Negara kesejahteraan sering dikritik karena mengembangkan budaya bantuan, Â karena membuat individu kehilangan rasa tanggung jawab mereka . Begitu masyarakat memberikan bantuan jika terjadi kesulitan, kita tidak perlu lagi khawatir dengan risiko yang kita hadapi, kita mengandalkan gagasanmasyarakat akan turun tangan jika terjadi kemalangan. Di sinilah kita dapat berbicara tentang ketidakberdayaan .
Langkah-langkah yang diadopsi oleh otoritas publik dapat mengubah perilaku agen ekonomi dan menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Pertama, Â dengan menaikkan harga produk, pajak menyebabkan pengurangan volume yang dipertukarkan dan oleh karena itu hilangnya utilitas, pengurangan surplus. Kemudian, Â kita dapat menguji hipotesis efek disinsentif pajak (kurang insentif untuk bekerja jika pendapatan dari pekerjaan dikenakan pajak, menabung jika tabungan dikenai pajak, menumpuk jika aset atau warisan dikenakan pajak, mengkonsumsi jika konsumsi tertentu dikenai pajak.
Dalam pendekatan ini, kita harus bertanya pada diri sendiri apakah jumlah yang dialokasikan untuk perlindungan sosial sebenarnya tidak "dialihkan" dari investasi yang akan lebih produktif bagi perekonomian, dan oleh karena itu pertumbuhan dan lapangan kerja .
Misalnya, operasi asuransi perlindungan sosial meningkatkan biaya tenaga kerja dalam konteks di mana daya saing harga merupakan salah satu data penting globalisasi. Apakah peningkatan ini, yang memperlambat penciptaan lapangan kerja, dapat dibenarkan dalam sistem ekonomi terbuka, dalam persaingan?
Dalam konteks inilah tema "reformasi negara" dikembangkan, yang mencoba melepaskan negara dari ekonomi dengan mengurangi beban pajak, memprivatisasi bagian dari sektor publik dan mengurangi solidaritas publik pasokan demi komitmen yang lebih individual. pengeluaran (saling dan saling melengkapi kesehatan dan pensiun). Idenya adalah untuk membuat penerima, penerima manfaat atau pengguna bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan oleh pengeluaran publik dan sosial.
