Episteme Solusi Kesenjangan Ekonomi

Kemeskinan dan  Ketidaksetaraan adalah hasil yang tak terhindarkan dari kemampuan dan upaya manusia yang tidak merata. Negara sebagai fenomena defensif murni yang memungkinkan individu mengaktualisasikan diri dan mengejar tujuan, tanggung jawab, nilai, tindakan, dan visi pribadi sendiri tentang kebahagiaan dan kebaikan bersama {keadilan sosial]. 

Ada dua cara yang mungkin dapat dilakukan mencari solusi kesenjangan ekonomi yakni [a] mekanisme perpajakan yang tepat, adil, dan jujur; atau saya sebut sebagai kebijakan public; [b] mekanisme Keutamaan amal bersifat pribadi  dan  Voluntarisme;

John Locke memberikan dasar filosofis bagi para pembuat Konstitusi yang tidak mempercayai pemerintah sambil mengakui perlunya suatu tatanan sosial. Locke memandang kehidupan manusia sebagai hadiah dari Tuhan dan beralasan Pencipta kehidupan manusia memberi setiap orang hak untuk menggunakan kekuatan untuk mempertahankan hidupnya, hak atas hasil kerja kerasnya sendiri, hak untuk mempertahankan harta miliknya, dan hak untuk mempertahankan harta bendanya sampai  menggunakan hidupnya sesuai keinginannya.

Demi kepentingan efisiensi, orang-orang mengalihkan hak untuk menggunakan kekuatan kepada pemerintah untuk membela diri mereka sendiri. Dengan demikian, pembelaan diri individu digantikan dengan pembelaan diri yang terorganisir. Pemerintah adalah lembaga buatan manusia yang hanya memegang kekuasaan seperti yang diterimanya dari individu. Individu tidak dan tidak bisa memberikan negara hak untuk menggunakan kekerasan untuk tujuan apa pun selain membela diri.

Karena tidak ada individu yang memiliki hak untuk mengganggu kebebasan orang lain, maka setiap upaya pemerintah untuk menggunakan kekerasan terhadap warga negara dengan alasan apa pun selain membela diri sendiri dari warga negara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan dan setara dengan hal yang diatur negara untuk dicegah. 

Oleh karena itu, pemerintah harus menahan diri dari menggunakan kekuatannya secara tidak patut terhadap warganya apakah itu digunakan untuk tujuan "kemanusiaan" atau untuk kepentingan orang-orang dalam pemerintah itu sendiri. Pemerintah diorganisir oleh, dan dioperasikan untuk, manfaat rakyat, tetapi harus tunduk pada serangkaian pengekangan yang berusaha untuk menjaga kekuasaan agar tidak disalahgunakan.

Kebebasan adalah kondisi alami individu. Setiap orang sejak lahir memiliki kemampuan untuk memikirkan pikirannya sendiri dan mengendalikan energinya sendiri dalam upayanya untuk bertindak sesuai dengan pemikiran ini. Manusia bebas untuk memulai tindakan sengaja;  bebas dari pengekangan buatan manusia - ketika tidak ada pemaksaan oleh individu lain, kelompok orang, atau pemerintah. Kebebasan bukanlah kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 

Hambatan non-manusia lainnya seperti kemeskinan, kurangnya kemampuan, kecerdasan, atau sumber daya dapat mengakibatkan kegagalan seseorang untuk mencapai keinginannya. Kebebasan berarti tidak adanya hambatan paksaan; tetapi itu tidak berarti tidak adanya semua kendala. Oleh karena itu kebebasan adalah syarat yang diperlukan tetapi bukan kondisi yang cukup untuk kebahagiaan seseorang.

Jika individu ingin tetap bebas harus ada sistem hukum dengan kekuatan untuk menghukum pelanggaran kebebasan itu. Pembelaan diri, hak negatif, adalah hak setiap orang untuk mempertahankan hidup, kebebasan, atau harta miliknya sendiri. Oleh karena itu, kekuasaan negara secara logis terbatas pada sifat hak-hak individu yang mentransfernya ke negara.

Gagasan tentang negara minimal didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang sifat manusia, hak alamiah, dan persyaratan realitas. Kesetaraan di depan hukum (yaitu kesetaraan politik) berasal dari sifat pribadi manusia.

Namun, karena orang tidak setara dalam kecerdasan, motivasi, kemampuan, atribut fisik, dll., Hasilnya dalam masyarakat bebas akan berbeda pendapatan, jumlah kekayaan, prestasi, status sosial, dll. Ketimpangan dan keragaman adalah intrinsik bagi manusia alami. Kebajikan, kasih sayang, amal, dan kebajikan hanya dapat ada dalam sistem sosial yang mengakui orang bebas dan tidak setara.