Debat Calon Presiden Wakil Presiden dan Tradisi Akademik [15]
Pada tulisan (1, sampai ke 13) saya sudah membahas esensi Debat Calon Presiden  Wakil Presiden dan Tradisi Akademik.  Maka pada tulisan ke [15] Debat Calon Presiden Wakil Presiden dan Tradisi Akademik  saya meminjam pemikiran Filsafat dengan tema "Kepublikan".  Gagasan  Platon atau Plato tentang [Kepublikan] dikaitkan episteme "Kalos Kagathos" dipakai dalam tulisan ini adalah:
Ke [5] Yang disebut Presiden Wakil Presiden berhasil jika kedulatan polis dan fungsinya sebagai pendidik warga mampu mengambil posisi adil. Hal ini dapat dicapai apabila Presiden Wakil Presiden sebagai punggawa didasarkan pada model idial. Menciptakan polis elok [kalipolis] wujud Negara paaripurna [polis idial].
Maka apa yang disebut Platon sebagai gagasan Negara atau polis idial adalah merujuk pada realitas hakiki yang sifatnya umum, total, utuh, tetap, dan sempurna demi Tanah Air Indonesia. Maka kata keadilan [dikaiosune] berguna menjadi pemadu pembudayan atau tatanan kebisaan hidup terutama pemimpin Negarawan mengenali keadilan.
Ke [6] Platon percaya apa yang disebut king philosopher atau pemimpin adalah keniscayan negarawan idial. Bukan penyair, pedagang, orator, demagog, atau tiran. Filsuf adalah menjadi raja atau menjadi Presiden Wakil Presiden demikian gagasan Platon.
Kompetensi ini yang membedakan filsuf sejati disamakan dengan Calon Presiden Wakil Presiden sejati, atau filsuf gadungan disamakan dengan Calon Presiden Wakil Presiden gadungan. Ada garis tegas pada perbedaannya nampak pada non pengetahuan atau agnosia, pembuat opini hoax atau doxa atau pencinta opini tanpa logika data fakta, atau presiden sejati pencinta pengetahuan kebijaksanaan [philosophos].
Ke [7] Menjadi Presiden Wakil Presiden atau Raja  demikian gagasan Platon ditunjukkan dengan keberhasilan atau kegagalan mengatasi krisis dan kemelut konflik ditengah hilangnya konsititusi atau alegori Platon Dalam "Juru mudi Bahtera".
Platon mengingatkan kegagalan Negara atau Tanah Air Indonesia yang paling serius adalah membiarkan Negara diurus oleh pemimpin palsu atau filsuf gadungan, durhaka pada masyarakatnya.Â
Gagalnya mekanisme partai dan pendidikan politik untuk menghasilkan pemimpin Calon Presiden Wakil Presiden sejati menciptakan keluhuran manusia atau  "Kalos Kagathos".Â
UU dan mekanisme politik atau partai politik di Indonesia harus menjadikan kriteria idial dalam aktivitas "paideia" untuk mendidik filsuf alamiah atau proses menghasilkan Presiden Wakil Presiden menjadi calon negarawan.
Maka hakekat Debat Calon Presiden Wakil Presiden dan Tradisi Akademik adalah menghadirkan pemimpin yang berbakat alamiah agar menjadi munusia elok, dan baik atau disebut sebagau "Kalon te  Kagathon".
