Mohon tunggu...
Band
Band Mohon Tunggu... Supir - Let There Be Love

(PPTBG) Pensiunan Penyanyi The Bee Gees

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Jokowi The Second

21 Oktober 2019   22:35 Diperbarui: 21 Oktober 2019   23:01 87
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Banyak hal yang tetinggal atau sengaja ditinggal, dari menguak persoalan HAM dan korupsi  segede gaban, untuk menukarnya dengan gain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pendidikan dan pengangguran. Kayaknya hanya BPJS yang menjadi malaikat penolong pengobatan yang dulu hanya hayalan, meskipun terus tekor. Mestinya tak dibutuhkan argument apapun dan  pemerintah tetap  berdaya menanggungnya, karena inilah kemuliaan Negara.  

Perihal pelemahan KPK yang disodok dengan revisi UUKPK. Mungkin lebih fair juga melihat apakah KPK sudah bisa memperkuat dirinya sendiri?  Penangkapan yang menerus sudah seperti filem serial. Tangkap berhenti, lalu tangkap baru.

Harusnya KPK bisa mencapai root cause corruption, engga cuma menangkap tapi juga berani menelusuri jaringan korup dan menyeret top source nya.  Berkutat di penangkapan yang kemudian terkesan pheripheral lalu merenungi save KPK, adalah engga lebih baik dari membuat sendiri KPK yang berani  menusuk  lebih kedalam untuk mencapai level root cause corruption.

Kemudian masuklah periode kedua Jokowi, melalui pemilu yang menghabiskan nafas kerna ternyata competitor lebih setrong sekaligus internal ternyata tidak sefanatik dahulu. Pelantikan presiden yang dingin jauh dari a new hope di separuh dekade lalu, seperti mengisyaratkan pengulangan masa lalu saja.

Dibuka dengan panggung, performa pemilihan mentri yang teatrikal mengingatkan adegan awal  dalam  filem The Godfather sekuel 1,ketika Don Vito Corleone menerima per pribadi  dikamarnya dengan taman luas disekitar istananya.

Indonesia maju dengan titik berat pembangunan SDM, hanyalah missing link. Barangkali lebih bijak untuk membenahi segala kekurangan di sekuel pertama ketimbang memaksa melompat membangun SDM yang mudah terlupa kerna kegiatan ekonomi, omnibus law, pangkas birokrasi dll. Persis seperti program mulia  Sembilan Cita yang lalu yang tertimbun di kesibukan country usual business.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun