Jadi sebenarnya sama aja, mau pakai subsidi pada harga LPG atau subsidinya dialihkan ke subsidi tunai, toh tetap-tetap saja segitu besaran subsidinya. Substansinya adalah subsidi harus dijalankan dengan pengawasan yang ketat dan tepat sasaran dengan diikuti perlakuan hukum yang tegas.
Kenaikan harga LPG 3Kg mudah dimengerti karena sebenarnya dia tidak naik, hanya mengikuti harga 'kakak-kakaknya' supaya sama satu harga. That's all.
Tapi yang bikin kesel itu, kenapa selama ini ada gas berjenis kelamin sama, tapi ada yang murah yang beredar di pasar sehingga menggoda hati untuk seterusnya menjadi idaman. Sehingga ketika harus balik kepada mantan, rasanya berat di kantong.
Dari sisi harga, gas propan butan ini dipercaya sudah mengikuti harga pasar sesuai formula revisi teranyar dari ESDM, menjadi 103,85 persen HIP + USD 50,11 per Metrik ton + Rp 1.879 per kilogram.
Meskipun based on HIP (Harga Index Pasar) minyak mentah menjadi utama, soal besar kecilnya subsidi, itu memang tak bisa dipungkiri, namun formula diatas dipercaya efisien.
Barangkali lebih dinamis ya, fleksibilitas persentasi HIP, dengan balance produk versus impor crude, ditambah value produksi dan pengolahan LPG dengan acuan internasional dan value struktur storage berikut distribusi lokal. Jadi selain ngurus pembagian subsidi, ESDM juga perlu lebih mengedukasi menyeluruh soal LPG ini.
Selain masalah laten bahwa 70% kebutuhan LPG kita impor karena gas alam Indonesia rata-rata berkomposisi lean gas, di mana kandungan rantai karbon C3 dan C4-nya sangat rendah yang merupakan komposisi utama dari LPG (liquefied petroleum gas).
Jadi masalah mendasarnya adalah kenapa kita pakai LPG, tidak pakai gas kota yang didistribusi dari sumber gas alam yang lebih aman karena ringan, bertekanan rendah dan lebih murah. Kendalanya adalah masalah klasik yaitu besarnya invest jaringan pipa dan eksplorasi, serta terminal LNG/CNG untuk regasifikasi.Â
Jadi umumnya jaringan gas kota yang digunakan rumah tangga masih terbatas di daerah dekat dengan sumber gas atau kebanyakan di daerah remote.
Mungkin pemerintah lebih suka membangun jalan tol ketimbang infrastruktur gas rakyat, padahal gain yang lebih progresif diperoleh dari efisiensi energi di manapun di dunia nyata ini, sesuai hukum kekalan energi.
Memang subsidi LPG dikembalikan kearah tepat sasaran, tapi tetep aja subsidi. Enggak efisien dan enggak gaul kata dunia perenergian.
Hidup memang pilihan begitu pula terus menerus mengkonsumsi LPG dalam jumlah gaban. Bisa diketawain kita.
