Sebagai Gubernur, Ganjar Pranowo Bagus

Di tahun terakhir kepemimpinannya, seperti diketahui belakangan nama Ganjar muncul dalam  surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut dari KPK. Bersama  puluhan nama politisi papan atas  lainnya, ia disebut menerima duit sebesar USD 520.000 ketika masih berstatus sebagai anggota DPR RI di Komisi II. Lantas apakah benar kabar tersebut ? Tentu dibantahnya kendati namanya tertuang di dokumen negara (surat dakwaan).

Beredarnya nama Ganjar Pranowo dalam mega korupsi dengan nilai kerugian Rp 2,3 triliun ini, tak pelak langsung menimbulkan berbagai reaksi. Banyak  yang  tidak percaya mendengar kabar tersebut, namun lumayan banyak juga yang mengecam baik secara halus mau pun kasar. Salah satu pihak yang menginginkan kasus ini segera dituntaskan adalah Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Tengah-DIY.

Melalui Sahal Munir, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Badko HMI Jawa Tengah-DIY organisasi mahasiswa Islam itu akan turun ke jalan untuk memberikan dukungan pada KPK agar tidak ragu menjebloskan para politisi yang terlibat ke dalam bui. Apa lagi para politisi di senayan malah menggulirkan rencana revisi UU KPK yang jelas- jelas bakal memandulkan lembaga anti rasuah tersebut.

Bahkan, dalam sidang kasus e KTP yang dihelat Kamis (30/3) siang ini, Ganjar mengakui dirinya saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI sempat ditawari uang haram dua kali.Kendati begitu, ia menolaknya. Sepertinya, Ganjar lupa bahwa melakukan pembiaran terjadinya korupsi (kejahatan) bisa juga dipidana. Entahlah, mungkin beliau khilaf. Yang pasti, pengusutan perkara mega korupsi e KTP tetap bergulir.

Nah, bila nantinya Ganjar Pranowo terbukti ikut menerima suap dalam jumlah yang fantastis, apakah saya tetap bersikukuh dirinya bagus ?  Ya pastinya tetap saya anggap bagus dan baik sebagai Gubernur, bukan politisi. Artinya, Ganjar bagus sebagai eksekutif bukan legislatif. Kalau kapasitasnya selaku wakil rakyat di Senayan,  sami mawon alias mebrok atau mental bobrok. Tentunya saya sepakat dengan HMI Jawa Tengah-DIY bahwa siapa pun yang korupsi layak di bui. Sehebat apa pun, namanya saja sudah berlaku culas masa dibiarin ? (*)