Soal otonomi daearah, Jokowi punya gagasan yang yang boleh dibilang baru. Politik anggaran sebagai senjata untuk menaklukkan “raja kecil” di daerah, dan mencabut kembali pemekaran daerah. Kedua ide itu sebenarnya punya nafas yang sama, mengembalikan kewibawaan pusat yang selama ini sering diacuhkan oleh pemerintah daerah, termasuk pemda DKI. Misalnya, Ahok tidak ragu “memaki” mendagri, bahkan menyindir presiden demi membela kebijakan pemda DKI.
Dengan bahasa sederhana kedua ide itu bisa digambarkan seperti ini. Jika kita tinggal di satu daerah, katakanlah daerah Kebon Kosong. Jika daerah Kebon Kosong dinilai oleh pemerintah pusat rapornya jelek, maka pusat tidak segan memotong kue anggaran daerah, bahkan bisa menahan uang yang menjadi hak rakyat di daerah itu. Artinya, kesalahan kepala daerah bisa berakibat warga di satu daerah yang kena getahnya, pembangunan macet!
Kedua, Jika suatu saat daerah Kebon Kosong memenuhi syarat untuk dimekarkan, maka bisa menjadi dua daerah. Daerah Kebon Kosong, dan Kebon Kosong Selatan. Misalnya, kita tinggal di Kebon Kosong Selatan maka tentu kita akan mengubah alamat di KTP, KK dan lainnya, tentu juga akan dibangun kantor pemerintah daerah yang baru dan seterusnya. Tapi... jika pemerintah pusat menilai kinerja pemda Kebon Kosong Selatan tidak seperti yang diharapkan, maka pemerintah pusat tidak segan menghapus pemekaran itu, dan mengembalikan Kebon Kosong Selatan ke Kebon Kosong. Artinya, kita harus kembali mengubah alamat kita di surat penting, nama jalan di sejumlah papan nama, dan sebagainya, juga kantor pemda dan sejumlah kantor lainnya, dan seterusnya.
Itulah gambaran ide yang selalu disebutnya sebagai “nggak susah-susah amat”, yang susah barangkali nanti jika pencabutan kembali pemekaran itu menimbulkan kemarahan warga hingga chaos. Makanya tidak heran Kwik Kian Gie politisi PDIP dalam acara talk show semalam di TV One dengan tegas mengatakan, “ Ide Jokowi itu mustahil dilaksanakan! “ Lho?
