Rasanya tak bosan bosan nya mengikuti sepak terjang seorang Basuki Tjahaya Purnama yang disapa akrab dengan Ahok. Dimulai dari menjadi pasangan Jokowi sebagai cagub DKI, kiprahnya selama menjadi seorang wagub , dan menjadi gubernur yang luar biasa sepeninggal Jokowi, hingga kini kita semua mengikuti perkembangan pencalonan Ahok dalam Pilkada DKI 2017.
Sejujurnya pasti banyak dari kita yang ngefans dengan Ahok setelah beliau terekspos suka marah marah dengan para anak buahnya yang tidak becus, malas, dan berprilaku korup. Saat itu tentu ahok yang tak punya kuasa memecat bawahan, “hanya” bisa marah marah saja. Saya sebagai anak muda yang “tertarik” dengan dunia politik, seperti mendapat angin segar dalam mencari idola dari tokoh politik. Saya dan kebanyakan masyarakat sudah muak dengan prilaku politisi dan birokrat yang malas, korup, dan tidak becus bekerja. Dan saya anggap, ahok mewakili saya “menghajar” oknum – oknum seperti itu.
Dengan gaya yang berbeda dalam kepemimpinan dengan Jokowi, Ahok berani menjadi diri sendiri dengan tidak ikut – ikutan seperti Jokowi. Meskipun demikian kita masyarakat tahu, kalau Jokowi dan ahok satu nafas untuk menjadikan Jakarta Baru dan Indonesia Baru.
Melihat hasil kerja ahok selama menjadi gubernur, rasanya tidak ada yang pantas untuk menggantikan ahok. Melihat dia mebenahi birokrasi, lingkungan, transportasi, mengurus warga miskin, mengurus pendidikan, juga kesehatan, serta mengamankan APBD dari bancakan koruptor, Ahok mendapat nilai A+ untuk semuanya. Soal masalah banjir dan macet, itu hanya menunggu waktu untuk kita nikmati hasilnya, bukti nya terlihat jelas progress positif dalam pembenahan nya.
Saya sengaja sedikit flashback sebelum membahas pilkada DKI, karena saya mau kita ingat apa yang dibutuhkan warga Jakarta. Bukan gubernur pandai berteori, beretorika atau hanya pandai berdebat. Warga Jakarta butuh gubernur yang bekerja nyata dalam segala hal, jujur transparan, berani, dan tegas. Semua itu sudah ada dan dilakukan oleh ahok.
Mencermati Pilkada 2017, ahok agaknya merubah seduikit strategi. sebelumnya Ahok akan mendeklarasikan diri setelah terkumpul 1 juta KTP, kini beliau percepat. Agak menarik jika kita telisik lebih jauh. Saya melihat hal ini dari 2 faktor, pertama mundurnya Ridwan Kamil (RK) dari bursa pilkada 2017, peraturan KPU untuk calon jalur independen, dan upaya ahok menekan partai untuk segera bersikap.
Faktor pertama, dengan mundurnya RK dalam pilkada, membuat konstelasi PIlkada DKI 2017 berubah drasris. RK digadang gadang dan dianggap paling mampu mengalahkan ahok. Sebelum mundurnya RK, partai politik khususnya PDIP (yang mampu mengusung calon sendiri) merasa masih punya calon yang menjadi sosok pemersatu semua partai untuk mengalahkan ahok. Banyak pengamat menilai, RK bisa menang jika langsung head to head dengan Ahok. Ahok yang hanya didukung relawan tak terlembaga, melawan RK yang sudah punya modal popularitas dan elektabilitas cukup baik yang didukung gabungan mesin partai politik, tentu punya kesempatan menang yang besar.
Hari senin lalu, RK sudah menyatakan mundur dari bursa pilkada DKI 2017. Menurut saya sangat beresiko bagi RK untuk menjilat ludah sendiri bagi karir politiknya. Setelah pernyataan mundurnya RK, banyak partai pasti menjadi gamang. Mereka sadar melawan Ahok tanpa head to head kemungkinan menangnya kecil. Tapi tanpa RK siapakah sosok pemersatu? Sandiaga Uno? Yusril? Atau Ahmad Dhani? Tentu proses panjang bagi partai menentukan calon tunggal yang mereka pilih. dan mungkin calon partai baru ditentukan di last minute, pertanyaannya, apakah pada last minute tersebut masih ada cukup waktu untuk mengalahkan ahok ?
Factor kedua adalah peraturan KPU leawat jalur inderpenden. Ahok telah didukung relawan Teman Ahok untuk jalur Independen, mereka telah kerja konkrit untuk mendunkung Ahok lewat mengumpulkan KTP secara swadaya dan telah terkumpul hamper 800 ribu KTP. Pernyataan Yusril ahli hukum tata negara sepertinya telah menyadarkan banyak pendukung Ahok untuk berhati hati, dan saya setuju. Meski ketua KPUD DKI menyatakan sah sah saja nama wakil gubernur DKI diisi belakngan, tapi menurut saya sangat riskan dan rawan gugatan. Kekhawatiran saya hal ini menjadi senjata lawan lawan Ahok untuk menjegalnya maju PIlkada dengan menggugat sah nya fotocopy KTP dan formulir yang telah dikumpulkan. Bayangkan bersatunya partai, aparat hukum, KPUD, dan uang untuk mengalahkan Ahok dalam gugatan. Ahok menyadari ini, maka dia memajukan deklarasi nya meski belum terkumpul 1 juta KTP untuk memberi waktu cukup bagi teman Ahok untuk mempersiapkan fotocopy KTP dan formulir dukungan.
Faktor berikutnya adalah ingin menekan partai untuk segera bersikap. Saya kerucutkan kepada PDIP. Ahok jauh hari sudah memberikan lampu hijau untuk berpasangan kembali dengan Djarot yang merupakan kader PDIP. Tentu Ahok butuh ketegasan dari PDIP. Apakah PDIP akan mendukung Ahok atau tidak? Jika PDIP dukung Ahok, kadernya (Djarot) akan jadi wakilnya, Jika PDIP tidak dukung Ahok, maka wakilnya dari PNS.
Saya yakin PDIP pasti sedang mengerutkan dahi, harus melangkah bagaimana? Mana lebih banyak untung daripada rugi nya. JIka mendukung ahok lewat jalur independen, PDIP harga diri sebagai pemenang pemilu mereka merasa terinjak injak, namun jika tidak mendukung ahok lewat independen kadernya tidak menjadi wagub, dan tentu pemilu 2019 hanya Nasdem yang mendapat kredit poin dari warga DKI. Ingat gerindra? Saya yakin gerindara bisa urutan nomor 2 di DKI karena melihat sosok ahok yang popular (bukan semata mata prabowo) layaknya PDIP dengan Jokowi nya.
