Pasukan-Pasukan Anti Teror di Indonesia

Setelah TNI AD,AL dan AU memiliki pasukan anti teror, rasanya kurang lengkap bila tak mengupas keberadaan prajurit di kepolisian, yakni Detasemen Khusus (Densus) 88. Ujung tombak penumpasan teroris ini pertama kali dibentuk tanggal 26 Agustus 2004 oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani. Pada awal pembentukannya, personil yang tergabung hanya 75 orang yang dipimpin AKBP Tito Karnavian (sekarang Kapolda Metro Jaya).

Tito yang memang berotak encer, ibarat kata dibesarkan oleh Densus 88. Selama kepemimpinannya, sepak terjang pasukan anti terror tersebut sempat membuat ciut nyali teroris. Dalam operasi di Batu, Malang, Jawa Timur, prajurit Densus 88 mampu melumpuhkan gembong teroris Dr Azahari. Keberhasilannya itu, membuat Tito memperoleh kenaikan pangkat luar biasa menjadi Komisaris Besar (Kombes) Polisi (termuda).

Begitu pula saat Tito ikut tergabung dalam tim pemberangusan jaringan terorisme yang dipimpin Noordin M Top, setelah terus menerus diburu, akhirnya tanggal 17 September 2009, sang buronan berhasil digrebeg di Surakarta. Usai baku tembak, Noordin dipastikan ikut tewas di tempat kejadian perkara (TKP). Semenjak itu, pasukan Densus 88 selalu terlibat di berbagai operasi penangkapan terhadap orang- orang yang diduga terlibat aksi terorisme.

Densus 88 memang dibentuk untuk menangani segala bentuk terorisme, baik yang menggunakan senjata api mau pun bom. Untuk itu, beberapa personilnya direkrut dari tim Gegana yang piawai menjinakkan bom. Bermarkas di Mabes Polri, kekuatan personil secara keseluruhan sekitar 400 orang yang merupakan prajurit- prajurit Polri pilihan. Di mana, selain jago investigasi, jago penjinak bom, pasukan ini juga mempunyai kualifikasi penembak jitu.

Kendati Republik ini memiliki pasukan anti teror yang sudah diakui kualitasnya oleh negara- negara lain, namun,  dalam menghadapi ancaman ISIS dan simpatisannya, tak mungkin prajurit di Sat-81/Gultor, Denjaka, Sat Bravo-90 mau pun Densus 88 mampu melaksanakan tugasnya tanpa dukungan masyarakat. Terkait hal tersebut, deteksi dini terhadap potensi gerakan terorisme tetap diharapkan datang dari masyarakat sendiri. (*)