Runtuhnya Negara: Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak

Runtuhnya Negara: Pencucian Uang, dan Penggelapan Pajak

TEMPO.CO, Kamis, 30 Maret 2023 05:30 WIB. Jakarta - Mahfud MD menyatakan ada sebanyak 491 aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terlibat dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 349 triliun.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU tersebut menyatakan hal itu dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR semalam. "Yang terlibat di sini jumlah entitas dari Kemenkeu 491 orang," kata Mahfud dalam di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam, 29 Maret 2023. Sebanyak 491 entitas ASN Kemenkeu tersebut terdiri atas tiga kelompok laporan hasil analisis (LHA).

Istilah korupsi, penghindaran pajak, dan pencucian uang yang sering menjadi kata kunci semakin menjadi perbincangan publik. Korupsi khususnya adalah topik orang luar untuk waktu yang lama. Topik tabu yang sebagian besar ditutupi oleh "jubah kesunyian" atas nama etika, dan sopan santun; menolong sesama teman kolega; Setidaknya sejak skandal 349 T baru-baru ini dimana publik dan media semakin risau dengan fenomena korupsi

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian media dan publik sejak lama. Sementara korupsi terutama dicurigai di antara "orang lain", semua orang tahu    penggelapan pajak tidak hanya dilakukan secara besar-besaran di negara-negara berkembang, tetapi    terjadi di negara-negara industri maju. Berurusan dengan penggelapan pajak berulang kali dirangsang oleh banyak kasus spektakuler. Tetapi tidak hanya kasus-kasus spektakuler yang memiliki efek ekonomi, aktivitas "olahraga rakyat" dalam penggelapan uang pembayar pajak    harus mendapat perhatian mereka.

Pencucian uang sama dengan penggelapan pajak. Di satu sisi, uang dari bisnis kriminal, seperti perdagangan narkoba, dicuci, di sisi lain, uang dari sumber hukum    dicuci yang tidak dikenakan pajak dengan benar atau tidak sama sekali.

Korupsi digunakan oleh Aristotle sebagai ekspresi untuk degenerasi bentuk negara yang ideal-tipikal. Sejak abad ke-17, istilah korupsi terutama digunakan untuk mengartikan penyuapan dan penyuapan pejabat negara yang melanggar norma moral. Korupsi sudah tertanam dalam korps pegawai negeri Prusia. Pada akhir Kekaisaran, pegawai negeri hanya dibayar 2/3 gaji yang dibutuhkan untuk membiayai standar hidup yang diharapkan dari mereka. Misalnya, profesor Prusia dapat mengharapkan angsa sebagai ucapan terima kasih dari siswa yang mengikuti ujian. Para pejabat tidak menganggapnya sebagai korupsi, melainkan memahaminya sebagai semacam "imbalan" yang menjadi hak mereka atas tindakan resmi.

Korupsi terkait pemungutan pajak telah menjadi masalah sejak pajak dikumpulkan dari pemerintah dan negara bagian. Korupsi seringkali merupakan konsekuensi dari sistem perpajakan, di mana sistem tersebut sudah mengandung godaan bagi petugas pajak. 

Godaan bagi petugas pajak yang menemukan penyimpangan selama penyelidikan mungkin untuk memanfaatkan keuntungan informasi mereka dan, sebagai imbalan atas kompensasi yang sesuai, yaitu suap yang dibayarkan oleh penghindar pajak yang teridentifikasi, untuk "mengabaikan" kejahatan tersebut dan tidak melaporkannya.   Distribusi informasi yang tidak merata antara pejabat penyidik dan atasan di suatu otoritas pajak menjadi salah satu penyebab utama terjadinya korupsi terkait penggelapan pajak. Sebenarnya distribusi informasi yang tidak merata memungkinkan terjadinya korupsi jenis ini.

Selain itu, ada perbedaan yang begitu besar antara apa yang diambil uang pajak dan apa yang dibelanjakan untuk pendapatan para pejabat pajak sehingga bahkan mentransfer sebagian kecil dari pendapatan pajak ke kantong sendiri seorang pejabat pajak sudah merupakan peningkatan yang signifikan bagi berarti status keuangannya sendiri. Hal ini tentu saja merupakan potensi godaan yang besar.

Informasi adalah prasyarat untuk pengumpulan pajak sama sekali. Otoritas pajak dengan informasi lengkap tentang transaksi semua wajib pajak akan memiliki sedikit, jika ada, masalah dalam menentukan kewajiban pembayaran pajak individu. Sebaliknya, otoritas publik yang hanya memiliki sedikit informasi, mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi secara tepat kewajiban pembayaran ini. Mengumpulkan informasi memakan waktu dan mahal. Oleh karena itu pihak berwenang memperkirakan sejauh mana biaya tambahan untuk pengadaan informasi dibenarkan oleh peningkatan pendapatan pajak.  

Korupsi selalu merupakan keputusan subyektif. Baik dari sudut pandang wajib pajak maupun dari sudut pandang pejabat yang boleh menerima atau menolak suap. tentu saja tidak semua pejabat korup.