 Rawls tentang Negara KesejahteraanÂ
Negara kesejahteraan saat ini mendapat banyak kritik. Di satu sisi dalam debat ilmiah dan di sisi lain opini publik. Di masa lalu, kritik neoliberal, komunitarian, dan feminis muncul.  Kedua, inflasi atau defist manfaat sosial, perubahan demografis dan promosi yang diharapkan dari  parasit sosial  melalui peningkatan penyebaran hak-hak sosial diperingatkan. Hal ini diperkuat oleh  hegemoni atas pembentukan opini  di pihak penentang perluasan negara kesejahteraan.
Dengan demikian, kritik ini mau tidak mau juga mendapat dukungan dalam praktik politik. Mantan Kanselir Federal Republik Federal Jerman, Gerhard Schrder, mengatakan: Â Kami akan menghentikan layanan pemerintah, meningkatkan tanggung jawab pribadi dan harus menuntut lebih banyak kontribusi pribadi dari setiap individu. Dengan kata-kata tersebut ia memaparkan konsepsi reformasi yang dilakukan di bawah payung Agenda 2010. Bahkan saat ini, posisi sentral Agenda 2010 masih jelas, karena selalu membantu membentuk wacana politik public.
Sebagaimana jelas  kebijakan sosial Negara di dunia pada dasarnya dihadapkan pada perubahan yang cukup besar. Bagaimanapun, proses transformasi konsepsi dasar negara kesejahteraan dan kesejahteraan, kedua istilah ini digunakan secara sinonim dalam karya ini, dapat diamati dari kepedulian ke negara kesejahteraan yang aktif.  Semua ini menunjukkan   negara kesejahteraan memiliki relevansi politik! Tetapi bagaimana rancangan khusus negara kesejahteraan dapat dibenarkan secara teoritis dan pada asumsi atau faktor dasar apa hal ini bergantung?
Karya ini didedikasikan untuk pertanyaan-pertanyaan ini, pertama-tama pendirian negara kesejahteraan oleh John Rawls sebagai perwakilan dari liberalisme, cara berpikir komunitarianisme (Etzioni; Walzer,  dan Anthony Giddens, yang teorinya bagi satu orang dipandang sebagai pelopor atau sumber gagasan untuk istilah-istilah seperti  mengaktifkan negara kesejahteraan  atau  negara investasi sosial  dan yang lainnya, oleh partai-partai sosial demokrat yang berorientasi pada reformasi memberikan pedoman pada pergantian milenium  atau bahkan membangkitkan variasi sosial baru. demokrasi.
Untuk menjawab pertanyaan sentral dalil ini:  Dapatkah teori universal negara kesejahteraan dibangun dari pertimbangan teoritis individu?  Rawls mendefinisikan konsepsinya sebagai  keadilan sebagai keadilan (Rawls]. Rawls menyalin metodologi para ahli teori kontrak klasik dan konstruksi hipotetis mereka tentang keadaan alamiah (Hobbes; Locke; Rousseau]. Di bawah  tabir ketidaktahuan  (Rawls], yang harus disamakan dengan keadaan alamiah, Rawls mengasumsikan   individu individu tidak tahu apa-apa tentang posisi sosial masa depan mereka dan dengan demikian sebuah  situasi kesetaraan asli  yang mencerminkan keadilan dalam teorinya.
Teori kontrak semuanya dibagi menjadi tiga tingkatan. Tingkat pertama mewakili keadaan alam, yang kedua kesimpulan kontrak, Â dan yang ketiga pembentukan masyarakat untuk penyelesaian suatu kontrak sosial atau negara untuk persetujuan kontrak kekuasaan.
Intinya, keadaan alam menggambarkan kondisi pra-sosial yang dihadapi individu individu. Bergantung pada asumsi, struktur keadaan alam berbeda, di mana berbagai kesimpulan ditarik untuk struktur sosial dan negara. Rawls, bagaimanapun, membatasi dirinya dalam teorinya pada konstruksi gagasan keadilan, karena masyarakat yang tertata dengan baik pasti memiliki gagasan yang identik tentang keadilan dan dengan demikian semua penentuan sosial lebih lanjut harus didasarkan pada hal ini.
Menurut  teori keputusan yang masuk akal  (yaitu keputusan yang sangat rasionalistik, Rawls menyimpulkan   orang, dalam ketidaktahuan mereka tentang posisi sosial masa depan mereka, akan memilih dua prinsip keadilan: di satu sisi,  persamaan hak dan kewajiban dasar; di sisi lain, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya jika menghasilkan keuntungan bagi semua orang, terutama bagi anggota masyarakat yang paling lemah. Masih harus dilihat bagaimana prinsip-prinsip ini diatur. Meskipun penulis melihat pemilihan prinsip keadilan pasti menonjolkan beberapa prinsip, Rawls menganjurkan pengaturan leksikal,yang menyediakan pemenuhan lengkap prinsip pertama sebelum prinsip yang lebih rendah dapat berlaku.
Dari sudut pandang ini, prinsip  keutamaan hak di atas kebaikan  dapat dijelaskan. Prinsip ini muncul dari asumsi:  Setiap manusia memiliki keniscayaan yang timbul dari keadilan, yang tidak dapat dibatalkan bahkan atas nama kebaikan masyarakat secara keseluruhan . Rawls secara eksplisit menentang utilitarianisme klasik dan prinsip utilitasnya, yang hanya memperhatikan maksimalisasi mutlak kebahagiaan. Hal ini diwujudkan dalam jaminan kebebasan individu ( hak  terhadap akses oleh pihak ketiga, bahkan jika akses ini akan meningkatkan manfaat masyarakat secara keseluruhan  kebaikan. Ini juga dilindungi oleh tatanan leksikal yang mendukung kebebasan individu.
Akibatnya, berdasarkan dua prinsip keadilan yang disebutkan di atas dan implikasi dari tatanan leksikal, Rawls akhirnya menetapkan dua maksim: [a]. Setiap orang harus memiliki hak yang sama atas sistem yang paling luas dari kebebasan dasar yang sama, yang kompatibel dengan sistem yang sama untuk semua yang lain. Dan [b] Ketimpangan sosial dan ekonomi harus dirancang sedemikian rupa sehingga;  secara wajar dapat diharapkan   mereka akan melayani keuntungan semua orang, dan; terkait dengan posisi dan kantor yang terbuka untuk semua orang.
