Kapitalisme  Dan Demokrasi  Ekonomi Indonesia [1]
Kurang lebih 1 bulan lagi Indonesia akan merayakan hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 77 Tahun 2022. Sebuah perayaan yang  dirasakan oleh banyak orang sebagai perayaan asal mula demokrasi di negeri ini.
Klaim terpentingnya adalah  kapitalisme di negara-negara kapitalis maju telah memasuki fase krisis yang tidak memungkinkan lagi untuk mempertahankan perkawinan acak antara kapitalisme dan demokrasi di masa depan. Kita kemudian bisa memilih kapitalisme di luar demokrasi atau demokrasi tanpa kapitalisme. Karena tidak ada kekuatan politik yang cukup besar yang akan dan dapat menghapus kapitalisme sekarang, sistem itu sendiri akan bergerak menuju penghapusan demokrasi.
Ada kemungkinan  kekuatan politik semacam itu akan tumbuh selama periode waktu tertentu, tetapi sampai saat itu, sangat penting untuk mengulur waktu. Di Eropa, kita bisa mendapatkan waktu dengan mengambil perjuangan melawan proyek Uni Eropa untuk kemerdekaan nasional masing-masing negara. Sangat penting untuk membongkar serikat moneter dan mendapatkan kembali kesempatan untuk meratakan perbedaan ekonomi antara masing-masing negara melalui penggunaan devaluasi.
Bukan nasionalisme yang menjadi bapaknya saat ini, dan jelas bukan Hegemoni negara G20 tetapi liberalisme pasar di muka bumi dan penyakit ekonomi bernama Inflasi yang mengancam dunia, melalui persaingan ekonomi. Eksekusi serikat moneter akan menyegel nasib demokrasi nasional di Eropa, satu-satunya lembaga yang masih bisa digunakan dalam pertahanan terhadap apa yang disebutnya negara konsolidasi.
Tatanan  ekonomi dan sosial negara demokrasi kaya masih kapitalis dan karena itu hanya dapat dipahami melalui teori kapitalisme.
Dengan demikian  titik awal teoretis sebagai berikut: "Bagaimanapun, saya yakin  seseorang bahkan tidak dapat memahami perkembangan masyarakat kontemporer saat ini tanpa menggunakan konsep-konsep kunci tertentu yang kembali ke Marx - dan  ini akan menjadi semakin jelas kasusnya; peran penggerak ekonomi pasar kapitalis akan berada di masyarakat dunia yang sedang berkembang."  Â
Tentang  krisis keuangan dan fiskal kapitalisme demokrasi saat ini dalam terang teori Sekolah Frankfurt di akhir 60-an dan awal 70-an ketika Adorno; teori-teori ini adalah upaya untuk memahami transformasi baru lahir ekonomi pasca-perang menggunakan bagian dari tradisi teori Marxis. Ini bukan interpretasi yang seragam, mereka sering berupa sketsa dan diubah ketika situasi berubah.  Dengan  diskusi pahit tentang perbedaan pendapat kecil dalam tradisi teoretis; kemudian mengklaim  ada banyak yang menyarankan  pandangan kemudian  teori-teori ini disangkal dihadapkan pada beberapa kejutan yang sulit diprediksi dan langsung dipahami.Â
Isi utama teori krisis Mazhab Frankfurt adalah  ada ketegangan mendasar antara masyarakat di satu sisi dan ekonomi yang diatur oleh paksaan pengembalian modal dan akumulasi modal di sisi lain. Institusi-institusi sosial yang muncul, dan terutama institusi ekonomi dan politik, merupakan kompromi sementara antara tindakan dan sistem sosial yang pada dasarnya tidak sesuai, dan dengan demikian mereka adalah fenomena yang kontradiktif dan tidak stabil yang hanya bisa seimbang secara kebetulan.
Apa yang diabaikan oleh Frankfurter (dan banyak lainnya) adalah  seringkali dibutuhkan waktu lama untuk membongkar institusi sosial dan  ada banyak alasan yang berlawanan yang harus diperhitungkan. Dan kemudian seringkali sulit untuk menghitung kecerdikan fantastis yang diekspresikan dalam situasi krisis, ketika datang untuk melestarikan sistem ekonomi-politik dasar, seperti kapitalisme global.
