Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di daerah pelosok sebagai bagian dari program Universal Service Obligation, telah membuka isolasi masyarakat desa menjadi memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi secara global. Studi ini memfokuskan pada bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) itu digunakan oleh masyarakat pedesaan. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena penggunaan internet di pelosok pedesaan Jawa Timur. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi, dengan mengambil 2 kecamatan di masing-masing Kabupaten, sebagai daerah percontohan program desa-desa terpencil di Jawa Timur.
Ada 3 (tiga) jenis instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu (i) daftar pertanyaan (kuesioner); (ii) pedoman wawancara mendalam, dan (iii) dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari data desa maupun dari pemerintah. Selanjutnya masing-masing responden diwawancara dengan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik (SPSS), untuk data kualitatif digunakan analisis deskripsi naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya digital devide pada masyarakat pengguna TIK. Laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan pengguna perempuan. Selain itu, usia pengguna internet dan inovasi program juga lebih banyak digunakan anak usia sekolah dan kalangan muda. Program internet masuk desa telah membuka akses informasi dan komunikasi masyarakat dan menjadi sarana belajar mengenal internet. Namun, pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi dan informatika ini belum maksimal.
Sejak awal 2010 Pemerintah Indonesia telah meresmikan 3 (tiga) proyek besar di sektor telekomunikasi dan informatika yaitu pembangunan Palapa Ring 1, pengoperasian program Desa Dering dan sejumlah proyek infrastruktur telekomunikasi. Dengan program tersebut, 31.824 desa pada akhir tahun 2011 dapat terakses telekomunikasi. Tahun-tahun selanjutnya pun tentu akan semakin banyak desa-desa yang terlayani telekomunikasi. Selain kedua program unggulan Pemerintah Indonesia juga membangun sejumlah infrastruktur telekomunikasi, di antaranya backbone fiber optic Sulawesi--Kalimantan, backbone fiber optic Sumatera, jaringan transport IP, backbone fiber optic Batam Singapore Cable System dan pembangunan jaringan Asia-America gateway dengan kapasitas 40 Gbps.
Pemerintah berkomitmen mewujudkan azas adil dan merata dalam pelayanan Telekomunikasi melalui Penyediaan Desa Dering/Pintar; Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan; Mewujudkan Program Internet Sehat dan Aman; Penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan; Penyediaan Internet Exchange. Program Penyelenggaran Jasa Internet (PJI) atau lazim disebut Desa Pintar merupakan rangkaian dari Program Universal Service Obligation (USO). Program ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan bidang information and communication technology (ICT) pada masyarakat, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah.
Skenario global tentang pembangunan teknologi komunikasi dan informasi juga merumuskan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di negara-negara dunia semakin bertambah dengan kemajuan komputer dan teknologi ICT pada abad 21 ini (Selwyn 2004). Bahkan beberapa ahl i mengemukakan argumen bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak terhadap perubahan yang disebut oleh Castell sebagai ' knowledge economy' dan 'network societies' (Castell 1996, 1997, 1998, Reich 1991).
Kemampuan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika dianggap penting bagi era "modernisasi". Konsepsi "modernisasi" sendiri diukur dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembangunan teknologi komunikasi dalam proses industrialisasi diarahkan untuk kemajuan warga negaranya. Pemerintah berkeinginan membawa warga negaranya agar tidak tertinggal atau "left behind" dan bisa memenangkan atau "winning" era globalisasi yang terjadi (Selwyn 2004).
Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap sebagai "individual empowering" atau pemberdayaan bagi individual (D'Allesandro & Dosa 2001). Pembangunan TIK juga meningkatkan level interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil (Katz et al. 2001). Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses murah terhadap TIK juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan. Namun adakalanya terjadi 'digital divide', yaitu keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan layanan telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet cepat dan layanan telepon yang baik.
