya.
"Bahkan kalau bisa ada kementerian disabilitas sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan disabilitas, terlebih yang berkaitan dengan ekonomi. Disabilitas tidak bisa dipandang dari sudut sosial saja. Paling utama kan masalah ekonomi. Hampir 99 persen ekonomi disabilitas di bawah pendapatan per kapita. Rata-rata disabilitas pendidikannya rendah, terancam tidak punya pekerjaan atau usaha," kata Bamsoes menambahkan.
Saat ini, kata Bamsoes, Perpedin akan berupaya menjadi anggota luar biasa melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Pihaknya tengah memperjuangkan blue print Indonesia emas 2045, yang terinspirasi dari Presidensial KTT G20 di Bali.Â
Bamsoes punya mimpi untuk bisa melahirkan organisasi ekonomi dunia bagi disabilitas semisal "International Disability Organization" yang langsung berada di bawah naungan organisasi bangsa-bangsa atau PBB. Maka itu pihaknya merasa harus menyuarakan aspirasi ini melalui Kadin Indonesia.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Berkaca dari Presidensi G20, ekonomi Indonesia dianggap sebagai 20 negara maju. Namun, klaim tersebut dinilai belum mewakili disabilitas.
"Tetapi ekonomi disabilitas di dalam negeri belum diberdayakan sebagaimana mestinya. Belum ada perhatian dari pemerintah untuk menggerakkan keekonomian. Saya berharap pemerintah Prabowo-Gibran bisa merangkul Perpedin untuk dilibatkan dalam pengambilan kebijakan, menggerakkan perekonomian disabilitas," kata Bamsoes.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H