[caption caption="UN dilaksanakan 3 kali, ilustrassi kemendikbud"][/caption] Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertekad mencerdaskan kehidupan bangsa. Dia mempercayai Mendikdud Anies Baswedan untuk melakukan terobosan agar amanat preambul UUD 1945 itu terealisasi.
 Tidak tanggung-tanggung cucu pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan ini pun langsung bertidak. Tahun 2016 dia meluncurkan program Ujian Nasional Perbaikan (UNP). Untuk kali pertama, secara nasional serentak dijajal  22 Februari hingga 2 Maret 2016.
 UNP, yang digagas Mendikbud diperuntukkan bagi siswa lulusan SMA/MA/SMAK/SMTK/SMK/MAK dan Program Paket C tahun pelajaran 2014/2015 yang nilai UN-nya sama dengan 55,0.
 Mengikuti UNP  bukan wajib tetapi menjadi seperti keharusan bagi lulusan yang ingin melanjutkan kuliah dan/atau masuk TNI-Polri.
 Program UNP ini berbasis komputer, oleh sebab itu, calon peserta harus melakukan pendaftaran mandiri secara online.
 Gagasan mendikbud cukup berlian, untuk mengangkat kualitas inteletual lulusan SLA. Tetapi respon masyarakat, khususnya kalangan siswa alumus 2014/2015 rendah, untuk tak menilai sangat buruk.
 Di Kabupaten Gunungkidul misalnya, seperti diakui Kepala Bidang pendidikan Menengah Disdikpora setempat, Sukito, yang mendaftar di SMA 1 Wonosari  23, peserta UNP 11 siswa, 1 peserta asli Gunungkidul.
 Yang mengerikan, terjadi di SMK Negri 5 Yogyakarta. Awalnya, sebagaimana dilansir KRjogja.com ada 42 pendaftar untuk UNP bahasa Indonesia. Pada hari pelaksanaan hanya ada 3 peserta.
 Di belahan lain UNP  SMA I Tanjung Selor hanya diikuti 12 siswa, Kasi Kurikulum Disdik Bulungan, Kaltim Heny Purwaningsih seperti diwartakan Koran Kaltim mengatakan, tidak tahu apa sebabnya minat  peserta UNP demikian rendah.
 Ada tiga kemungkinan terkait rendahnya peserta UNP. Siswa lulusan 2014/2015 mengaggap nilai 55 tidak perlu diperbaiki. Mereka merasa cukup, karena toh meski melakukan perbaikan, hasilnya dipastikan tidak akan menolong mereka dalam meraih lapangan kerja.
 Kemungkinan kedua, ini yang agak rumit. Sudah dafatar tetapi mundur, bisa jadi mereka tidak siap 100% menghadapi UNP. Atau, meski gratis, mereka gamang regristrasi untuk meneruskan karena berbagai macam alasan. Satu di antaranya, mereka sudah menempati job di ladang perburuan lapangan kerja.
 Kemungkinan ketiga, sedikitnya pendaftar boleh jadi nilai siswa lulusan 2014/2015 berada di atas 6,0 atau bahkan 7,0. Kalau kondisinya ada di kemungkinan ketiga, UNP memang patas untuk tidak dibeli.
 Persoalan sekarang, Jokowi punya program bagus tapi gak dibeli yakat. Sampai waktunya para peneliti melakukan pencermatan mengenai sebab musabab mengapa itu terjadi. Ini untuk membantu Jokowi agar dia tidak mriang alias greges-greges.
Â
Â