Kapitalisme, dan Demokrasi Ekonomi Indonesia (7)

Kondisi produksi komoditas, pemerintahan sendiri belum memiliki karakter manusia yang universal . Sementara berproduksi untuk pasar, bersaing dan berusaha untuk memaksimalkan pendapatan mereka, para pekerja mau tidak mau berkonflik dengan pekerja lain dan kadang-kadang bahkan mengambil peran pengembang (dengan menyalahgunakan posisi menguntungkan perusahaan atau seluruh industri ekonomi di pasar, 

dengan menjual barang dengan harga premium atau dengan menggunakan total investasi kelas pekerja untuk memperoleh penghasilan tambahan). Dalam kondisi seperti itu, pasar akan menjadi satu-satunya yang mengatur produksi, kepemilikan alat-alat produksi akan mengambil karakter kepemilikan kelompok, para pekerja akan mengambil peran sebagai kapitalis kolektif.

Ini sudah menunjukkan perlunya badan pemerintahan sendiri di tingkat yang lebih tinggi, yang tugasnya adalah mengoordinasikan, mengarahkan, dan memperbaiki konsekuensi yang tidak diinginkan dari kondisi barang saat masih ada. Tentu saja, dalam masa kelimpahan, produksi untuk kebutuhan manusia secara bertahap akan menggantikan produksi untuk keuntungan.

Badan pemerintahan sendiri perantara terdiri dari dua jenis jaringan  satu didasarkan pada prinsip kesatuan teritorial, yang lain didasarkan pada prinsip kegiatan tertentu. Sejarah memberikan contoh yang pertama, mis. kota-kota bebas, pemerintahan mandiri pedesaan. 

Untuk mempertimbangkan pemerintah lokal atau regional sebagai lembaga otonom, setidaknya dua kondisi harus dipenuhi: a) tingkat kemandirian yang signifikan berhadapan dengan otoritas pusat, b) cara yang benar-benar demokratis untuk memilih anggota badan tersebut .

Dan ; a) mengandaikan derajat tertentu desentralisasi atau, lebih tepatnya, model di mana keseimbangan optimal antara prinsip-prinsip sentralisme demokratis dan desentralisasi telah tercapai, b) tidak adanya kekuatan politik yang teralienasi, elit sosial yang diistimewakan , setiap kelompok sosial tertentu memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk mempengaruhi hasil pemilihan demokratis yang tampaknya bebas dan formal. 

Hal terbaik yang dapat dicapai tanpa kondisi ini adalah pluralisme politik tertentu, perebutan kekuasaan antara kekuatan dan kepentingan yang berbeda, yang masih tidak memungkinkan warga negara biasa untuk mengekspresikan dan melaksanakan kehendaknya, tetapi setidaknya membangunkannya dari tidurnya yang lama. dan memberikan beberapa kelonggaran untuk inisiatif politik.

Dalam   masyarakat Yugoslavia telah menarik perhatian pada kebutuhan mendesak untuk menengahi otonomi fungsional dan saat ini menawarkan beberapa alternatif baru yang menarik. Di bidang ekonomi, ini adalah asosiasi sukarela perusahaan yang saling membantu dengan penanaman modal, materi baru, kader, informasi, untuk saling mendukung selama krisis dan menyatukan upaya mereka dalam merencanakan masa depan.

Di bidang lain, mereka terdiri dari asosiasi pendidikan, sains, budaya, yang independen dari administrasi negara, yang dijalankan oleh perwakilan terpilih dari sekolah dan universitas, lembaga ilmiah dan akademi sains, teater, penerbit, museum dan galeri. 

Masing-masing asosiasi ini memiliki dewan lokal dan majelis regional dan nasional, yang memiliki keputusan akhir dalam semua hal mengenai pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dan  bertanggung jawab atas distribusi dana yang tersedia.

Dana ini dibentuk secara independen dari anggaran negara dan secara otomatis, dengan mengalokasikan persentase tertentu (undang-undang) dari total sumber dana yang dialokasikan setiap tahun untuk menutupi kebutuhan masyarakat secara umum.