Presiden RI Joko Widodo atau lazim disapa Jokowi harus segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki keadaan dan mampu mengontrol pemerintahannya dengan baik tanpa perlu khawatir akan dimakzulkan oleh kekuatan politik di perlemen.
“ Sudah tiba waktunya Jokowi mengatasi kemerosotan dengan menjadi dirinya sendiri,” kata pengamat politik Salim Said ketika berbicara dalam diskusi bertajuk “ Evaluasi Kinerja Presiden Jokowi” di Jakarta.
Sebagaimana dilansir kompas.com, Jumat (10/7) kemarin, Salim menyebut Jokowi dengan fenomena new kid on the block ketika mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pemilu Presiden 2014 lalu. Sejak awal, ia dianggap tidak memiliki latar belakang politik yang matang di kancah nasional.
Karena Jokowi tidak menguasai parpol tertentu, ia memiliki kecenderungan mengalah kepada para pembesar parpol pendukungnya. Alhasil, sebagian besar pembantu Presiden bukan merupakan orang pilihannya sendiri. “ Jokowi harus berani, berani, berani. Tanpa keberanian, Jokowi tidak mungkin melakukan perubahan cabinet untuk mendapatkan menteri yang sesuai keinginannya,” jelas Salim.
Apa yang disampaikan Salim Said, nampaknya harus saya amini. Sebab, kegaduhan politik dan ekonomi yang terjadi dewasa ini, sudah saatnya ditangani Jokowi tanpa merasa perlu meminta restu terhadap petinggi- petinggi parpol pengusungnya. Sebagai Presiden, ia memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan situasi dengan berbagai hak prerogatifnya.
Hal yang dibutuhkan Jokowi untuk mengendalikan Republik ini, sebenarnya sederhana. Ia hanya perlu nyali dan keberanian agar terhindar dari berbagai intervensi para petinggi parpol yang kerap membayanginya. Persoalannya, beranikah dirinya mengambil sikap sesuai nuraninya ?
Sulit Dimakzulkan
Konsekuensi logis atas “pembangkangan” Jokowi terhadap petinggi- petinggi parpol pengusungnya, ia bakal menerima tekanan kuat yang ujungnya adalah ancaman pemakzulan (Impeachment). Dalam ranah politik, hal tersebut biasa terjadi. Baik pada diri Bupati/ Walikota, Gubernur hingga Presiden.
Dalam politik, tidak dikenal lawan dan kawan yang abadi. Ketika kepentingan sekelompok politisi tak diakomodir, maka Jokowi bakal dijadikan lawan. Namun, saat ia mampu memuaskan segala “syahwat” para politisi, dirinya akan dirangkul mesra kendati bukan kemesraan yang permanen.
Di dalam pemerintahan Jokowi, ia memetik keuntungan dengan keberadaan dua kubu di parlemen, yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Di mana, meski politisi KIH selaku pendukungnya tak memiliki posisi strategis di DPR RI, namun dirinya mampu menjalin hubungan relatif harmonis dengan pentolan- pentolan KMP. Hal inilah yang membuatnya lentur berkomunikasi di Senayan.
Lancarnya komunikasi Jokowi dengan petinggi- petinggi KMP, harus diakui merupakan nilai plus bagi dirinya. Sebab, peluang bagi kelompok- kelompok tertentu yang ingin melengserkan posisinya otomatis akan dipersempit. Artinya, kebijakan apa pun yang ditempuh Jokowi, sama sekali tak membuka celah menuju pemakzulan selama masih sesuai konstitusi dan tidak melanggar hukum.
Era Jokowi tidak seperti jaman Gus Dur yang sedemikian mudah dijatuhkan oleh para politisi Senayan. Bagi saya, kerisauan atas ancaman pemakzulan terhadap Jokowi harus dikubur dalam- dalam. Sebab, bila seorang Presiden selalu dihantui istilah pemakzulan, maka pemerintahannya akan berada di bawah kendali orang lain. Padahal, negri ini membutuhkan pemimpin yang bernyali.
Menelisik bayang- bayang ancaman pemakzulan, sebenarnya tidaklah sesederhana pengungkapannya. Meski parlemen dikuasai dua kubu, tetapi untuk memakzulkan Jokowi, tak cukup sekedar dengan alasan politik saja. DPR bukan satu- satunya lembaga yang mampu “mengeksekusi” jabatan Presiden. Namun, ada lembaga lain yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).
Alur pemakzulan, harus dimulai dengan adanya pelanggaran konstitusi dan melakukan tindak pidana. Terkait hal itu, DPR akan melakukan penyelidikan hingga menemukan adanya bukti pelanggaran. Hingga rencana pemakzulan dibawa dalam siding paripurna, minimal pendukung pemakzulan terdiri dari dua pertiga jumlah anggota DPR yang hadir (paripurna minilan diikuti dua pertiga jumlah anggota DPR).
Berdasarkan Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009, setelah menemukan adanya pelanggaran hokum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat atau perbuatan tercela serta Presiden/ Wakil Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/ Wakil Presiden, selanjutnya DPR mengajukan permohonan pemakzulan ke MK yang diwakili pimpinan DPR RI ( dapat menunjuk kuasa hukum).
Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, MK selanjutnya menetapkan pelaksanaan siding paling lambat tujuh hari. Sidang digelar oleh pleno hakim yang sekurang- kurangnya dihadiri tujuh hakim konstitusi. Kendati siding dilakukan secara terbuka, namun agenda sidang bakal berlangsung enam tahap yang memakan waktu paling lama 90 hari.
Dengan dipimpin Ketua MK, pada saat membacakan amar putusan maka hanya akan ada tiga hal yang diputuskan, yakni tidak diterima, membenarkan pendapat DPR dan menolak permohonan DPR. Permohonan tidak dapat diterima bisa terjadi akibat pemohon tak memenuhi kelengkapan seperti yang tercantum dalam Tata Cara Mengajukan Permohonan.
Sedang putusan membenarkan pendapat DPR apa bila MK berpendapat Presiden/Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tercantum di atas. Untuk putusan ketiga, bila ternyata Presiden/Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka amar putusan dinyatakan ditolak. Seluruh putusan tersebut bersifat final juridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.
Itulah sekilas alur pemakzulan seorang Presiden, tak semudah yang dibayangkan. Dengan kata lain, Jokowi sulit dimakzulkan selama ia selalu membela kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehebat apa pun kekuatan politik yang menekannya, tak akan mampu menggulingkannya. Bagaimana bung ? Apakah tetap tidak berani memperlihatkan nyali ? Rakyat menunggumu . (*)
Sumber : kompas.com/.Sudah.Saatnya.Jokowi.Jadi.Diri.Sendiri
