Di negara monarki, pendidikan utama tidak diterima di lembaga-lembaga publik tempat anak-anak diajar. Pendidikan, dalam arti tertentu, dimulai ketika Anda memasuki dunia. Inilah sekolah yang disebut kehormatan, guru universal yang harus membimbing kita kemana pun.
Di dunia inilah Anda selalu melihat dan mendengar tiga hal yang dikatakan: Harus ada keluhuran tertentu dalam kebajikan; dalam adat istiadat, ada kejujuran tertentu; dalam sopan santun, urbanitas tertentu.
Oleh karena itu, kehormatan mempunyai aturan tertinggi yang harus dipatuhi oleh Pendidikan;dan yang paling penting adalah kami diperbolehkan menjaga aset kami; namun sangat dilarang bagi kita untuk melakukan hal tersebut dalam hidup kita.
Dan yang ketiga, hal-hal yang dilarang demi kehormatan akan lebih dilarang bila undang-undang tidak melarangnya, dan apa yang diwajibkan olehnya akan lebih dilarang bila undang-undang tidak menentukannya (Montesquieu, 1748).
Kehormatan bergantung pada peraturan yang telah ditetapkan dan ditetapkan yang memfasilitasi ketertiban dan keharmonisan negara, peraturan tersebut berasal dari kekuasaan de facto, dan dari keseimbangan kekuasaan perantara yang mewakili, khususnya, kelas bangsawan (dan, yang diwarisi Montesquieu dari parlementerisme Inggris). Meskipun kehormatan tidak memerlukan program pelatihan yang besar, namun kebajikan yang merupakan ciri khas republik demokratis harus diajarkan secara ketat untuk menjaga keseimbangan pemerintahan negara:
Pemerintahan republik adalah tempat di mana pendidikan membutuhkan seluruh kekuasaannya. Ketakutan terhadap pemerintahan yang lalim secara spontan muncul dalam bentuk ancaman dan hukuman; Kehormatan monarki didukung oleh nafsu, yang pada gilirannya mendorong; namun kebajikan politik terdiri dari penyangkalan diri, yang selalu sangat menyakitkan.
Kebajikan ini dapat diartikan sebagai kecintaan terhadap hukum dan negara, yang dengan meminta agar kepentingan umum selalu diutamakan di atas kepentingannya sendiri, maka mengilhami segala keutamaan tertentu, yang tak lain adalah preferensi tersebut.  Oleh karena itu, semuanya tergantung pada apakah cinta ini berakar di republik dan pendidikan harus ditujukan untuk menanamkannya (Montesquieu, 1748). Selain memisahkan kebajikan dan kehormatan, Montesquieu meninggalkan istilah kejujuran (honntete), yang merujuk secara eksklusif pada bidang moral-legalistik, pada hukum Augustus dan Tiberius, ketika merujuk pada ketidakjujuran beberapa wanita Romawi (Montesquieu) dan kejujuran seksual.
Kehormatan (bahkan yang mewah), diwujudkan dalam ketaatan terhadap kekuasaan yang mulia dan kerajaan, dan dalam bentuk dan adat istiadat yang membimbing dan menegakkannya, menjadi tulang punggung sistem politik pengarang Perancis. Dengan demikian, poin-poin kosong, atau kesalahpahaman dalam perpaduan cakrawala antara Cicero dan Montesquieu berfokus pada pengosongan konsep kehormatan, yang dibiarkan tanpa kebajikan atau kejujuran, dengan tujuan meningkatkan kebangsawanan yang terancam;
Perpaduan cakrawala yang dibangun antara Arpinate dan bangsawan Prancis terjadi secara bersamaan karena keduanya menganggap penting untuk memperkuat elit bangsawan demi pemeliharaan sistem; Namun, kedua cakrawala tersebut tidak setuju karena Cicero menganggap kebajikan dan kejujuran sipil dalam kode kehormatan senator, sementara Montesquieu berpendapat kebajikan inilah yang melemahkan kehormatan kaum bangsawan yang kemudian menghasilkan keretakan politik.
Montesquieu berpendapat moralitas harus dipisahkan dari politik, kebajikan harus dipisahkan dari kekuasaan pemerintahan, dan hal ini harus disubordinasikan secara eksklusif pada prinsip-prinsip dan undang-undang yang legal dan legislatif, yang sebagai kekuatan pendorongnya terdapat prinsip alternatif selain kebajikan, yang mana adalah inti dari moralitas dan pemikir Perancis melihatnya dalam konsep kehormatan, yang ia anggap sebagai penggabungan kepentingan masyarakat manusia, di mana peraturan, institusi, dan undang-undang yang bersifat memaksa harus dibentuk yang membangun dan memperkuat kesatuan negara yang harmonis.
