Mohon tunggu...
Bambang Setyawan
Bambang Setyawan Mohon Tunggu... Buruh - Bekerja sebagai buruh serabutan yang hidup bersahaja di Kota Salatiga

Bekerja sebagai buruh serabutan, yang hidup bersahaja di Kota Salatiga

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Gubernur Jawa Tengah Dipetisi Kompasianer Salatiga

19 Juni 2017   02:45 Diperbarui: 19 Juni 2017   14:38 2625
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Petisi dikirim via pos (foto: dok pri)

Akibat carut marutnya pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 yang berlangsung di Kota Salatiga, akhirnya, Kompasianer Bambang Setyawan mempetisi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia meminta agar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut mengevaluasi penerimaan siswa tingkat SMA/SMK dan SMP.

Petisi yang dilakukan Kompasianer asal Kota Salatiga, dalam tempo 24 jam mendapat dukungan 2.000 orang pengguna media sosial facebook. Memang, berbeda dengan kebanyakan petisi yang kerap menggunakan wadah Change.org, Bambang Setyawan lebih memilih memanfaatkan group facebook. " Alasannya sederhana, ini kejar target sebanyak 2.000 dukungan dalam waktu 24 jam. Kalau menggunakan Change.org, jangan sebanyak itu, bisa ngumpul 100 orang saja sudah hebat," ungkapnya Senin (19/6) pagi.

Dalam petisi yang dipostingnya, Bambang menjelaskan, setiap pengguna facebookyang menyatakan dukungannya, tinggal memberi  like mau pun komentar. Selanjutnya, petisi berikut komentar akan diprint serta dikirimkan kepada Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy serta Ketua Komisi X DPR RI H.Teuku Riefky Harsya. " Dalam waktu 24 jam terkumpul 2.000 lebih like, 408 komentar dan 62 kali dishare," jelasnya.

24 jam 2.000 like, 408 komentar dan 62 kali share (foto: dok pri)
24 jam 2.000 like, 408 komentar dan 62 kali share (foto: dok pri)
Diakuinya, bila petisi menggunakan Change.org, dipastikan dukungan tak bakal sederas itu. Sebab, mengacu petisi yang dibuat warga Denpasar terhadap Gubernur Bali Made Mangku Pastika tahun 2015 tentang pembubaran ormas pengganggu keamanan, ternyata hanya mampu menjaring 2.840 dukungan. Padahal, yang dibutuhkan 5.000 dukungan dan hingga sekarang tetap tidak terpenuhi targetnya. " Penggunaan media sosial tak masalah, karena toh tetap dicetak seluruhnya. Wong jaman Petisi 50 juga cuma diketik,yang penting isinya bukan sarananya," ungkapnya.

Bergulirnya petisi ini, dimulai dari adanya pelaksanaan PPDB 2017 tingkat SMA/SMK yang berlangsung pekan lalu. Di mana, dalam realisasinya terjadi silang sengkarut karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah selaku penyelenggara, membuat peraturan yang bersifat diskriminatif. Selain kuoata calon siswa asal luar kota dibatasi hanya 7 persen, kuota untuk pelajar katagori miskin diberi sebesar 20 persen. Akibat beleid itu, tak pelak banyak orang tua yang tega memiskinkan anaknya dengan cara meminta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sehingga poinnya bertambah tiga.

Nurani Terusik

Memiskinkan diri secara berjamaah ini, belakangan sukses menggusur calon siswa luar kota yang hanya bermodalkan hasil Ujian Nasional (UN). Sebab, selain minim poin, mereka juga hanya dijatah kuota sebesar 7 persen. Ironisnya, kebijakan itu mengakibatkan seorang calon siswa bernama Janitra Muriza Lathifah yang berasal dari Desa Bener, Tengaran, Kabupaten Semarang harus mengubur cita- citanya bersekolah di SMA Negeri I mau pun SMA Negeri III Kota Salatiga.

Janitra yang alumni SMP Negeri 2 Kota Salatiga merupakan  peraih UN tertinggi, yakni 38,7. Bahkan hasil ujian untuk mata pelajaran matematika mendapatkan angka 10, IPA 97,5, bahasa Indonesia 96 dan bahasa Inggris 94. Di jurnal namanya sempat bertengger beberapa jam, selanjutnya langsung terpental. Dirinya tergeser oleh calon siswa dalam kota yang nilai UNnya berada di bawahnya, bahkan calon siswa pemegang SKTM yang kualitasnya jauh di belakangnya mampu nangkring di jurnal PPDB.

Begitu pun calon siswa lainnya, upayanya belajar di bangku SMP selama tiga tahun agar mampu diterima di SMA Negeri favorit, langsung terkena imbasnya. Mereka tersingkir kendati asal sekolahnya juga di kota Salatiga. Serentetan kejadian ini, membuat Bambang Setyawan geregetan. Meski dirinya mengaku tak memiliki anak usia sekolah, namun, ia nuraninya terusik untuk berbuat sesuatu.

Kamis (15/6) siang, Bambang memposting rencana mempetisi Gubernur Ganjar Pranowo di group facebook Kabar Salatiga. Ia menyatakan, bila sampai Jumat (16/6) netizen memberikan dukungan hingga 500 like, maka petisi akan dilaksanakan. Namun, semisal sampai 24 jam mendapatkan kurang dari 500 like, maka petisi dibatalkan.  Hasilnya, daalam tempo 5 jam, 500 dukungan berhasil diraih. " Artinya tidak ada alasan menundanya, tanggal 15 malam, petisi langsung saya posting tanpa menunggu esok harinya," jelasnya.

