Pemilu Capres sebentar lagi. Orang ramai berbondong-bondong menanti, siapa sajakah yang nantinya bakal terpilih duduk di kepemimpinan tertinggi indonesia. Prabowo atau Jokowi, sulit ditebak. Secara kasat mata kekuatan mereka berimbang. Perang kampanye darat, laut udara sudah digiatkan. Mungkin yang belum bawah tanah kali ^_^ (secara indonesia belum banyak punya fiber optic atau takut dengan kejadian Lapindo....^_^).
Pada dasarnya, siapapun presidennya gak jadi masalah. Mau blusukan kek, mau pake baju putih, kotak-kotak, mau cakep mirip macan (atau yang katanya malah ada yang ngaku sendiri kurang cakep, semuanya ga jadi masalah) Tapi sayangnya diantara keduanya, tidak ada yang "SANGAT-SANGAT" menegaskan anti korupsi. Sayang sekali.
Di Indonesia, sebetulnya korupsi merupakan akar dari semua akar masalah. Jalanan rusak karena korupsi, gedung-gedung jelek karena korupsi. Orang mentalnya jadi jatuh karena korupsi. Coba contohkan satu saja masalah negara......yang "tidak ada" kaitannya dengan korupsi. Pasti mayoritas pasti ada hubungannya dengan korupsi. Baik korupsi uang maupun waktu, terutama uang.....
Anggota DPR, tidak menyelesaikan UU, diulur-ulur ya korupsi. Jalanan tiap mau lebaran terusssss aja dibenerin (kenapa ga buat jalanan aja yang bagus sekalian) karena korupsi. Bahkan yang paling hebat. Mentri Agama korupsi????, Partai penguasa yang terkenal "anti korupsi" ternyata paling korup tokoh-tokohnya. Dan partai bernuansa islami dan yang paling islami (katanya) mau warnanya ijo atau putih, bosnya semua tersangka korupsi ....waduh.....
Sebetulnya, kalau tidak korupsi, sesederhana apapun program para calon presiden, bisa menjadi bagus dan sangat luar biasa hasilnya apabila diterapkan dalam masyarakat.
Bayangkan bapak ibu, sebagai contoh, sekarang ada program pangan dan kebutuhan pokok murah buat rakyat yang diusung oleh para calon presiden. Gak usah dikasih murah juga, harga bahan pangan dapat murah sendiri,
Gimana caranya????
Kalo gak ada "korupsi" dari level tengkulak, sampai dengan orang-orang yang bermain di dalamnya.
Ga ada "korupsi" dari orang yang buat jalan, sehingga pengiriman produk lancar
Ga ada "korupsi" dari orang perijinan, jadi buat orang yang ngirim sayur tidak perlu menaikkan harga pangan karena harus menyogok petugas penimbangan dan pasar.
Ga ada "korupsi" dari orang-orang pemerintahan yang mengatur harga bibit dan pupuk.
Ga ada "korupsi" dari para pemegang lisensi impor, sama badan yang mengatur impornya (klo misalnya makanannya didatangkan dari luar negri.
Ga ada "korupsi" dan orang-orang DPR yang mengatur jalannya Undang-undang.
Dan berpuluh bahkan beratus kata "GA ADA KORUPSI" lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membuat harga pangan menjadi terjangkau.
Itu baru satu contoh, percayalah bapak ibu, gak usah pake program yang hebat juga, sebuah program akan jadi "LUAR BIASA" hebatnya kalau tidak ada korupsi. Apapun itu.
Untuk menegakkan konsep "TIDAK ADA KORUPSI" memang membutuhkan pendekatan radikal yang dapat secara tuntas menyeluruh membabat habis penyakit ini sampai ke akar-akarnya. Coba aja lakukan survei ke masyarakat awam.
Pertanyaannya seperti ini, setujukah orang yang korupsi (mungkin dalam nominal tertentu) di hukum seberat mungkin ??????
(seperti hukum gantung, hukum potong tangan dsb)
Pasti banyakan yang setuju. DIJAMIN !!!!. Peduli amat dengan konsep HAM dsb. Kalau ternyata korupsi (dengan nominal tertentu) bisa diberangus dengan hukuman tembak mati atau menyediakan peti mati (seperti negara Cina) kenapa tidak dicoba?????
Pemilu sebentar lagi, kita masih menunggu siapakah yang nantinya dapat menduduki Jabatan Presiden RI yang ke tujuh. Mudah-mudahan, sesuai dengan julukan mereka, para calon presiden kita dapat "bertarung" dengan Korupsi.
