Dari sudut pandang filsafat, yang menjadi perhatian utama adalah akibat-akibat etis dan moral yang telah timbul selama ini dan penjelasan tentang bagaimana hal itu dapat diatasi. Dua konsep filosofis digunakan sebagai dasar: etika deontologis, yang didasarkan pada gagasan etika tugas, dan utilitarianisme, yang merupakan etika konsekuensialis.
Seperti disebutkan, etika deontologis didasarkan pada konsep kewajiban. Dalam pengertian kita, kewajiban adalah sesuatu yang mengikat yang harus saya lakukan, mau tidak mau, terlepas dari apakah saya menikmati tugas itu atau tidak. Konsep tugas sudah memainkan peran dalam filosofi zaman kuno,  Stoa "tindakan itu dianggap wajib yang melayani pelestarian dan pengembangan sifat manusia."
Tujuannya adalah agar individu dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Dalam teorinya tentang hukum alam, mendefinisikan dengan tepat ini sebagai aturan dasar untuk kerjasama yang sukses dan menyebut aturan ini sebagai prinsip solidaritas. Tetapi dia  membuat perbedaan penting dalam konsep tugas, antara tugas yang sempurna dan tidak sempurna: yang pertama "mengenai keberadaan manusia dan masyarakat secara keseluruhan, kepatuhan yang karenanya dapat dipaksakan" sementara yang lain hanya bersifat sukarela untuk membuat hidup lebih baik. Dari sudut pandang hari ini, kemungkinan pelaksanaan tugas sangat relevan bagi pemerintah dan organ-organnya yang melakukan kekerasan, seperti sanksi ketika suatu tindakan tidak dilakukan. Gagasan tentang pemerintahan dalam arti tatanan legislatif dianggap sebagai landasan etika tugas. Sebuah otoritas diperlukan untuk menegakkan pemenuhan kewajiban.
Namun, ini tidak harus menjadi pemerintah atau pembuat undang-undang; dengan Kant ini terjadi melalui legislasi sendiri akal, di mana manusia menyadari dirinya sebagai makhluk yang masuk akal dan otonom. Untuk pelaksanaan kewajiban ini berarti  alasan mengapa kita melihat sesuatu sebagai kewajiban dan bertindak sesuai dengan itu berasal dari sifat orang itu sendiri. Jadi ada aturan yang menuntun kita untuk bertindak.
Kant menyebut ini hukum praktis dan menyajikannya sebagai aturan akal yang menjelaskan kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu. Aturan ini adalah kriteria utama untuk memeriksa apakah suatu tindakan harus diambil. Tapi seperti apa sebenarnya hukum praktis ini? Bagi Kant, faktor yang menentukan di sini adalah imperatif kategoris, yang harus benar-benar berlaku dan yang tes generalisability berfungsi sebagai kriteria untuk memutuskan apakah suatu tindakan harus dilakukan.
Rumusan Kant tentang imperative kategoris ["Bertindaklah semata-mata menurut prinsip (maksim) yang dapat sekaligus kaukehendaki menjadi hukum umum"]. Maksim adalah aturan tindakan dan sikap dasar yang memberi arah tindakan kita. Mereka subjektif, sehingga setiap orang dapat mengembangkan maksim mereka sendiri, dari mana otonomi masing-masing yang disebutkan di atas dapat dibaca. Imperatif ini, yang "tidak mentolerir jika dan tetapi, tidak memperhitungkan kecenderungan dan kepentingan pribadi", menentukan moralitas manusia, yaitu pemahaman tentang bagaimana bertindak karena kewajiban. Moralitas kemudian dihasilkan dari kesesuaian suatu tindakan dengan kewajiban yang dianggap mengikat.
Dengan imperatif kategoris, ini adalah masalah menimbang apakah tindakan yang ingin saya lakukan harus universal dan sesuai dengan moralitas, sehingga setiap orang dalam situasi itu bertindak dengan cara yang persis sama. Jika tes ini mengarah pada hasil positif sehubungan dengan keputusan apakah tindakan itu harus dilakukan, tindakan ini  harus dilakukan. Jika tidak demikian, tindakan tersebut tidak dianggap dapat digeneralisasikan, sehingga orang tidak dapat mengharapkan semua orang melakukannya. Dalam hal ini, kebalikan praktis dari pepatah ini dapat dilihat sebagai kewajiban.
Perlu dicatat  konsekuensi dari tindakan itu tidak penting; ini semua tentang menghormati aturan yang diperiksa dan ditetapkan oleh imperatif kategoris. Fakta  manusia dapat melakukan ini tidak hanya sebagai makhluk rasional, tetapi  sebagai makhluk otonom, memberinya martabat. Itu hanya dapat dicapai melalui kapasitas moralitas. Ini tunduk pada kondisi  "hanya sesuatu yang dapat menjadi tujuan itu sendiri dan  oleh karena itu tidak memiliki nilai relatif (harga), tetapi nilai intrinsik [martabat]." Tetapi ini tidak berarti apa-apa selain mengesampingkan kecenderungan dan kemungkinan penentuan konsekuensi. Dengan memisahkan martabat dari suatu harga, Kant memperjelas  nilai manusia itu mutlak dan tidak dapat diimbangi dengan hal-hal lain.
Konsep kewajiban sangat relevan di sini, karena membentuk dasar yang berkaitan dengan tindakan moral. Kewajiban memberi seseorang perasaan harus bertindak persis seperti yang dilakukannya; perasaan ini didasarkan pada cita-cita dunia yang memberi nilai pada tindakan; yaitu cita-cita hidup yang baik. Cita-cita ini menentukan persepsi masyarakat, misalnya dalam kaitannya dengan keadilan. Kewajiban didasarkan pada konsep tugas Kant dan membentuk kualitas moral suatu tindakan dalam pengertian etika deontologis [etika kewajiban].
Apakah agen memutuskan untuk melakukan tindakan dari pemahaman normatif, yaitu kewajiban yang menentukan, yaitu melakukan tindakan karena dalam dirinya Perilaku ini didasarkan pada perasaan membutuhkan perilaku ini dan bukan dalam kaitannya dengan tujuan atau konsekuensi dari tindakannya, tindakan tersebut memiliki nilai moral. Tugas "menuntut kepatuhan, menyusun undang-undang, membungkam kecenderungan". Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga perintah kategoris moralitas, yang menurutnya harus dipatuhi oleh manusia.
Ini berarti  menurut teori ini, tindakan bisa baik atau buruk dengan sendirinya dan tidak peduli apakah, misalnya, konsekuensi dari tindakan itu baik atau buruk. Konsekuensi dari tindakan sama sekali tidak relevan dalam proses pengambilan keputusan, apakah tindakan tersebut harus dilakukan atau tidak. Ini adalah masalah bertindak seperti yang diperlukan dalam dan dari dirinya sendiri, di luar tindakan dan kewajiban untuk melakukan tindakan. Di sinilah letak perbedaannya, misalnya, dengan konsekuensialisme, yang arah spesifik utilitarianismenya disajikan berikutnya.
