Korupsi dan Kemiskinan

Perekonomian informal adalah bidang ekonomi di mana kegiatan ekonomi berlangsung tanpa kendali negara, tanpa membayar pajak, tanpa mematuhi hukum dan peraturan formal. Ini termasuk pekerjaan yang tidak diumumkan atau pekerjaan ilegal dari pekerja atau pembantu rumah tangga yang tidak diumumkan. Luasnya perekonomian informal ini berkorelasi kuat dengan luasnya korupsi. Penyebabnya tidak jelas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa otoritas yang korup dan struktur negara yang tidak efisien mendorong migrasi ke bawah tanah. 

Jika pajak yang tinggi ditambahkan ke suap tanpa ada imbangan dari negara dalam bentuk yurisdiksi yang dapat diandalkan atau infrastruktur yang baik. Korupsi dengan demikian mengurangi kegiatan di sektor resmi yang dikenakan pajak di sana. Relokasi menciptakan siklus negatif dari pendapatan pajak yang lebih rendah dan layanan pemerintah yang lebih buruk, dengan konsekuensi peningkatan ekonomi informal lebih lanjut. Hubungan-hubungan ini dapat ditunjukkan secara empiris dengan sangat jelas, meskipun kausalitasnya tidak dapat dibuktikan secara jelas. Di sisi lain, rekomendasi langkah-langkah kebijakan ekonomi tidak ambigu: untuk memberantas korupsi dan membuat ekonomi resmi lebih menarik, institusi publik harus diperbaiki dan distabilkan ("regulasi yang lebih baik").

 Hal yang sama berlaku untuk hubungan negatif yang terbukti secara empiris antara tingkat korupsi dan tingkat ketimpangan distribusi: semakin besar korupsi, semakin besar perbedaan pendapatan di suatu negara. Kausalitas terbalik  masuk akal, yang menurutnya ketidaksetaraan mendorong korupsi. Keduanya menunjuk pada lingkaran setan di negara-negara miskin: kemiskinan, ketimpangan, dan korupsi saling memperkuat dalam bentuk spiral kemiskinan-korupsi. 

Berbagai penyebab untuk hal ini dapat ditemukan secara empiris dalam pertumbuhan yang rendah karena korupsi, sistem pajak yang tidak adil, kebijakan sosial yang tidak efisien, kesempatan yang kurang setara, dan pasokan barang publik yang buruk. Pengukuran langsung ketimpangan menggunakan koefisien Gini  berkorelasi dengan tingkat korupsi: semakin banyak korupsi, semakin besar ketimpangan. Alasan utamanya adalah karena kelas kaya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyuap.

Konsekuensi ekonomi negatif lainnya dari korupsi termasuk dampak negatifnya terhadap komposisi dan efisiensi pengeluaran pemerintah, tingkat pendapatan pemerintah, dan kualitas berbagai layanan publik seperti kesehatan, jaminan kualitas lingkungan, dan kualitas infrastruktur yang disediakan publik. 

Berkenaan dengan komposisi belanja publik, terlihat bahwa korupsi secara sistematis mendistorsi belanja publik dengan mengorbankan belanja pendidikan dan kesehatan dan pada saat yang sama secara sistematis mendukung belanja militer dan persenjataan. Ada  bukti empiris hubungan negatif antara korupsi dan kualitas jaringan jalan umum dan pasokan listrik publik. Cobalah melitas dipinggiran Jakarta pada malam hari, maka lampu malam jalan raya tidak berfungsi, pasar jorok, dan kumuh dimana-mana; 

Semakin lama orang hidup dalam demokrasi, biasanya mereka semakin bahagia dengan sistem tersebut. Pada saat yang sama, preferensi mereka terhadap ekonomi pasar  meningkat. Kaitan ini  berlaku di Eropa Timur sejak lama: Setelah runtuhnya tembok, negara-negara seperti Polandia, Rumania, dan Hongaria membangun demokrasi yang stabil, memperkenalkan reformasi pasar bebas, dan mengintegrasikan diri ke dalam UE. Namun dalam beberapa tahun terakhir gambarannya telah berubah. 

Demokrasi di beberapa negara Eropa Timur Tengah berada di bawah tekanan, semakin sedikit warga yang mendukung sistem, populis meningkat. Salah satu penyebabnya mungkin adalah meningkatnya korupsi. Demokrasi hanya bekerja ketika warga mempercayai sistem dan institusinya. Korupsi menghancurkan kepercayaan ini.

Misalnya, sekitar setiap empat orang Rumania secara teratur membayar suap ke kantor dan otoritas. Di Bulgaria sekitar 15 persen dari warga. Hungaria sekitar 13 persen, Polandia 8 persen. Sebagai perbandingan: Di Jerman, kurang dari satu persen warga memiliki pengalaman seperti itu. Jadi tidak mengherankan bahwa persetujuan untuk demokrasi di negara-negara UE Timur Tengah terus menurun selama bertahun-tahun, sekitar setengah poin persentase setiap tahun. 

Sementara sekitar 95 persen orang Jerman masih mendukung demokrasi dan institusinya, hanya 60 persen orang Hongaria dan Lituania yang yakin akan sistem demokrasi. Di Indonesia lebih 35%, Di Polandia dan Rumania,   hanya tentang setiap warga negara kedua. Nilainya bahkan lebih rendah di Bulgaria dan Slovakia. Populis membuat modal politik darinya. Tapi bukan hanya demokrasi yang menderita. Konsekuensi lain dari korupsi adalah erosi modal sosial atau kepercayaan. Kepercayaan, keterikatan, dan norma bersama-sama membentuk modal sosial suatu masyarakat.

Tiga bentuk modal sosial dapat dibedakan di sini: "Bonding social capital" lebih berwawasan ke dalam dan menyederhanakan koeksistensi dan interaksi orang-orang dari kelompok yang homogen. Contohnya adalah keluarga, lingkaran pertemanan, kelompok kepentingan (termasuk mafia) atau organisasi etnis.