Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat memberikan tugas cukup berat untuk madrasah yang melaksanakan ujian akhir atau ujian nasional. Kewajiban itu tak lain pelaksanaan ujian berbasis komputer dengan standar 100% untuk seluruh madrasah yang berada di bawah naungan Kemenag, baik negeri maupun swasta.
Di satu sisi, keputusan ini tak lain palu yang menyakitkan dan simalakama.
Di sisi lain, keputusan tersebut adalah tantangan bagi seluruh madrasah baik soal kesiapan maupun mengenai kematangan pembelajaran yang telah berbasis teknologi.
MTsN 1 Aceh Barat menjadi salah satu madrasah yang menyanggupi pelaksanaan UNBK meskipun kala itu belum ada gambaran apa yang akan dilakukan dan terjadi kemudian.
Pelaksanaan UNBK dinilai wajib maka madrasah harus menyanggupi hal demikian untuk menaikkan taraf pendidikan maupun nama besar madrasah di kemudian hari.
Persiapan yang termasuk tergesa-gesa -- secara teknis -- tidak menyulutkan semangat untuk berhenti sampai di titik di mana keputusan bimbang diberikan. Madrasah mencari cara untuk menemukan titik temu pelaksanaan saat Kemenag 'hanya' menyiapkan dana untuk penyediaan komputer server utama dan cadangan.
Meskipun, menekan biaya untuk server ini, tidak akan mampu menyediakan laptop sebanyak 24 buah -- minimal untuk satu sesi.
Keputusan ikut serta dalam UNBK tidak bisa lagi mundur atau meminta "permisi". MTsN 1 Aceh Barat harus siap mau tidak mau walaupun dalam keberatan sekalipun.
Kebimbangan sempat membuat keputusan untuk mundur sebelum pelaksanaan rapat dengan orang tua siswa.
Meskipun hanya sekadar pemberitahuan soal teknis pelaksanaan dan juga kendala yang akan dihadapi, orang tua siswa tampak antusias untuk kesuksesan anak-anak mereka.
Maka, keputusan yang diambil adalah orang tua yang 'menyediakan' laptop untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer ini.
