[caption id="attachment_419213" align="aligncenter" width="500" caption="Ilustrasi Simbol Keretakan Golkar (Foto: Istimewa)"][/caption]
Konflik internal yang mendera Partai Golkar sepertinya belum memperlihatkan adanya indikasi bakal mereda, kendati Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla sudah melibatkan dirinya. Saran agar kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie (Ical) agar segera islah, sepertinya terabaikan.
Bila hal ini terus berlanjut, tak pelak, Partai Golkar bakal menemui batu sandungan dalam mengikuti hajatan Pilkada serentak yang dimulai bulan Juli mendatang. KPU sendiri selaku penyelenggara Pilkada sudah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bernomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota . Celakanya, PKPU yang masih anyar tersebut sangat tidak menguntungkan kedua kubu, artinya baik kubu Agung Laksono mau pun kubu Ical tak bakal bisa mengikuti semua tahapan Pilkada.
Berdasarkan pasal 36 ayat 1PKPU Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa : Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
Mencermati pasal 36 ayat 1 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, seakan memberikan angin sorga terhadap kubu Agung Laksono. Sebab, bila hal tersebut ditelan mentah, akibatnya kubu Ical gigit jari. Mereka hanya akan menjadi penonton di luar pagar panggung politik lokal. Namun, ketika di pasal 36 ayat 2, maka ekspektasi kubu Agung Laksono langsung pupus. Lihat saja bunyinya : Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat penetapan pengadilan mengenaipenundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
Nah, dari pasal 36 ayat 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 ini, saya secara pribadi beranggapan bahwa kedua kubu telah tertutup peluangnya untuk mengusung calon di Pilkada Privinsi mau pun Kabupaten/ Kota. Sebab, kendati kubu Agung Laksono telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), namun, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebelumnya sudah mengeluarkan penetapan yang memenangkan kubu Ical. Karena proses hukum masih berlanjut, otomatis KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/ Kota sesuai peraturan akan menolak pendaftaran pasangan calon dari Partai Golkar.
Gelar Munaslub
Dengan keluarnya PKPU bernomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota /Wakil Walikota ini, rupanya membuat kubu Ical berfikir ulang untuk terus berseteru. Setidaknya, seperti yang dilansir kompas.com, Kamis (21/5) ia bersedia mengalah demi kepentingan Pilkada. Kendati begitu, dirinya tetap keukeuh menginginkan proses hukum yang ada berjalan terus hingga final.
Semisal Ical legowo bersedia mengalah untuk kepentingan Pilkada, tentunya formula mengalahnya Ical harus segera dirumuskan. Sebab, Ical sah- sah saja mengalah, namun, di belakangnya terdapat ribuan kader yang mungkin saja enggan menerima kompromi politik seperti apa yang diinginkan oleh Ketua Umumnya. Belum lagi, dengan adanya proses hukum yang tetap berjalan, sesuai pasal 36 ayat 2 PKPU Nomor 9 Tahun 2015, jelas Partai Golkar tak memiliki peluang mendaftarkan calon yang diusungnya. Lantas, islah seperti apa yang mampu membuat partai berlambang pohon Beringin itu dapat mengikuti tahapan Pilkada ?
Sebagai orang yang awam politik sekaligus belum pernah tercatat menjadi anggota partai politik mana pun, saya berpendapat ada dua alternatif yang bisa ditempuh dua kubu. Pertama, islah kompromi, yakni dengan jalan kedua kubu menyatu pada hasil Munas Partai Golkar tahun 2009 di Pekanbaru, Riau, namun semua proses hukum yang berjalan dihentikan. Selanjutnya, usai perhelatan Pilkada, segera digelar Munas Luar Biasa yang diikuti kubu Agung Laksono mau pun kubu Ical.
Ada pun alternatif kedua, dalam sisa waktu yang masih ada, segera dilakukan Munas Luar Biasa yang juga diikuti dua kubu. Dalam hal ini, tentunya semua proses hukum juga harus dihentikan terlebih dahulu. Soal pada Munas Luar Biasa bakal muncul intrik- intrik mau pun manuver – manuver dari calon Ketua Umum, menurut saya merupakan hal yang lumrah di hajatan politik. Terlepas nantinya terdapat aroma apa pun, calon yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar tetap sah.
Saya tidak tahu, jalan mana yang akan ditempuh oleh kubu Agung Laksono dan kubu Ical. Yang jelas, sebagai orang yang berada di luar pagar, saya sangat mengapresiasi andai para politisi di bawah pohon Beringin ini bersedia mengakhiri perseteruan yang ada. Sebab, bagaimana pun juga, konflik yang terjadi juga mengakibatkan pecahnya dukungan politisi di Senayan. Implikasinya terhadap rakyat, para wakil rakyat tak sempat lagi memikirkan konstituennya. (*)
Sumber :
kompas.com/Aburizal.Saya.Siap.Mengalah.demi.Nama.Besar.Golkar?
