Mohon tunggu...
Sang Punggawa
Sang Punggawa Mohon Tunggu... lainnya -

Reporter

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Kinerja Kementerian Kurang Tersosialisasikan ke Publik, Relawan Jokowi Geregetan

21 Mei 2015   23:15 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:44 85
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Jakarta - Puluhan relawan Jokowi, meliputi, Forum Relawan Indonesia (FORI), Sentral Gerakan Rakyat Jokowi - JK (SEGERA JJ), Komite Rakyat Nasional (KORNAS), Majelis Gerakan Masyarakat Gotong - Royong Pancasila (Majelis Gema Gong Pancasila), Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (BII- PKPPRI), sepakat mengawal program Nawacita dan Trisakti.

Kepada awak media, (21/5), Agung Nugroho, selaku Humas, sekaligus Aktivis Forum Relawan Indonesia (FORI), mengatakan, sebagaimana diketahui hasil yang dilakukan dari berbagai lembaga survei 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi - JK popularitasnya dinilai menurun. Ada pesan penting dari sejumlah survei hanya sedikit "wong cilik" yang mengaku puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo. Padahal menurut Agung, banyak dari pendukung Jokowi saat pemilu presiden merupakan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Untuk itu, lanjutnya, tantangan pemerintahan Jokowi - JK untuk membangun negeri ini tidak mudah. Namun, Jokowi tetaplah Jokowi. Keberanian untuk mengambil resiko untuk tidak populer telah dia lakukan, ujarnya.

Masih katanya, dia akan terus berjalan karena tujuannya, menghadirkan negara ditengah - tengah rakyatnya.  Sebagai upaya untuk menghadirkan negara, pilihan Jokowi adalah mendorong para menteri melakukan berbagai terobosan dan inovasi pelayanan yang langsung bisa dinikmati rakyatnya.

Sementara itu menurut Akhrom Saleh, aktivis Sentral Gerakan Rakyat Jokowi - JK (SEGERA JJ), pemicu turunnya popularitas dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi - JK, lantaran ada tiga persoalan utama. Yakni, kinerja kementerian yang kurang tersosialisasi ke publik. Pola komunikasi politik antar lembaga negara dan diluar lembaga negara yang tidak satu arah. Lantas, intervensi yang terlalu dalam partai politik dalam setiap kebijakan pemerintah Jokowi - JK. Persoalan inilah yang acapkali mengganggu kinerja presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, ungkapnya.

Dasruli Saputra dari elemen Badan Investigasi Independen Peneliti Kekayaan Pejabat dan Pengusaha Republik Indonesia (BII- PKPPRI), menambahkan, untuk menjawab ini semua, lanjutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan Presiden Jokowi - JK setelah kinerja 100 hari lebih. Yakni, yang mesti disadari oleh semua rakyat Indonesia. Bahwa, Trisakti dan Nawacita bukanlah milik pemerintahan Jokowi - JK, tetapi milik rakyat yang tergabung dalam relawan dan partai pendukung Jokowi - JK. Sebab, dalam hal ini sudah menjadi kewajiban, bahwa relawan dan partai politik pendukung Jokowi - JK yang membuat, sekaligus merumuskan untuk segera mengawal dan mengawasi pemerintaha dalam menjalankan program Trisakti dan Nawacita. Komunikasi politik antar lembaga negara segera diperbaiki, dengan tujuan membangun konsolidasi politik. Kemudian, pentingnya evaluasi kabinet kerja, guna memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi - JK, urainya.

Hal yang sama juga diungkapkan Nolly, aktivis relawan Kornas Jokowi - JK, yang perlu dicatat dalam visi dan misinya saat kampanye pemilu presiden, Jokowi akan selalu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya sesuai dengan konstitusi, pungkasnya. (Ttn)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun