Episteme Etika Masyarakat [1]

Episteme Etika Masyarakat [1]

Tema tulisan di Kompasiana ini saya membahas tentang masalah wilayah publik dan wilayah pribadi atau [Res Publica, Res Privata] dalam hal budaya dan organisasi social masyarakat. Dua strategi untuk membangun struktur masyarakat dibedakan: dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Lebih khusus, solusi liberal dan Marxis-Leninis dibahas. Dikatakan bahwa hanya dalam kasus pertama adalah istilah "kepentingan publik" yang berarti, meskipun beberapa elemen dalam organisasi tatanan sosial liberal merusak norma-norma budaya dan nilai-nilai kehidupan publik. Aspek budaya diperiksa dalam hal sistem nilai yang mendukung kehidupan publik dan konsep kelas menengah, ditafsirkan sebagai kategori antropologi politik, yang mewujudkan etos budayanya.

Apakah benar masyarakat membutuhkan etika ; Bisakah kita membayangkan masyarakat tanpa etika; Pertanyaan-pertanyaan ini membahas hubungan yang sangat penting antara etika dan masyarakat, dan diinformasikan oleh pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar seperti berikut ini: Apakah etika melekat dalam manusia dan karena itu tertanam dalam masyarakat (yang akan menyiratkan bahwa hukum alam bersifat universal dan abadi, dan dapat ditemukan dengan alasan); Apakah etika merupakan konstruksi manusia dan karenanya bergantung pada penciptanya (dan dengan implikasi tunduk pada konteks sosial dan perubahan konstan); Apakah studi etika dan perannya dalam masyarakat penting bagi manusia.

Konsep "masyarakat" adalah   paling luas, dan tulisan  ini menyelidiki definisi masyarakat yang berbeda. Salah satu dari banyak definisi masyarakat adalah   "sebuah komunitas, bangsa, atau pengelompokan luas dari orang-orang yang memiliki tradisi, institusi, dan kegiatan dan minat kolektif yang sama".

Meskipun kadang-kadang kita merujuk pada masyarakat global, ada banyak masyarakat yang berbeda yang didefinisikan dengan cara yang berbeda (kadang-kadang kontroversial) berdasarkan batas geografis, budaya dan lainnya. Salah satu cara paling populer untuk membedah masyarakat secara konseptual adalah dengan membuat perbedaan antara tiga sektor: sektor publik (pemerintah), sektor swasta (perusahaan bisnis) dan masyarakat sipil (organisasi nirlaba). Pada kaitan dengan etika public tidak lepas menjadi sebuah kebijakan pada  auctoritas   berarti 'otoritas', maiestas  atau 'keagungan' dan res publica   berarti 'republik.'

Meskipun konsep etika   dapat dipertanyakan, titik tolak dalam tulisan  ini adalah untuk mengakui dan merekap teori-teori etika utama tanpa mengajukan pertanyaan   etika;

Tulisan  ini berfokus terutama pada konsep masyarakat Barat dan etika, tetapi  mengakui relevansi perspektif non-Barat, seperti filsafat Timur, Afrika atau Amerika Latin. Berbeda dengan pendekatan yang lebih sekuler dari filsafat Barat, Hinduisme, Budha, Konfusianisme, dan Daoisme menawarkan pendekatan alternatif dan penjelasan untuk konsep masyarakat.

Meskipun sulit untuk digeneralisasi, pendekatan-pendekatan ini cenderung lebih erat terkait dengan tradisi keagamaan. Selain itu, mirip dengan filsafat Yunani awal, mereka sering tidak dengan jelas membedakan antara elemen pribadi, sosial dan politik. Pada tradisi pemikiran etis Tiongkok sebagai berikut:   tentang bagaimana seseorang harus hidup: apa yang masuk ke kehidupan yang berharga, bagaimana menimbang tugas terhadap keluarga versus tugas terhadap orang asing, apakah sifat manusia cenderung menjadi baik atau buruk secara moral, bagaimana seseorang harus berhubungan ke dunia non-manusia, sejauh mana seseorang harus terlibat dalam mereformasi struktur sosial dan politik yang lebih besar dari masyarakatnya, dan bagaimana seseorang harus bertindak sendiri ketika berada dalam posisi pengaruh atau kekuasaan.

Seperti yang sering terjadi dengan perspektif Barat, Yunani adalah tempat yang baik untuk memulai diskusi tentang konsep masyarakat. Orang Yunani tidak memiliki kata yang terpisah untuk masyarakat, tetapi merujuk pada masyarakat dalam kombinasi dengan referensi kepada komunitas dan asosiasi (koinonia ). Kata ini digunakan baik dalam konteks politik maupun rumah tangga dan sudah mengandung dimensi etis karena hubungan dengan konsep keadilan tersirat. Tentu saja, fakta  hanya mereka yang bukan budak yang dianggap memenuhi syarat untuk membahas masalah-masalah ini juga menggambarkan beberapa dimensi etika yang menarik tentang kebebasan yang tidak tampak pada saat itu.

"St. Aurelius Augustinus Hipponensis (354-430), City of God (De civitate Dei) atau Kota Tuhan, atau membuat perbedaan antara apa yang menjadi kota di bumi atau dunia (civitas terrena) dan apa yang menjadi milik Tuhan (civitas Dei), dengan tanggung jawab yang bersamaan untuk mematuhi hukum sekuler serta hukum ilahi. Atau terjadinya alienasi antitesis pada tipe  kota berhala atau "Civitas Diaboli" (city of the devil) atau (kota neraka iblis).  

Semua teori etika utama dapat diterapkan pada tindakan yang berbeda di dalam atau dimensi masyarakat. Beberapa teori normatif yang paling populer dan terkenal adalah utilitarianisme, di mana keputusan etis dibuat berdasarkan penilaian terhadap kemungkinan konsekuensi dari suatu tindakan;deontologi, di mana keputusan dibuat berdasarkan hak dan kewajiban; etika kepedulian, di mana moralitas bergantung pada kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain; dan etika kebajikan, di mana fokusnya bukan pada menilai tindakan, tetapi lebih pada individu yang terlibat.

Pada  tradisi sekuler, gagasan kontrak sosial sangat penting untuk memahami konsep masyarakat. Pada dasarnya, kontrak sosial terdiri atas kesepakatan sukarela individu untuk masyarakat yang akan diatur sedemikian rupa sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat dan individu, berdasarkan dimensi etis keadilan dan keadilan. Kontrak sosial telah didefinisikan sebagai berikut: "orang hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan perjanjian yang menetapkan aturan moral dan perilaku politik. Beberapa orang percaya  jika  hidup sesuai dengan kontrak sosial, kita dapat hidup secara moral dengan pilihan kita sendiri dalam apa yang di sebut Res Publica.

Ringkasan singkat konsep kontrak sosial   dimulai dengan para filsuf Yunani hingga Hobbes, Locke, Rousseau, Kant dan Rawls.

Ke [1] Thomas Hobbes [1588-1679];   dianggap sebagai   filsuf politik yang benar-benar hebat, yang karya besarnya Leviathan menyaingi tulisan-tulisan politik Platon, Aristotle, Locke, Rousseau, Kant, dan Rawls.  Hobbes terkenal dengan perkembangan awalnya dan rumit tentang apa yang kemudian dikenal sebagai "teori kontrak sosial", metode pembenaran prinsip-prinsip atau pengaturan politik dengan mengajukan banding ke perjanjian yang akan dibuat di antara orang-orang yang rasional, bebas, dan sederajat yang memiliki kedudukan yang sesuai. Hobbes terkenal karena telah menggunakan metode kontrak sosial untuk sampai pada kesimpulan yang menakjubkan bahwa kita harus tunduk pada otoritas dari kekuasaan mutlak yang tidak terbagi dan berdaulat tanpa batas.

Ke [2] John Locke (1632-1704) adalah salah satu filsuf politik paling berpengaruh di zaman modern. Dalam Two Treatises of Government, Locke menyatakan manusia pada dasarnya bebas dan setara bahwa Tuhan telah membuat semua orang secara alami tunduk pada seorang raja. Locke  berargumen   orang memiliki hak, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan properti,   memiliki dasar yang independen dari hukum masyarakat tertentu. 

Locke menggunakan klaim  manusia laki-laki secara alami bebas dan setara sebagai bagian dari pembenaran untuk memahami pemerintahan politik yang sah sebagai hasil dari kontrak sosial di mana orang-orang di negara b secara kondisional mengalihkan sebagian dari hak-hak mereka kepada pemerintah untuk memastikan lebih baik menciptakan ketabilan, kenikmatan hidup, kebebasan, dan properti   yang nyaman terlindungi. Karena pemerintah ada atas persetujuan rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat dan mempromosikan barang publik, pemerintah yang gagal melakukannya dapat ditentang dan diganti dengan pemerintah baru. Locke dengan demikian  penting untuk pembelaannya atas hak revolusi;