Dugaan Pelanggaran Etika Publik pada Kasus Bupati Klaten

Dugaan Pelanggaran Etika Publik Pada Kasus Bupati Klaten

Berita Kompas- 28/04/2020, 13:10 WIB Saat Stiker Wajah Bupati Klaten ada di Hand Sanitizer Bantuan Kemensos, Berdalih untuk PAC PDIP; Kejadian tersebut viral di media sosial dan komentari oleh warganet. "Bupati Klaten seharusnya malu. Semalam kita diramaikan oleh beredarnya foto hand sanitizer berstiker 'Bantuan Bupati Klaten' dan ketika stikernya dilepas ternyata itu bantuan dari Kemensos? Lalu bagaimana pengadaan anggaran handsanitizer oleh Pemda?," tulis akun Twitter @mahasiswaYujinem yang mengunggah foto tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bupati Klaten: Saya Klarifikasi, Ada Kekeliruan dalam Penempelan Stiker  Bupati Klaten Sri Mulyani meminta maaf atas penempelan foto dirinya di hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial.

"Sudah saya klarifikasi. Ada kekeliruan di lapangan (dalam penempelan stiker)," kata Sri Mulyani kepada wartawan, Senin (27/4/2020). Bupati Sri lalu menjelaskan, bantuan hand sanitizer dari Kemensos untuk daerah Klaten diakui hanya sekitar 1.000 botol. Sedangkan pengadaan hand sanitizer yang dibagikan kepada warganya dianggap mencapai puluhan ribu botol. "Di lapangan mungkin ditempelin semua. Kejadiannya seperti itu," katanya;

"Dari Kemensos itu terbatas sekali. Yang dari Kemensos sangat terbatas sekali. Tidak banyak. Justru yang banyak itu dari kami (Pemkab Klaten)," ungkapnya. Sementara itu, menurut Sri, Bahkan, beberapa hand sanitizer berstiker gambar wajahnya itu diakui juga dibagikan kepada internal PDI-P, yakni untuk pengurus anak cabang (PAC) di 26 kecamatan. "Ada beberapa (yang dibagikan), karena itu hanya 26 kecamatan saja. Untuk PAC," tandas dia.

Bagimana kasus ibu Bupati Klaten Sri Mulyani dipahami dengan "etika public"; atau bagimana tafsir etika public pada kasus penempelan foto bupati Sri Mulyani  di hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial;

• Etika public dan kekuasaan dulu disebut etika pemerintahan [orientasi kekuasaan] namun sejak kasus water gate di Amerika maka dilakukan perubahan pemikiran untuk diubah menjadi etika public dengan focus melayani masyarakat. Perubahan orientasi kekuasaan menjadi orientasi pelayanan; itulah etika public yang harusnya terjadi;
• Bantuan alat  hand sanitizer  oleh bupati  Sri Mulyani  idiealnya berorientasi keputusan etika public adalah  kualitas, reponsif, dan relevan.  Secara tindakan ibu bupati Sri Mulyani  harus dipandang pada aspek audit etika. Dan pertimbangan etis, siapa yang diuntungkan dan dirugikan, aspek keadilan dan bagi siapa; Maka jelas jawabnya  penempelan foto dirinya di hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial perlu diudit etika tentang ada tidaknya pelanggaran tersebut;
• Tekanan pada modalitas etika, dari norma menjadi tindakan. Berbeda dengan tahu, dan melakukan; antara Tahu, dengan Melakukan. Norma [seharusnya] dengan factual; maka penempelan foto bupati Sri Mulyani  di hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial. Artinya etika public pada kasus ibu bupati pasti tahu, dan paham  tetapi tidak melakukan. Artinya secara moral jelas ada beda antara tahu, dan melakukan; dan ini terjadi lemahnya pengendalian struktur dalam dominasi kekuasaan;
• Pada kasus penempelan foto bupati Sri Mulyani  di hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial  menunjukkan lemahanya model modalitas adalah aturan atau system, atau membuat habitus berubah untuk tidak menyalahgunakan kekuasan. Untung ada peran teknologi media masa paling sehingga menjadi viral.  Maka kedepan diperlukan suatu kapital yang menyediakan system baru, sehingga menjadi berubah dalam tindakan; dan tidak boleh terulang kembali;
• Pada kasus Bupati Klaten indikasi pelanggaran etika public. Hal ini secara umum dimanapun kekuasaan untuk menguasi yang lemah, disebabkan oleh  Kapital ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik; Elemen ini akan mendominasi dan memelihara kekuasaan. Dimanapun kekuasan itu cenderung disalahgunakan;
• Pada kasus Bupati Klaten indikasi ada kelemaham dalam Mengorganisir tanggungjawab, hal ini terjadi ketika ada imbalan dan sanksi. Persoalan jaminan apa sehingga tidak menyalahgunakan kekuasaan. Tata kelola pemerintahan yang baik harus ada jaminan dan kemungkinan bisa dituntut, bahwa ada jaminan ketika kekuasan disalahgunakan maka ada "jaminan" atau hukuman kesalahan tindakan tersebut; inilah pelajaran yang harus dipetik sebagai dinamika etika public masa depan;
• Pada kasus penempelan foto bupati Sri Mulyani  di hand sanitizer bantuan dari Kementerian Sosial  sebagai apa yang disebut etika public bahwa niat baik tidak cukup, tetapi sarana itu penting,   jangan menjadikan sebagai problem moral, dan tafsir pelanggaran moral; misalnya jangan menyuruh melakukan oleh partai politik untuk melakukan hal itu, tetapi memilih sarana lain yang lebih independen, bebas, dan tidak menimbulkan reaksi public yang buruk; atau disebut "resistensi public";
• Apapun dalam "etika public harus rasional, dan disetujui oleh public atau masyarakat; maka apapun tindakan Bupati Klaten tersebut menjadi bermasalah akibat implementasi etika public dilakukan tanpa ada persetujuan moral masyarakat; maka  kasus ibu bupati adalah apa yang dikatakan filsuf Jean-Jacques Rousseau pada kehendak atau  kemauan umum ("volonte generale"), adalah kehendak rakyat secara keseluruhan. Atau pelanggaran etika public ibu bupati adalah melanggar "kehendak umum";
• Sesungguhnya kasus ibu Bupati pada akhirnya Etika Public ditentukan oleh 3 faktor yakni: Bawah sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif. [a] Motivasi dibawah sadar, tanpa alasan, tidak bisa dijelaskan; atau birokasi di Indonesia saat ini baru berkembang hanya mengubah persepsi, tetapi tindakan tidak; [b] Kesadaran praktis, tanpa harus dicari makna, tanpa motivasi dikaji dan dampaknya, tanpa dipikir lebih dalam, memberikan keuntungan diri, [c] Kesadaran diskursif; mencari tujuan, maksud, keutamaan manusia, tentang kebaikan yang diinternalisir untuk mengutamakan kebaikan; Dan tentu semakin banyak Kesadaran diskursif dalam birokrasi maka semakin membaik penyelenggaran Negara;
• Saya menyangkan kasus ini bisa terjadi, apalagi ditengah kasus Covid19, dan semoga kasus ini menjadi pelajaran kedepan supaya Indonesia bisa menjadi lebih baik, melalui kehati-hatian tidakan [etika], guna meminimalkan konflik kepentingan. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih;