Rerangka Pemikiran Hannah Arendt (9)

Rerangka Pemikiran Hannah Arendt (9)

Diskursus Hak Asasi Manusia  Hannah Arendt. Pada teks The Origins of Totalitarianism karya Arendt  "Penurunan Negara Bangsa dan Berakhirnya Hak Asasi Manusia". Mengapa Arendt menyatakan hak asasi manusia sebagai sesuatu dari masa lalu? Bagaimana Perang Dunia Pertama mengubah organisasi politik?;Mengapa Arendt menkritik tentang hak asasi manusia?;

Situasinya memang tampak menyedihkan: apakah kita memiliki hak asasi manusia yang beralasan, tetapi kemudian tidak ada yang benar-benar diperoleh dalam praktik dan dalam melindungi orang. Atau kita menyerah pada tingkat pembenaran untuk memilih sepenuhnya positivisasi hak asasi manusia dan praktik hak asasi manusia, maka kita mau tidak mau mengakui  hak asasi manusia hanya milik area aplikasi tertentu dan tidak pernah bisa melepaskan kontingensinya. "Bidang praktik manusia pada dasarnya plural". Namun, ini menghancurkan validitas universal hak asasi manusia, sehingga seseorang tidak berdaya di bawah belas kasihan semua relativisasi atas nama kekhasan budaya. 

Komitmen terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat membenarkan dirinya sendiri, kemudian muncul sebagai imperialisme hak asasi manusia yang sewenang-wenang. Situasi menjadi lebih rumit ketika seseorang menyadari  universalisme, pada bagiannya, sekarang hampir tidak kebal dari merosot menjadi praktik kekerasan yang biadab. Pengalaman kekerasan imperialis menunjukkan betapa mudahnya universalisme hak asasi manusia berubah menjadi barbarisme ketika berhadapan dengan pluralitas masyarakat yang sebenarnya.

Tetapi apakah universalisme alternatif versus relativisme tidak dapat dihindari dan eksklusif? Tidakkah ada cara untuk menyampaikan klaim universal hak asasi manusia dengan kemampuan konkret komunitas politik tertentu untuk mengikat? Arendt menganggap alternatif ini salah dan karena itu mencari cara ketiga, yang mampu menengahi yang umum dan universal dengan yang konkret dan khusus. Upaya ini mengungkapkan "pola pikir" khusus Arendt. Menurut pendapat saya, cara berpikir ini mengungkapkan alternatif dari pekerjaan pembenaran moral-filosofis yang biasa. 

Meskipun Arendt membuat perbedaan tegas antara moralitas dan politik, tampak jelas  Arendt   yakin  dalam masalah hak asasi manusia, yang baginya bukan masalah moral tetapi politik, seperti dalam masalah moralitas, bukanlah pembenaran rasional yang mendorong orang untuk bertindak secara moral. Yang lebih penting bagi mereka adalah contoh-contoh konkret, contoh-contoh yang dapat diikuti seseorang dalam tindakan.

"Socrates membuat contoh yang tidak terlupakan selama ribuan tahun, dan contoh ini memang satu-satunya 'bukti' kebenaran filosofis yang mampu. Dan sama seperti kebenaran filosofis hanya dapat 'dibuktikan' dengan praktik kepada mereka yang belum tentu terbukti, demikian pula kebenaran hanya dapat menjadi relevan secara politik jika berhasil memanifestasikan dirinya dalam bentuk contoh. Bagaimanapun, ini berlaku untuk filsafat moral, yang kecenderungannya terhadap kasuistis sudah terkenal" (Arendt).

Semua pertanyaan praktis ini adalah tentang kehadiran yang nyata dan dapat dirasakan secara sensual. Menke/Pollmann telah menunjukkan sikap yang sama dalam kaitannya dengan Michael Walzer dan konsepsi "universalisme yang berulang" yang dia anjurkan. Klaim universalitas 'hukum yang mencakup semua' diubah oleh Walzer menjadi klaim 'keteladanan':

"Sifat teladan dari konsepsi tertentu tentang hak asasi manusia. Konsepsi hak asasi manusia ini harus menjadi contoh bagaimana gagasan tentang hak asasi manusia harus dipahami dan dilaksanakan. Tetapi seperti setiap contoh yang baik, konsepsi hak asasi manusia ini hanya dapat mewujudkan gagasan hak asasi manusia dengan cara khusus, dalam kondisi khusus. Mengikuti teladan mereka dalam situasi yang berbeda berarti mengikutinya dengan cara yang berbeda.

Hal ini menyebabkan perbedaan penting antara dua pemahaman universalisme: universalisme hukum 'universal' berlaku di mana-mana dengan cara yang sama, dan universalisme pengulangan yang selalu berubah dan diperbarui. Perbedaan ini adalah  universalisme itu statis   hukum universal diberikan dan diterapkan hanya sebagai hal yang sama dalam setiap situasi baru. Universalisme 'berulang', di sisi lain, adalah dinamis dan prosesual".

Karena sifatnya yang dinamis dan prosedural, universalisme yang 'berulang' lebih adil pada karakter tindakan daripada konsepsi universalisme statis, tetapi membutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap konteks dan dengan demikian tingkat penilaian yang tinggi. Sifat keteladanan jangan dikacaukan dengan penolakan relativistik terhadap validitas mengikat hak asasi manusia, karena tidak mengungkapkan keyakinan klaim hak asasi manusia universal dan pentingnya bagi koeksistensi manusia.

Dan, hanya keyakinan akan klaim universal ini yang memungkinkan untuk berbicara tentang keteladanan, karena dalam contoh makna hak asasi manusia universal diringkas menjadi kehadiran sensual. Arendt mengungkapkan jalinan universalisme dan partikularitas ini melalui konsep "generalitas konkrit" yang terbentuk dalam daya penilaian reflektif. Yang aneh dan menjengkelkan dari upaya Arendt merumuskan etika politik tentu tidak didasarkan pada filosofi moral dan hukum Kant, tetapi padaKritik berubah menjadi kekuatan penilaian. Hal ini tanpa sadar mengarah pada pertanyaan, yang tidak mudah untuk dijawab, apa yang bisa disumbangkan oleh estetika dan penilaian tentang kecantikan terhadap etika politik?

Pertama-tama, dapat dikatakan  orisinalitas pemikiran Arendt paling tidak didasarkan pada langkah ini. Bisa   diasumsikan  kunci pemahaman mereka tentang masalah HAM terletak pada dirinya. Tidak seperti Kant, Arendt yakin  kekuatan penilaian tidak hanya sangat penting di bidang estetika, tetapi   di bidang moralitas dan politik. Bagi Arendt, sebagaimana diketahui, teori politik Kant yang sebenarnya dan benar terletak pada teori penilaian. Dia berasumsi  fenomena moralitas, politik dan estetika "entah bagaimana sifatnya" (Arendt). Karena tidak satu pun dari area ini ada aturan umum yang tidak dapat gagal dipahami oleh akal, "yang terbukti benar atau tentu saja dapat diikuti". Apa yang mungkin mendorong Arendt untuk mengambil langkah yang tidak biasa ini adalah pemahaman  pluralitas sama mendasarnya dengan penilaian seperti halnya politik. Sebaliknya, pluralitas tidak berperan dalam filsafat moral Kant.

Sangat mengejutkan  dalam Critique of Practical Reason dan dalam tulisan-tulisan moral Kant lainnya, hampir tidak disebutkan apa yang disebut sebagai sesama manusia. Ini benar-benar hanya tentang diri dan kewarasan yang berfungsi dalam kesendirian. Jadi moralitas Kant, termasuk imperatif kategoris, adalah moralitas ketidakberdayaan; tetapi karena itu tidak tersentuh. Dalam kritik terhadap kekuatan penilaian, di sisi lain, orang politik memiliki pendapatnya sendiri. Pertanyaannya adalah: Dapatkah etika kekuasaan dikembangkan dari kekuatan penilaian?" (Arendt)

Untuk memahami sejauh mana kekuatan penghakiman dapat menjadi efektif secara etis, penting untuk disadari  Arendt melihat keterasingan dari dunia, isolasi dan kurangnya hubungan sebagai kondisi kekerasan totaliter dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Fenomena-fenomena ini menandai hancurnya rasa kebersamaan di mana orang-orang mengakui diri mereka sebagai anggota suatu komunitas.

"Kant, yang melihat dirinya sebagai warga dunia, berharap itu akan meluas ke seluruh komunitas manusia. Kant menyebut ini 'cara berpikir yang diperluas', artinya tanpa kesepakatan seperti itu manusia tidak layak untuk melakukan hubungan yang beradab".

Kekuatan penilaian membangun hubungan dengan dunia dengan menggunakan imajinasi untuk mempertimbangkan dan menilai situasi daripada orang lain. Perspektif orang lain termasuk dalam proses penilaian saya melalui imajinasi. Hubungan-hubungan ini adalah dasar dari solidaritas manusia. Semangat publik membutuhkan "kesepakatan" dari komunitas hakim untuk sampai pada penilaian yang representatif.

"Pemikiran representatif semacam ini, yang hanya mungkin melalui imajinasi, membutuhkan pengorbanan tertentu. Kant mengatakan: Kita harus, bisa dikatakan, meninggalkan diri kita sendiri demi orang lain, dan lebih dari sekadar penasaran  penolakan keegoisan ini tidak terjadi dalam konteks filosofi moralnya, tetapi dalam pertimbangan estetika.

Kemampuan penilaian yang menghubungkan kita dengan dunia dan mengubah manusia menjadi makhluk yang berkomunikasi membuat hampir mustahil bagi manusia untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berlebihnya kejahatan ini hasil dari kurangnya imajinasi yang menghancurkan, kurangnya kemampuan untuk menjauhkan diri dari diri sendiri untuk melihat orang lain dan dunia dari perspektif seseorang. Jika seseorang menyadari  rasa adalah kategori sentral dari penilaian, dapat dikatakan  ini adalah tentang pembentukan selera yang baik, yang tidak menyukai perbuatan buruk, kekejaman dan ketidakadilan.