Kritik Keadilan Perpajakan (VI)
Pemulihan fiskal  setelah krisis tax amesty, dan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah melambat sejak 2018 lalu. Meskipun jelas merupakan akibat dari perlambatan aktivitas, konteks krisis tidak lagi menjelaskannya. Memang dan ketika berbicara tentang pajak badan, yang sering terlintas di pikiran adalah tarif pajak badan yang kadang banyak dikritik pada pengusaha. Namun, ini bukan satu-satunya yang perlu dipertimbangkan oleh pengusaha pajak ketika memutuskan untuk mendirikan perusahaan, memperluas bisnis yang ada, atau berinvestasi di negara tertentu. Memang, perpajakan perusahaan mencakup semua pajak dan bea yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain pajak penghasilan, perpajakan bisnis mencakup kontribusi pemberi kerja yang dibayarkan secara proporsional dengan gaji, pajak properti, dan pajak sekunder lainnya. Masing-masing pajak ini dikenakan perlakuan yang berbeda.
Perpajakan perusahaan juga mencakup pajak dan pungutan yang membebani perusahaan secara tidak langsung karena mempengaruhi pemegang saham dan kreditur yang menjamin pembiayaan mereka. Ini termasuk pajak atas dividen, keuntungan modal dan bunga. Selain itu, beberapa perusahaan dikenakan pajak tambahan karena sektor kegiatan atau jenis produksi mereka, atau hanya karena mereka melampaui ambang batas omset tertentu.
Perpajakan perusahaan berdampak pada keputusan investor dan oleh karena itu pada pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pajak yang kompleks dan berlebihan menghalangi investor asing, menakut-nakuti investor domestik, melumpuhkan kewirausahaan dan menyebabkan kerugian bobot mati melalui biaya kepatuhan pajak dan penghindaran pajak. Rezim pajak yang lebih menguntungkan, sebaliknya, memperluas basis pajak dengan menarik investasi asing, mendorong investasi domestik dan merangsang penciptaan bisnis, yang mengarah pada kepatuhan pajak yang lebih besar.
Perlambatan aktivitas ekonomi dan bisnis  sebagian terkait dengan beban pajak yang dikenakan pada perusahaan  di masa sulit. Kenyataannya, perusahaan dan investor sedang beradaptasi dengan beban pajak dalam versi barunya, setelah kejutan pajak UU HPP yangg tidak bisa mereka hindari. Penerapan PMK sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak menghindari guncangan ini karena hanya menyangkut perusahaan yang secara aktif menambah tenaga kerjanya, dengan kata lain perusahaan yang sedang berkembang. Perusahaan yang mengalami kesulitan tidak mampu menciptakan lapangan kerja, tetapi harus membayar iuran jaminan sosialnya secara penuh (BPJS).
Dampak perpajakan tergantung pada bentuknya. Pajak perusahaan dan pemegang saham mengurangi modal yang tersedia untuk diinvestasikan dan membangun struktur yang lebih besar dan produktif. Hal ini menyebabkan perlambatan akumulasi modal dalam perekonomian yaitu, pengembangan peralatan, struktur, dan pengetahuan yang kondusif untuk produktivitas, sehingga meningkatkan daya beli bagi investor, dan karyawan.
Faktanya adalah  perusahaan adalah sumber sebagian besar pendapatan yang mengalir melalui ekonomi tertentu. Meskipun pendapatan mereka bergantung pada kemakmuran pelanggan mereka, perusahaan tetap menjadi struktur yang mendistribusikan kembali pendapatan dalam perekonomian. Laba adalah tanda  perusahaan telah menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada yang dibutuhkan untuk produksi. Secara potensial, ini memungkinkan untuk memperkaya berbagai agen. Pemegang saham menerima dividen dan karyawan bisa mendapatkan peningkatan dalam bentuk bagi hasil. Keuntungan yang dipilih perusahaan untuk disimpan dalam tabungan melibatkan investasi masa depan yang menghasilkan aliran pendapatan baru bagi karyawan saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, pajak perusahaan setara dengan pengurangan semua aliran pendapatan ini.
