Mohon tunggu...
APOLLO_ apollo
APOLLO_ apollo Mohon Tunggu... Dosen - Lyceum, Tan keno kinoyo ngopo

Aku Manusia Soliter, Latihan Moksa

Selanjutnya

Tutup

Filsafat Pilihan

Kritik Publik, Apakah bapak Presiden Membayar Utang Budi

29 September 2019   11:30 Diperbarui: 29 September 2019   11:54 155
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Kritik  Public Apakah  Bapak Presiden Membayar Utang Budi  

Ada banyak kasus yang berpotensi mengalienasi atau menegasikan diri bapak presiden yang berakibat rusaknya kekuasaan, rusaknya tatanan bernegara, berbangsa, dan Persatuan Indonesia. Pertama adalah:

Ke [1] Kasus Papua dan Kerusuhan atau potensi kerusukan demo, dan indikasi makar pada NKRI yang tidak bisa dipadamkan oleh pemerintah secara tuntas.  

Seperti di muat dalam KOMPAS.com. Jumlah korban kerusuhan Wamena, Jayawijaya, Papua, hingga Rabu (25/9/2019) malam bertambah menjadi 30 orang. Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan duka yang mendalam atas peristiwa itu. 

"Pemerintah Papua dan masyarakat Papua mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang terjadi pada hari Senin (23/9/2019)," ujar Lukas setelah mengunjungi para korban kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Rabu (25/9/2019).

Ke [2] Penderitaan warga Negara akibat asap api dan kebakaran hutan di Kalimantan,dan Sumatera. Seperti berita KOMPAS.com - Kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) masih terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hal ini mengakibatkan menyebarnya kabut asap di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Malaysia. 

Dan kasus ini sudah berjalan 20 tahun tidak atau belum ada upaya finalitas oleh pemerintah. Bahkan Pemerintah tidak mengumumkan siapa manusia pembakar hutan tersebut, dan tidak ada nama-nama pelakunya. Hanya rakyat kecil orang dayak dijadikan tersangka, padahal 1000 tahun dayak membuat ladang, tidak pernah merusak hutan.

Ke [3] Meninggalnya dua mahasiswa dan hilangnya nyawa akibat demontrasi menentang RUU KPK, dan RUU KUHP. Seperti dalam  berita  CNN Indonesia, pada suasana pembukaan Sidang Akhir Masa jabatan MPR diselimuti duka kematian dua mahasiswa di Kendari, Himawan Randi dan Muhammad Yusuf Qardawi, Jumat (27/9). 

Belum lagi kerugian mental, material masyarakat pada pihak Polri, TNI, dan masyarakat akibat demontrasi yang dibuat oleh gagasan Presiden, dan DPR RI.  Padahal Pergubi [Persatuan Guru Besar Indonesia] sudah mengingatkan sebelum peristiwa itu terjadi. Tetapi malah dua lembaga ini keras kepala [Dumeh] terus menerus

Ke [4] Adanya pembengkakan idiologi lain selain Pancasila, dan UUD dalam semua diskursus public, dalam semua wacana bernada protes pada kekuasaan, pada kemungkinan perpecahan antar anak bangsa sepertinya sudah mendekati kenyataan.

Ke [5] Demo yang di motori oleh mantan panglima KSAL. Seperti dikutib dari Detikcom. Massa yang mengaku sebagai mahasiswa menggelar demonstrasi di dekat mabes TNI. 

Mereka mengklaim tergabung dalam wadah Majelis Kebangsaan Panji (Pancasila Jiwa) Nusantara (MKPN) yang dimentori oleh mantan KSAL Laksamana Slamet Soebijanto, di Jalan Setu Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (25/9/2019). 

Agak sulit dipahami bagimana mungkin mantan KSAL Laksamana Slamet Soebijanto bisa melakukan demontrasi padahal beliu adalah satria unggul penjaga gawang kedaulatan NKRI;

Ke [6] Ketidakhati-hatian punggawa Negara dalam menjaga tatanan kebangsaan. Ucapan dan perilaku yang terjadi misalnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko harus rela menarik ucapannya sendiri terkait dengan kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang dianggapnya sebagai penghambat investasi. 

Bagimana mungkin diera semua umat manusia menentang kejahatan korupsi tetapi seorang  Mantan Panglima TNI ini bisa tidak terkontrol dengan baik dan implikasi luas akibat ucapan tersebut.

Apa tafsir makna dibalik peristiwa ini semua secara semiotika dan hermeneutika:

Jawaban ke [1] Roh yang menggerakkan adalah idiologi uang atau kapitalisme. Investasi, uang, dan kekuasaan dan pembagiannya mungkin bergerak didalamnya. Hari ini kita membuat mitologi uang, menjadikannya "garis bawah" kita, dan pada akhirnya, tuhan kita. 

Perspektif yang matang secara budaya tidak mengutuk hal ini. Alih-alih,   memandang penyembahan kita atas uang sebagai suatu prediksi puncak dari tahap terakhir kita dalam kisah budaya. Kita mungkin mengkritik sebagai naif kepercayaan "penguasa alam semesta" pasar bebas yang tidak terkendali dapat mengatur diri sendiri. 

Tetapi pemikiran seperti ini adalah apa yang didapatkan jika  memperluas ekstrem logisnya pandangan dunia materialis / individualis yang telah menghasilkan banyak hal yang saat ini paling kita hargai dalam kehidupan modern. Sekali lagi idiologi yang bergerak adalah uang, materialism, dan atas nama nafsu ekonomi melalui distribusi kekuasaan;

Jawaban ke [2] Kepemimpinan Transaksional atau Balas Budi. Teori ini dijelaskan oleh Max Weber pada tahun 1947 dan kemudian oleh Bernard Bass pada tahun 1981. 

Gaya kepemimpin transaksional menghubungkan tujuan dengan imbal balik atau balas budi, mengklarifikasi harapan, menyediakan sumber daya yang diperlukan, menetapkan tujuan yang disepakati bersama [KKN], dan menyediakan berbagai jenis imbalan balas budi untuk kinerja kelompok tertentu. 

Mereka menetapkan tujuan SMART (spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu) untuk golongan dan balas budi pada group tertentu. Dan pada kondisi yang sama muncul apa yang disebut kondisional Laissez-faire: Pemimpin menyediakan lingkungan di mana bawahan mendapatkan banyak kesempatan untuk membuat keputusan. Pemimpin itu sendiri melepaskan tanggung jawab dan menghindari membuat keputusan. Semacam buang badan.

Jawaban ke [3] Kepemimpinan yang Ragu untuk Mengambil Tindakan Definitif. Pemimpin yang idial harus menemukan inner cycle [lingkungan istana] yang jujur, loyal,  pintar sepanjang waktu yang  selalu siap untuk menjadikan Indonesia baik selamanya. 

Filsafat menyatakan  Perfeksionisme adalah ibu dari penundaan. Pemimpin tidak akan pernah menemukan waktu yang tepat atau keadaan yang sempurna atau benar-benar siap. 

Pada titik tertentu pemimpin  harus mulai beraksi.  Apa yang perlu   agar  menunda-nunda: percakapan yang sulit, proyek yang harus disetujui, seseorang untuk dipecat, panggilan untuk melakukan? Apa pun langkah selanjutnya, lakukan saja untuk Mengambil Tindakan Definitif. 

Sebagai  seorang pemimpin,   tidak pernah memiliki sumber daya, suara dukungan  yang cukup. Pemimpin  selalu dapat menggunakan lebih dari 1001 jalan lainnya. Para pemimpin yang sukses mencari tahu bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan sumber daya apa pun yang mereka miliki. Bagaimana? Dengan menggunakan satu hal yang Anda miliki yang berpotensi tidak terbatas: imajinasi seni memimpin berbakat. 

