Bahkan jika ia meyakinkan pemisahan antara tulisan-tulisan hukum dan politik dipertahankan dengan cukup baik oleh Kelsen, Jochen von Bernstorff kadang-kadang membiarkan dipahami proyek masyarakat dunia yang dilembagakan mendasari teori hukum murni. Dengan cara tersembunyi atau tidak sadar, gagasan politik Kelsen akan memengaruhi tesis hukumnya. Di sini kami tidak dapat melakukan penyaringan melalui semua tulisan Kelsen tentang hukum internasional. Sebaliknya, kami akan memilih sebuah contoh yang menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana Kelsen membedakan analisis hukum dari preferensi politik. Alih-alih memasukkan pendapatnya secara sembunyi-sembunyi ke dalam teori hukumnya, ia mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh teori hukum, dan yang menyangkut pilihan pribadi masing-masing.
Teori hukum murni, seperti yang kita ketahui, mencoba menguji hukum secara independen dari moral dan fakta . Sebuah norma hukum memperoleh validitasnya bukan dari perilaku faktual maupun dari kesesuaiannya dengan moralitas, tetapi dari norma hukum lainnya. Regresi ini mengarah pada standar pertama yang validitasnya tidak dapat ditentukan dengan analisis hukum. Kelsen menunjukkan satu-satunya cara untuk mempertimbangkan seperangkat norma sebagai hukum positif adalah dengan mengasumsikan validitas norma pertama itu. Teori hukum murni menyebut asumsi ini sebagai "norma dasar" (Grundnorm).
Selain itu, Hans Kelsen memandang suatu ilmu perlu memahami objeknya secara terpadu dan sistematis, agar dapat mempelajarinya. Karena itu ia membela konsepsi hukum "monis" . Hukum internasional dan hukum nasional hanyalah himpunan bagian dari satu sistem. Oleh karena itu muncul pertanyaan tentang apa "titik awal" dari sistem global ini, standar mana yang harus dianggap valid agar dapat menyimpulkan validitas semua standar lain dalam sistem. Dengan kata lain, monisme menyiratkan mengetahui sistem mana, hukum nasional atau internasional, yang "unggul", ketika seseorang menganggap "unggul" norma yang menjadi dasar validitas norma lain .
Orang mungkin mengharapkan seorang penulis yang berkomitmen pada pengembangan hukum internasional untuk menyatakan tanpa ambiguitas keunggulan hukum internasional. Namun, Kelsen berhati-hati untuk tidak membuat pernyataan seperti itu. Dia dengan jelas menjelaskan teori hukum tidak memungkinkan untuk menunjukkan letak norma fundamental. Asumsi validitas sistem hukum tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dengan kata lain, teori hukum murni tidak menegaskan tatanan normatif tertentu itu sahih, ia merupakan hukum yang berlaku. Dia menjelaskan memperlakukan set ini sebagai valid. Ilmu hukum tidak dapat mencoba untuk mengidentifikasi hukum apa yang berlaku di suatu wilayah. Dia memutuskansehingga mempertimbangkan seperangkat standar. Tidak ada dalam teori hukum yang menentukan lokasi untuk norma fundamental.
Oleh karena itu, kriteria di luar teori hukumlah yang harus memandu pengamat. Unsur utama berasal dari "ekonomi pemikiran" dan secara khusus dikembangkan oleh Leonidas Pitamic. Untuk mencegah analisis pengacara tidak memiliki relevansi praktis sedikit pun, disarankan untuk memilih sistem yang secara umum tampaknya efektif dalam masyarakat. Dari sudut pandang teori hukum, sistem apa pun dapat dianggap valid. Tetapi disarankan, untuk alasan praktis, dari sudut pandang "utilitas" perusahaan, untuk memilih sistem yang efektif.
