Emansipasi dan Ideologi Politik Perusahaan Publik

Kami telah merekonsiliasi pandangan konvensional yang menyatakan  perusahaan publik tertinggal dibandingkan perusahaan swasta dalam hal kinerja keuangan dan semakin meluasnya opini  perusahaan publik memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, untuk menunjukkan kedua pandangan tersebut mempunyai dasar masing-masing    hal ini bergantung pada karakteristik Pemerintah yang mengendalikan perusahaan milik publik, para penulis menunjukkan.

Ideologi politik Pemerintah  doktrin, prinsip, dan cita-cita yang membentuk tatanan sosial  berdampak langsung pada kapitalisme Negara, karena menentukan kecenderungan Negara untuk memprioritaskan tujuan bisnis dibandingkan hasil sosial yang menguntungkan . Tidak hanya menyiratkan idealisasi tujuan pemerintah, seperti kebebasan atau kesetaraan, namun  menunjukkan cara yang dianggap paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut, misalnya pasar bebas atau intervensionisme negara, Aguilera dan rekan-rekannya jelas penulisnya.

Analisisnya mengkaji tiga periode politik dengan ideologinya masing-masing : Dirigisme negara, mulai dari krisis minyak pada tahun 1973 hingga runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989   masa ketika banyak negara berusaha untuk memiliki kendali lebih besar atas perekonomian; neoliberalisme, dari tahun 1989 hingga 2007, ketika banyak negara mengubah sistem ekonomi mereka dari negara sosialis menjadi kapitalisme pasar, dan neo-statalisme pada era saat ini, yang dimulai setelah krisis keuangan global tahun 2008, di mana Amerika Mereka semakin menguasai perusahaan-perusahaan dan melakukan renasionalisasi perusahaan-perusahaan yang berada dalam krisis.

Kesimpulan utama dari penelitian ini    ideologi politik sayap kanan melemahkan dampak negatif terhadap kinerja  mendapat dukungan maksimal di era neo-statalisme, dengan keterlibatan negara yang lebih besar yang mungkin akan memperburuk dampak ideologi politik terhadap kinerja. strategi dan kinerja perusahaan milik publik. Dengan kata lain, kinerja keuangan menyatu dengan agenda politik.

Perusahaan publik tidak dapat memisahkan diri dari lingkungan politiknya, begitu pula sebaliknya. Namun, kali ini  terlihat bagaimana Partai Republik Amerika, sebuah partai sayap kanan, mengadopsi tujuan sosial sebagai konsekuensi dari tekanan politik . Gerakan populis biasanya muncul dari ketidakpuasan kelompok sosial tertentu, kata Aguilera dan rekan penulisnya. Kebijakan Presiden Trump ' Beli Orang Amerika dan Pekerjakan Orang Amerika ' dapat dilihat sebagai upaya untuk mempromosikan 'tujuan sosial' dengan mengorbankan tujuan bisnis, termasuk perdagangan bebas dan globalisasi, yang merupakan nilai inti partai konservatif seperti Partai Republik. Karena semua alasan ini, bidang ini memerlukan penelitian lebih lanjut, tambah mereka.

Seperti yang ditunjukkan di artikel ini, tujuan sosial yang menyimpang dari kepentingan bisnis BUMN dapat menurunkan kinerja bisnis . Namun, meskipun banyak gerakan populis terkenal di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Brasil terkait dengan ideologi konservatif sayap kanan, penelitian di masa depan  dapat mengkaji gerakan populis sayap kiri. Strategi politik populis  telah diterapkan oleh pemerintahan sayap kiri, seperti yang dilakukan oleh Pemerintahan Franklin D. Roosevelt AS pada masa Depresi Besar tahun 1930an.

Pertama, perilaku perusahaan-perusahaan milik negara tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks kelembagaan politik di mana perusahaan-perusahaan tersebut berada. Kedua, lembaga-lembaga politik tidak bertindak sendiri-sendiri, dan dapat saling melengkapi atau menetralisir satu sama lain dengan mendorong agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat bersaing secara langsung dengan perusahaan-perusahaan swasta di pasar dalam negeri atau pasar luar negeri. Akhirnya diskursus ini  perusahaan publik , maupun BUMN tidak dapat dipisahkan dari lingkungan politiknya, begitu pula sebaliknya. Apollo