Pada akhirnya, tidak ada sumber daya, dukungan suara,  yang tidak mencukupi; hanya ada pemimpin yang tidak masuk akal tidak mengambil sikap defenitif.

Jawaban ke [4]  Menyalahgunakan Keistimewaan Kepemimpinan. Gaya hidup sarana, dan lain-lain yang melekat di pemimpin Negara [Presiden DPR RI] ditanggung oleh pembayar pajak. 

Maka Kepemimpinan adalah yang pertama dan terutama merupakan penatalayanan, seperti yang dikatakan pemimpin  tidak pernah memegangnya untuk diri kami sendiri; kami memegangnya atas nama orang lain atau amanah masyarakat. 

Jika   berada dalam posisi kepemimpinan, tugas untuk melayani masyarakat dan bukan membuat sulit masyarakat. Dan coba dibatinkan? Pemimpin  bertanggung jawab. Jika pemimpin menyalahgunakannya, pada akhirnya akan kehilangannya segalanya, seperti yang dilakukan banyak pemimpin dalam sejarah dunia.

Jawaban ke [5] Para Penggawa Lingkungan Istana Kemungkinan terlibat dalam Tindakan Pembangkangan atau memiliki visi pribadi atau partai politiknya.  

Mungkin ada para pembantu presiden merasa dirinya terpenting dalam kesombongannya, dia selalu tahu lebih baik daripada presiden dan memiliki alasan siap untuk merasionalisasi kurangnya tindak lanjutnya.   

Mengkritik presiden langsung atau tidak langsung  di depan umum? Adalah sebuah kesalahan. Seperti yang dinasihatkan Salomo ribuan tahun yang lalu, "Jangan mengutuk raja, bahkan dalam pikiranmu; jangan mengutuk orang kaya, bahkan di kamarmu; karena seekor burung di udara dapat menyuarakan suaramu, dan seekor burung yang sedang terbang mungkin mengatakan hal itu. 

"Orang-orang yang berwenang pada akhirnya akan mengetahui apa yang  dikatakan, dan ketika mereka melakukannya, jangan kaget jika  dipecat.   Jika para punggawa dilungkungan Istana tidak setuju dengan arahan atasan   dan merasakannya secara mendalam, maka hadapi secara pribadi atau mundur. Ini benar-benar menurunkan masalah integritas. 

Bahkan jika bos Anda tidak kompeten, para punggawa dilungkungan Istana memiliki kewajiban untuk menghormatinya. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, Anda harus mengundurkan diri. 

Berbicara di depan umum saat Anda masih bekerja bukan pilihan.  Tetapi para punggawa dilungkungan Istana pada pelajaran ini telah hilang dari para pemimpin di generasi kekinian. Sejarah mencatat k Jenderal Douglas MacArthur dan Jenderal Stanley McChrystal kehilangan pekerjaan mereka karena pembangkangan.

Jawaban ke [6] Menolak untuk Bertanggung Jawab. Pada kasus kepemimpinan dunia selalu sikap  menyalahkan orang lain atas kesalahannya dan penolakannya sendiri untuk bertindak. Ada pihak yang hanya menyalahkan presiden atau DPR RI. Dan sayangnya presiden ragu atau kurang memadai memberikan argumentasi rasional logis masuk akal kemudian bertindak. 

Setiap kali mengalami kesalahan, kekalahan atau kemunduran, seseorang atau sesuatu harus disalahkan. Dia adalah penunjuk jari utama. Para pemimpin hebat tidak melakukan ini. Mereka bertanggung jawab atas hasilnya dan menerima tanggung jawab penuh atas hasilnya.  

"Saya mengerti, . lingkungannya sulit," jawabnya, "Tapi mari jadi manusia jujur. Itu selalu sulit, bukan?, tetapi Public terus bertanya ada apa dengan kepemimpinan bapak Presiden menyebabkan hasil kondisi Negara  ini?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun