Mengenal Bawaslu dan KPU di Kabupaten Tulungagung

 Selanjutnya yaitu membentuk Panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawalu Provinsi. Dan yang terakhir yaitu melaksankan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Tulungagung sendiri bertugas dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan juga sengketa pada proses pemilu. 

Selain itu Bawaslu juga bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu diwilayah Kabputan Tulungagung. Tugas yang ketiga yaitu mencegah terjadinya praktik politik uang. Yang keempat yaitu mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Yang terakhir yaitu mengawasi pelaksanaan keputusan diwilayah kabupaten yang terdiri atas keputusan DKPP, Keputusan pengadilan, Keputusan Bawaslu Provinsi, dan juga Keputusan pejabat yang berwenang.

Sejarah berdirinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lepas dari berlangsungnya proses pemilu di Indonesia. Meski begitu, lembaga ini tidak langsung hadir diawal pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 1955. KPU pertama kali dibentuk pada tahun 1999 atau setelah memasuki era reformasi. Pada awal berdiri anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini hanya beranggotakan 53 orang. Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Tulungagung sendiri terletak Desa Botoran. KPU di Tulungagung di pimpin oleh Bapak H.Mustofa, SE.MM. 

Komisi Pemilihan Umum yang ada  di Kabupaten Tulungagung pada saat ini  merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah pemilu demokratis sejak reformasi 1998. 

Terlaksananya pemilu yang jujur dan adil merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting. Selain menjadi motor penggerak, KPU juga kredibel dimata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sendiri mempunyai wewenang yaitu merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum. Selanjutnya yaitu menerima dan meneliti serta menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum. Yang ketiga yaitu membentuk panitia pemilihan indonesia yang disebut dengan PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai tempat pemungutan suara yang dosebut dnegan TPS. 

Yang keempat yaitu menetapkan jumlah kursi DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan. Yang kelima yaitu menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah. Selanjutnya yaitu mengumpulkan dan mengsistematiskan bahan-bahan serta data dari hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir yaitu memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.