Ada pun isi petisi lengkapnya adalah sebagai berikut :

PETISI WARGA KABAR SALATIGA & SEKITARNYA ATAS PELAKSANAAN PPDB 2017

Salatiga 16 Juni 2017

No : 01/WKSS-Salatiga/VI/2017

Sifat : Aspirasi Warga Kabar Salatiga & Sekitarnya

Perihal : Evaluasi PPDB SMA & SMK 2017 di Jawa Tengah

Kepada : Yth Gubernur Jawa Tengah

Bapak Ganjar Pranowo

Di Kota Semarang.

Dengan hormat.

Mengingat realisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Tengah 2017/2018 ternyata mengundang berbagai protes dan sangat merugikan siswa berprestasi. Maka, kami warga Kota Salatiga dan sekitarnya yang tergabung dalam group facebook Kabar Salatiga (WKSS) memohon agar bapak Gubernur mengevaluasi PPDB di tahun 2018 nanti.

Hal yang paling krusial adalah penambahan poin bagi calon siswa pemegang Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM), di mana, banyak orang tua yang sengaja meminta SKTM hanya untuk mendongkrak poin, sedangkan dari segi ekonomi relatif mampu.

Begitu pun dengan kuota siswa asal luar kota, implikasinya para calon siswa luar kota yang tinggal di perbatasan Kota Salatiga dan memiliki prestasi bagus, terpaksa harus tergusur dari jurnal sekolah negeri. Padahal, sekolah asalnya dari SMP di Kota Salatiga. Hal ini jelas sangat mencederai cita- cita anak bangsa.

Untuk itu, kami memohon agar bapak Gubernur :

1. Penambahan poin bagi calon siswa pemegang SKTM harus dihilangkan, pemegang SKTM hanya berfungsi untuk meringankan biaya sekolah bukan guna mendongkrak poin.

2. Calon siswa yang sekolahnya berasal dari dalam kota (Kota Salatiga) kendati tempat tinggalnya di wilayah Kabupaten Semarang tetap dianggap sebagai calon siswa dalam kota.

3. Kuota calon siswa asal luar kota mohon ditambah menjadi 20 persen karena banyak calon siswa yang tinggal di desa- desa perbatasan Kota Salatiga yang bila bersekolah ke ibu kota kabupaten di Ungaran akan menghabiskan waktu, tenaga & biaya.

Demikian Petisi ini dibuat dan didukung oleh 2000 WKSS (bukti like serta komentar terlampir). Evaluasi secepatnya mohon segera diberlakukan untuk PPDB SMP 2017. Kiranya bapak Gubernur Ganjar Pranowo berkenan menindaklanjutinya. Atas segala atensi dan kerjasamanya, kami sangat berterima kasih.

Koordinator WKSS

Bambang Setyawan

Petisi dikirim via pos (foto: dok pri)
Petisi dikirim via pos (foto: dok pri)
Langsung Dievaluasi

Begitu postingan petisi tersebut tayang Pk 19.15, respon netizen sunggub luar biasa. Ratusan pemilik akun facebook yang berasal dari Kota Salatiga mau pun Kabupaten Semarang seakan berlomba memberikan like serta komentarnya. Hampir 99 persen menyatakan dukungannya, hanya 1 persen yang seakan mempertanyakan efek petisi ini. " Saya sih datar- datar saja menanggapi yang kontra, wong yang pro saja komentarnya tidak ada satu pun yang saya tanggapi," ungkap Bambang.

Begitu meriahnya tanggapan petisi ini, belakangan menimbulkan kegerahan diberbagai pihak. Sebab, tak berapa lama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Bambang  Hastowo. MPd mengeluarkan surat edaran tentang pembentukan tim verifikasi terhadap calon siswa pemegang SKTM . Hasilnya, para calon siswa bermodalkan SKTM, Sabtu (18/6) banyak yang mengundurkan diri khawatir kedoknya terbongkar.

Pengumuman PPDB gelombang II (foto: dok pri)
Pengumuman PPDB gelombang II (foto: dok pri)
Mundur teraturnya para calon siswa pemegang SKTM, otomatis sangat mempengaruhi kuota penerimaan siswa baru di berbagai sekolah negeri di Salatiga mau pun daerah lainnya di Jawa Tengah. Sehingga, Senin (19/6) bakal digelar kembali PPDB 2017 gelombang II. Entah hal tersebut merupakan implikasi adanya postingan petisi atau bukan, yang pasti hal ini adalah sejarah baru sekolah negeri sampai mengadakan PPDB dua kali.

Sedangkan petisi yang dibuat Bambang sendiri, karena setelah 24 jam tayang telah mendapatkan lebih dari 2.000 like, akhirnya, langsung dicetak dan dikirim ke Gubernur Ganjar Pranowo melalui pos berikut tembusannya. Apakah petisinya akan diberikan perhatian oleh Ganjar atau tidak, Bambang mengaku tak mempersoalkan. Ibarat mau dianggap sampah pun, dirinya masa bodoh. " Kan masyarakat yang menilai, PPDB ini beleid keblinger atau tidak," ungkapnya serius.

Yang pasti, lanjutnya, ia sudah melakukan langkah- langkah yang dinilainya lebih elegan dibandingkan hanya kasak kusuk di dunia maya. Sebab, di dunia maya, menurutnya banyak yang garang, cerdas dan berani. Namun, giliran berada di dunia nyata, terlebih berhadapan langsung dengan pihak terkait, nyalinya langsung melempem mirip kerupuk diguyur air. " Ini adalah pembelajaran bagi masyarakat dan pejabat, sedangkan petisi melalui facebookjuga (mungkin) yang pertama terjadi," jelasnya sembari menambahkan dirinya siap menerima resiko apa pun. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun