Kajian Filsafat Revisi UU KPK, dan Haruskah presiden menjadi pemimpin moral"Â
Presiden seperti Abraham Lincoln dan George Washington tidak hanya sebagai pemimpin yang baik, tetapi juga sebagai orang yang baik. Mereka mewujudkan bukan hanya keterampilan politik, tetapi kebajikan pribadi. Namun, mengapa ada orang yang berharap seorang presiden menunjukkan kebajikan seperti itu? Jika seseorang pandai dalam pekerjaan sulit kepemimpinan politik, haruskah mereka menunjukkan karakter moral yang luar biasa juga?
Para pemilih   dan para  akademisi yang mempelajari etika bersikeras  presiden harus berbudi luhur sering mulai dengan pemikiran  seseorang  akan menghadapi masalah baru dan tidak terduga selama masa jabatannya. Seorang presiden yang pengambilan keputusannya didasarkan pada karakter yang konsisten,  dalam menghadapi tantangan baru, bergantung pada pelajaran yang telah membangun karakter itu atau ada mental Paideia seperti dalam Buku Republic Platon.
Seperti kata James David Barber, cara terbaik untuk memahami respons seorang presiden terhadap suatu krisis adalah dengan memahami apa yang paling dihargai oleh presiden tersebut untuk mengusahakan martabat manusia universal;
Abraham Lincoln, misalnya, secara konsisten dan terbuka merujuk pada seperangkat nilai-nilai moral yang sama sepanjang hidupnya   berpusat pada keyakinan yang dalam, sementara tidak sempurna, pada kesetaraan moral manusia. Prinsip-prinsip ini memberinya panduan sepanjang kengerian Perang Saudara.
Seorang presiden pada keputusannya tidak didasarkan pada jenis nilai etika yang tepat mungkin kurang diperlengkapi dengan baik untuk merespon dengan baik  dan, yang lebih penting, mungkin sangat tidak terduga dalam tanggapannya dalam memahami jiwa rakyatnya.
Ahli etika politik lainnya telah menekankan cara-cara di mana demokrasi dapat runtuh tanpa adanya kebajikan pribadi. Pemikir konservatif, khususnya, berpendapat  lembaga-lembaga politik hanya dapat berfungsi ketika semua orang yang berpartisipasi di dalamnya mampu berkompromi dan mengatur diri sendiri atau dikenal dengan otonomi Moral model Kantian. Sederhananya, aturan tidak berfungsi kecuali orang yang diatur oleh aturan itu peduli dan secara sukarela memilih untuk menaatinya atau wujud  kategoris imperatif.
Jika ini berlaku untuk warga negara, itu bahkan lebih benar bagi presiden, yang peluangnya untuk merusak sistem melalui tindakan yang tidak berprinsip etika kewajian Kantian berpeluang merusak trust masyarakat. Bahkan Niccolo Machiavelli percaya  kehidupan politik menuntut karakter-karakter tertentu yang dapat dipahami sebagai kejahatan.
Argumen-argumen ini disambut dengan keberatan yang kuat. Para filsuf politik  termasuk, yang paling menonjol, Niccolo Machiavelli  berpendapat  hakikat kehidupan politik membutuhkan kemauan untuk menunjukkan kebiasaan karakter yang biasanya dipahami sebagai sifat buruk. Pemimpin yang baik, tegas Machiavelli, secara moral benar untuk melakukan apa yang biasanya dianggap salah. Dia harus kejam, menipu dan sering melakukan kekerasan.
Filsuf Arthur Applbaum menyebut ini sebagai moralitas peran. Apa yang harus dilakukan seseorang, menurut Applbaum, seringkali tergantung pada pekerjaan yang dilakukan orang tersebut. Pengacara yang baik, misalnya, mungkin harus menggertak, memukuli, atau mempermalukan para saksi yang bermusuhan. Itulah yang dibutuhkan oleh pertahanan yang bersemangat. Machiavelli mencatat secara sederhana , di dunia yang bermusuhan dan brutal, para pemimpin politik mungkin memiliki alasan serupa untuk melakukan apa yang biasanya dilarang.
Para filsuf modern seperti Michael Walzer melanjutkan alur pemikiran ini. Jika dunia tidak sempurna, dan menuntut politisi untuk berbohong, menipu atau melakukan kesalahan atas nama berbuat baik, maka kadang-kadang ada alasan moral bagi politisi untuk melakukan kesalahan itu.
