Martabat Manusia (3)

Dan, tentu saja, kami tidak bisa tidak menyebutkan setidaknya metafisika Spaemann yang sangat kaya dan sugestif, yang telah menjelaskan ide-ide ini dengan kedalaman dan kejelasan yang luar biasa dengan menggunakan konsep klasik Aristotelian tentang alam. Ahli hukum dan filsuf Jerman Arthur Kaufmann telah mengembangkan jalur perantara antara hukum alam klasik dan positivisme hukum yang menurutnya gagasan tentang hukum dan pribadi manusia memerlukan pertimbangan relasional. Hak bukanlah sesuatu yang substansial atau sekedar nominal, namun terdiri dari hubungan nyata antara manusia dan antara mereka dan benda.

Hal ini menyiratkan kita harus menetapkan pada hukum dan, oleh karena itu, pada subjek hukum yaitu manusia -- suatu substrat sejarah hermeneutis dengan keyakinan tidak ada tatanan hukum yang dapat mengabaikan situasi historis yang menjadi dasar penciptaannya. Ia berpendapat Aquinas sendiri memandang hukum kodrat sebagai sesuatu yang benar-benar bergerak, berubah-ubah menurut situasi sejarah, dan bukan hukum kaku yang, menurutnya, dipegang erat oleh beberapa penganut neo-Thomis masa kini.

Oleh karena itu, ia menolak visi pemikiran ontologis yang "abadi" dan, berdasarkan pemikiran Charles S. Peirce, menyatakan ontologi hubungan harus dibangun untuk menggantikan substansialisme yang biasanya ditemukan dalam beberapa sistem hukum. Oleh karena itu, orang tersebut adalah suatu hubungan; apalagi hubungan aslinya. "Manusia menjadi pribadi bukan karena hakikatnya, melainkan karena kumpulan hubungan di mana ia menemukan dirinya sehubungan dengan dunianya, sesama manusia, dan benda-benda lainnya."

Dari gagasan fenomenologis yang diambil Kaufmann dari tradisi filsafat Jerman ini, ia bermaksud menyimpulkan pada kenyataannya tidak ada "sifat" manusia yang memaksakan perilaku ahistoris dalam situasi tertentu. Dan dari sini dapat disimpulkan gagasan martabat merupakan suatu konstruksi fenomenologis-sosial yang lahir dari pertimbangan manusia terhadap orang lain, bukan sebagai manusia abstrak, melainkan sebagai manusia tunggal, yang diberkahi dengan realitas sejarah yang tepat dan tepat. keadaan-keadaan tunggal yang menjadikannya seorang pribadi dan bukan sekedar "manusia", "secara umum".

Citasi:

• Alexy, R. (2009) A theory of constitutional rights. Oxford University Press.
• Arendt, H. (1958) Origins of Totalitarianism, Meridian Books.
• Claassen, R. (2014) 'Human Dignity in the Capability Approach', in The Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge University Press.
• Duwell, M. (2014) 'Human dignity: concepts, discussions, philosophical perspectives', in The Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge University Press. Available at: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511979033.004.
• Habermas, J. (2010) 'The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights', Metaphilosophy.
• Kant, Immanuel, 1785 [1996], Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Riga: Johann Friedrich Hartknoch. Translated as "Groundwork of The Metaphysics of Morals (1785)", in Practical Philosophy, Mary J. Gregor (ed.), (The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant), Cambridge: Cambridge University Press, 1996, 37--108. doi:10.1017/CBO9780511813306.007
• __., Immanuel Kant, Perpetual Peace, Columbia University Press, 1939.Presents the translation of Immanuel Kant's Perpetual Peace, where he illuminates his philosophy of life.
• McCrudden, C., (2008) 'Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, European Journal of International Law.
• Menke, C. (2014) 'Human Dignity as the Right to Have Rights: Human Dignity in Hannah Arendt', in The Cambridge Handbook of Human Dignity. Cambridge University Press.
• Rawls, J. (2009) A theory of justice. Cambridge, Mass.Harvard University Press.
• Rosen, Michael, 2012a, Dignity: Its History and Meaning, Cambridge, MA/London: Harvard University Press.
• Wood, Allen W., 1999, Kant's Ethical Thought, (Modern European Philosophy), Cambridge/New York: Cambridge University Press.
•