Namun, kriteria keefektifan ini sama sekali bukan kewajiban. Mari kita bayangkan, misalnya, sebuah pemerintahan di pengasingan yang menjalankan aktivitas normatifnya seolah-olah masih "berbisnis". Tidak ada yang mencegah dalam teori untuk menganggap valid sistem ini, dan dari menggambarkan norma-norma ini sebagai hukum yang berlaku. Asumsi validitas tidak dipandu oleh teori hukum dan karena itu mungkin mengikuti motif politik. Analisis hukum bersifat netral secara politik, tetapi pilihan sistem yang dipelajari mungkin dapat dibenarkan secara politik. Sejak tahun 1914, Kelsen menekankan kebebasan memilih ahli hukum ini diungkapkan dengan sangat jelas oleh muridnya Verdross:
Tidak ada jalur hukum yang dapat menunjukkan titik tolaknya kepada pembangun [ artinya: kepada orang yang menafsirkan seperangkat standar sebagai hukum yang berlaku ]. Dia harus mempertimbangkan sejak awal karena diberi hukum fundamental, dasar konstruksi yang terdiri dari pernyataan normatif, untuk membangun bangunannya darinya. Tetapi anggapan mendasar ini selalu ekstra-legal, ini adalah anggapan yang tidak dapat ditunjukkan oleh pengetahuan hukum. Demikianlah muncul batas-batas pengetahuan hukum. Tidak ada cara ilmiah yang dapat menunjukkan kepada pembangun titik awalnya. Dari sudut pandang hukum, ini lebih merupakan pilihannya.
Jika Kelsen tidak selalu benar-benar jelas dalam hal ini, kadang-kadang terkesan menjadikan kriteria keefektifan sebagai kewajiban teoretis dia secara khusus menekankan aspek politik dari asumsi validitas tentang hukum internasional. Teori hukum murni, jelasnya, tidak memungkinkan untuk memutuskan antara keunggulan hukum nasional dan hukum internasional. Seseorang dapat memilih untuk merancang sistem mulai dari Konstitusi suatu Negara. Keabsahan hukum internasional kemudian akan dideduksi dari norma-norma hukum nasional. Sebaliknya, seseorang dapat memutuskan untuk mengasumsikan keabsahan hukum internasional, dan mengidentifikasi norma-norma internasional yang memungkinkan terciptanya norma-norma nasional. Dari sudut pandang teoretis, kedua solusi tersebut dapat diterima. Pengamat dihadapkan pada pilihan untuk memulai hipotesis.
Namun, pilihan ini, pengamat akan cenderung menentukannya sesuai dengan preferensi politiknya, cara pandangnya terhadap dunia. Kaum pasifis akan memilih keutamaan hukum internasional, sedangkan kaum imperialis akan memilih keutamaan hukum nasionalnya.
Kesatuan hukum kemanusiaan, yang terbagi menjadi negara-negara yang dibentuk secara sewenang-wenang hanya untuk sementara dan sama sekali tidak definitif, civitas maxima sebagai organisasi dunia : ini adalah inti politik dari hipotesis hukum tentang keutamaan hukum internasional, yang merupakan pemikiran mendasar dari pasifisme yang dalam bidang politik internasional merupakan kebalikan dari imperialisme.
Seperti yang bisa kita lihat, Kelsen menyisakan sedikit keraguan tentang hipotesis mana yang dia sukai. Tetapi yang penting justru dia membuat eksplisit karakter politik pilihannya. Dia tidak pernah menyajikannya sebagai kesimpulan yang dipaksakan oleh teori hukum atau hukum positif. Dia memberikan pendapatnya tanpa menampilkannya sebagai data hukum, dan karena itu sepenuhnya menghormati postulat metodologisnya. Di sini, teori hukum tetap kebal terhadap keyakinan politik: ketika muncul pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya dan yang merujuk pada pilihan politik, ia puas menunjukkannya. Von Bernstorff sendiri setuju, tetapi menyajikan perkembangan ini sebagai strategi retoris Kelsen untuk mendiskreditkan tesis negara hukum nasional. Namun, jika itu yang menjadi tujuan utamadalam tulisan-tulisan teori hukumnya, akan lebih efektif untuk menampilkan keutamaan hukum internasional sebagai kebutuhan ilmiah. Oleh karena itu, orang dapat bertanya-tanya apakah kekakuan metodologis Kelsen tidak menjadi penghalang bagi promosi proyek politiknya.
