Egalitarian yang tegas menganggapkeadilan sosial terdiri dari pengurangan atau bahkan penghapusan ketidaksetaraan situasi. Oleh karena itu mereka menganjurkan kesetaraan situasi . Hanya tindakan atas ketidaksetaraan ini yang memungkinkan kesetaraan sejati, termasuk peluang yang menjadi tidak berguna untuk dipromosikan. Secara politis, mereka mengklaim intervensi yang diperluas dari negara, pemungut pajak dan penyelenggara pelayanan publik.
Hakat dan Misi "otoritas publik/pajak" dalam hal keadilan sosial didasarkan pada konsepsi yang lebih luas tentang peran negara: negara kesejahteraan. Sebagai buntut dari Revolusi Industri, Â tempat negara dalam regulasi ekonomi lemah. Memang, gagasan negara dikaitkan dengan monarki. Pasar kemudian muncul sebagai penjamin kebebasan individu, sebagai otoritas yang harus melindungi individu dari kendala Rezim Lama seperti pajak yang tidak adil, perusahaan, kontrol agama. Oleh karena itu, negara hanya memainkan peran sekunder dalam konteks ini: konsepsi negara polisilah yang mendominasi: misi negara terutama ditentukan oleh keamanan internal (Polisi, Keadilan) dan eksternal (Tentara Angkatan Bersenjata).
Namun, kurangnya regulasi ini secara bertahap akan dipertanyakan mulai akhir abad ke-19. Ekonomi pasar mengalami pertumbuhan yang kuat, tetapi juga peningkatan kemiskinan kelas pekerja . Situasi ini paradoks karena, secara teori, kekayaan yang diciptakan seharusnya bermanfaat bagi semua orang: inilah lahirnya "pertanyaan sosial".
Oleh karena itu, tampak jelaspasar saja tidak dapat mengatur ekonomi pasar . Perlu ditambahkan mekanisme ekonomi dan sosial yang akan melindungi penduduk dari risiko tertentu (risiko sosial) yang melemahkan kondisi kehidupan mereka dan masyarakat secara keseluruhan : kemiskinan, usia tua, penyakit, pengangguran, dll. Kesadaran ini akan membawa ke konsepsi baru tentang peran negara: negara kesejahteraan . Lembaga ekonomi dan sosial akan melengkapi hak politik warga negara (bantuan, asuransi dan perlindungan sosial) selama tahun 1930-an dan setelah Perang Dunia ke -2 .
Indonesia sebagai Negara kesejahteraan mengacu pada konsepsi negara di mana negara tidak puas untuk memastikan misi keamanan internal dan eksternal khusus adanya  campur tangan secara luas dalam regulasi ekonomi dan sosial dan khususnya dalam organisasi perlindungan sosial. Negara kesejahteraan menghasilkan pengakuan hak-hak ekonomi dan sosial yang melengkapi hak-hak politik dasar warga negara.
Apa sarana utama otoritas publik untuk berkontribusi pada keadilan sosial? Hanya pajak yang termasuk dalam perpajakan dalam arti sempit. Dalam akuntansi nasional, biasanya disebut retribusi wajib yang seluruhnya terdiri dari pajak, pajak fiskal, dan iuran jaminan sosial. Retribusi ini memiliki kesamaanpungutan tersebut dibayarkan kepada otoritas publik (administrasi publik) dan wa pungutan tersebut bukan merupakan subjek pertimbangan langsung (tidak ada hubungan dengan barang atau jasa yang dapat diidentifikasi).
Perpajakanadalah seperangkat praktik yang berkaitan dengan pemungutan pajak dan pungutan wajib lainnya yang memungkinkan untuk membiayai kebutuhan Negara dan masyarakat. Retribusi wajib sesuai dengan semua pembayaran yang dilakukan oleh agen ekonomi ke sektor pemerintah umum ketika pembayaran ini dihasilkan bukan dari keputusan agen ekonomi yang membayarnya, tetapi dari proses kolektif (OECD)
Redistribusi vertikal terdiri dari pengurangan jumlah dari pendapatan utama agen ekonomi untuk membayar pendapatan sosial dan mengatur layanan kolektif. Vertikalitas redistribusi ini dijamin oleh perpajakan dan khususnya oleh pajak penghasilan, yang tarifnya progresif (pajak dalam angsuran, yang tarifnya masing-masing meningkat dengan peningkatan penghasilan kena pajak).
Retribusi wajib adalah alat keadilan sosial dalam arti dapat mengurangi kesenjangan dengan lebih banyak memungut pada yang paling diuntungkan. Oleh karena itu, perpajakan, bersama dengan layanan kolektif dan perlindungan sosial, merupakan alat keadilan sosial.
Redistribusi vertikal berkontribusi pada perjuangan melawan ketidaksetaraan sejauh bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendukung yang paling rentan .