Studi terbaru menyoroti dampak negatif pajak perusahaan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam studi mendalam tentang dampak 104 perubahan pajak di Amerika Serikat sejak Perang Dunia II, Christina dan David Romer menunjukkan  kenaikan 1% dalam pajak federal menghasilkan penurunan 3% dalam output setelah dua tahun. Dalam studi yang lebih besar dari 15 negara maju, IMF menganalisis 170 konsolidasi pajak di lebih dari 30 negara dengan hasil yang sama: kenaikan pajak sebesar 1% mengurangi PDB sebesar 1,3% setelah dua tahun. Studi lain yang mencakup 20 negara OECD menyimpulkan  pajak perusahaan adalah bentuk perpajakan yang paling berbahaya bagi investasi dan produktivitas.
Akibatnya, beberapa penelitian menunjukkan  reorganisasi struktur pajak suatu negara berdasarkan pergeseran beban pajak dari pajak penghasilan ke pajak konsumsi akan membuat sistem pajak lebih efisien dan menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Ini mungkin benar jika tingkat awal pajak konsumsi rendah. Namun jika sudah tinggi seperti yang terjadi di Prancis, maka transfer pajak ini akan bermasalah. Produsen yang menghadapi permintaan yang tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga lebih mudah membebankan pajak kepada konsumen. Tetapi konsumen kemudian memiliki pendapatan yang lebih rendah untuk membeli produk lain dan menabung. Akibatnya, produsen lain secara tidak langsung terpengaruh oleh pajak yang dikenakan atas produk ini, dan seluruh perekonomian menderita dari pengurangan tabungan ini pada saat investasi berkurang. Di sisi lain, produsen yang beroperasi di pasar di mana permintaan sensitif terhadap perubahan harga mungkin harus menyerap kenaikan pajak untuk menghindari penurunan penjualan dan karena itu mengurangi marginnya daripada menanggung beban pajak. Ini sama dengan memajaki produksi dan bukan, pada kenyataannya, konsumsi, yang berdampak negatif pada reinvestasi. Pada akhirnya, pengalihan beban pajak ke konsumsi berdampak pada akumulasi modal. produsen yang beroperasi di pasar di mana permintaan peka terhadap perubahan harga mungkin harus menyerap kenaikan pajak untuk menghindari penurunan penjualan dan oleh karena itu mengurangi marginnya daripada menanggung beban pajak. Ini sama dengan memajaki produksi dan bukan, pada kenyataannya, konsumsi, yang berdampak negatif pada reinvestasi. Pada akhirnya, pengalihan beban pajak ke konsumsi berdampak pada akumulasi modal. produsen yang beroperasi di pasar di mana permintaan peka terhadap perubahan harga mungkin harus menyerap kenaikan pajak untuk menghindari penurunan penjualan dan oleh karena itu mengurangi marginnya daripada menanggung beban pajak. Ini sama dengan memajaki produksi dan bukan, pada kenyataannya, konsumsi, yang berdampak negatif pada reinvestasi. Pada akhirnya, pengalihan beban pajak ke konsumsi berdampak pada akumulasi modal.
Selain mendistorsi pertumbuhan ekonomi, perpajakan perusahaan mempengaruhi keputusan investasi asing langsung (FDI). Ini menciptakan kesenjangan antara pengembalian FDI sebelum dan sesudah pajak. Semakin besar kesenjangan ini, semakin kecil insentif untuk melakukan FDI di negara yang bersangkutan. Ini jelas tidak berarti  pajak yang tinggi akan mencegah investasi apapun di sana. Pertimbangan lain seperti keterbukaan pasar, biaya tenaga kerja dan hambatan peraturan juga ikut berperan. Namun, keuntungan ini dapat dengan cepat terkikis jika perbedaan pengembalian FDI terlalu besar, yang akan menguntungkan negara-negara dengan pajak rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tinggi. Memang, di Prancis, rata-rata aliran FDI antara tahun 2010 dan 2013 turun sebesar 44,87% dibandingkan rata-rata tahun 2000-2003. Perlu juga dicatat  arus, pada tahap ini, 5 kali lebih rendah daripada selama tahun 2000-an.
